Ujang Supriatna Kabupaten Serang — Ujang Supriyatna, Ketua Umum Pormasi Cikoja Serang, menyayangkan sikap Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum yang dinilai kerap absen dalam berbagai agenda resmi pemerintahan, termasuk pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV yang baru-baru ini dilaksanakan.
Menurut Ujang, ketidakhadiran Ketua DPRD dalam agenda penting kenegaraan bukan sekadar soal teknis kehadiran, melainkan mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral seorang pimpinan lembaga perwakilan rakyat.
“Ini acara resmi pemerintahan. Kalau Ketua DPRD saja tidak hadir, wajar kalau rakyat bertanya: sebenarnya DPRD hadir untuk siapa?” ujar Ujang Supriyatna.
Kekecewaan semakin mendalam ketika Bahrul Ulum justru melontarkan pernyataan yang dinilai tidak berdasar, dengan menuding pelantikan dilakukan tergesa-gesa. Menurut Ujang, pernyataan tersebut cenderung mengarah pada upaya intervensi terhadap wilayah eksekutif, sesuatu yang jelas melampaui kewenangan DPRD.
“Rotasi dan mutasi pejabat itu dapur eksekutif, hak prerogatif Bupati. DPRD seharusnya mengawasi kebijakan, bukan ikut mengatur pemerintahan,” tegasnya.
Ujang juga menyoroti minimnya kepedulian Bahrul Ulum dan anggota DPRD—khususnya dari fraksi berwarna kuning—terhadap warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Serang. Menurutnya, tidak terlihat kehadiran nyata DPRD dalam meringankan beban korban bencana.
“Yang turun langsung ke lapangan itu Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Mereka hadir, membersamai warga, bahkan di tengah situasi krisis. Sementara DPRD nyaris tak terlihat,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Ujang, DPRD dipilih oleh rakyat dan digaji dari uang rakyat, sehingga sudah seharusnya hadir saat rakyat membutuhkan, bukan justru sibuk mengintervensi kebijakan Bupati yang sedang bekerja melayani masyarakat.
“Giliran rakyat kebanjiran dan longsor, kami tidak melihat peran nyata DPRD. Tapi giliran pelantikan pejabat, kritik keras langsung dilempar. Ini logika yang terbalik,” katanya.
Menurut Ujang, kondisi ini membuat DPRD Kabupaten Serang terasa semakin jauh dari rakyat, sangat berbeda dengan sikap Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai konsisten hadir dan menunjukkan empati di tengah penderitaan warga.
“Kami ingin bertanya secara terbuka: di mana hati dan amanat Ketua DPRD serta para anggotanya? Jabatan itu amanah rakyat, bukan alat kepentingan politik,” pungkas Ujang Supriyatna.
Ujang berharap DPRD Kabupaten Serang melakukan introspeksi serius, kembali pada tugas utama sebagai wakil rakyat, serta berhenti menciptakan kegaduhan yang tidak produktif di tengah situasi darurat yang dihadapi masyarakat.
Red xbi//.*
