Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
JL. Lingkungan Kapuk Polgar Jakbar "Jorok", Tumpukan Sampah Menggunung di pinggir Jalan

By On Jumat, Desember 05, 2025










Kapuk Jakarta Barat, xbintangindo.com -- 

Sampah memang menjadi permasalahan yang Clasik disinilah peran serta pemerintah kelurahan, pemerintah daerah menjadi terdepan dalam menanggulangi masalah sampah, menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) agar warga dapat membuang sampah rumah tangga nya pada tempatnya. Jumat, 05/12/25.


Tumpukan sampah dipinggir jalan kapuk Polgar jakarta barat ternyata masih terlihat dan mengganggu kenyamanan dan mengganggu kesehatan warga.


" Bener ini pak tumpukan sampah di sini sudah hampir satu Minggu belum si angkut mobil  truk sampah milik pemerintah daerah, biasanya seh tiga hari sekali sampah di sini di angkut nya ini mah sudah hampir satu Minggu belum si angkut juga, entah mengapa kendalanya itu, akhirnya kan tumpukan sampah tidak terkendali lihat saja pak tuh tumpukan sampah sudah sampai ke tengah jalan hal tersebut sudah sangat menggangu kenyamanan warga." Ujarnya.


" Saya mewakili warga sudah sangat mengeluhkan tumpukan sampah  yang berada di pinggir jalan lingkungan Kapuk Polgar, sudah mengganggu kenyamanan warga.  kami berharap pihak pemerintah kecamatan mau pun pemerintah daerah agar segera mengangkut tumpukan sampah tersebut." Kata nya 

Red xbi)/.*

Pengunjung Basah Kuyup, Suasana Ricuh ketika Pasar Pakaian Cipulir Jaksel diguyur Hujan Lebat disertai Angin Kencang

By On Jumat, Desember 05, 2025











Jakarta Selatan, xbintangindo.com --

Beredar video berdurasi 0.34 detik terlihat dan terdengar suasana Ricuh di pasar pakaian Cipulir Jakarta Selatan akibat wilayah tersebut di guyur hujan lebat di sertai angin kencang. Kamis, 04/12/25.


Dalam video tersebut terdengar suara ibu-ibu teriak " banjir-banjir awas busyett anginnya kencang banget" kepanikan orang-orang yang berada di wilayah pasar pakaian Cipulir Jakarta Selatan.










Foto : Tampak pengunjung di pasar Cipulir Jakarta Selatan di lantai dasar berhamburan menyelamatkan diri.

Menurut saksi mata Adeka pengunjung pasar Cipulir Jakarta Selatan membenarkan jika kemarin kamis 04/12/25 pasar pakaian Cipulir Jakarta Selatan diguyur hujan lebat disertai angin kencang, air sampai masuk ke halaman kios-kios yang berjualan pakaian.


"Ya bener pak kemarin di pasar pakaian Cipulir Jakarta Selatan diguyur hujan lebat disertai angin kencang posisi saya habis belanja pakaian ketika melihat hujan deras disertai angin kencang saya meneduh ketempat yang lebih aman agar belanjaan saya tidak kebasahan," ujar Adeka. Jumat. 05/12/25.


Lanjut Adeka," kalau di jalan raya lantai bawah ruko pasar Cipulir suasana ricuh orang-orang yang berada di lantai dasar panik berhamburan untuk menyelamatkan diri, karena air terdorong angin kencang sampai ke halaman kios-kios penjual pakaian bahkan ada sampai kiosnya terendam air hujan, namun Alhamdulillah hujan deras disertai angin kencang di pasar Cipulir tidak ada korban jiwa, hanya saja banyak orang yang berada di pasar Cipulir tersebut pakaiannya basah kuyup " ucap Adeka.

Red xbi//.*

*Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Ajak APH Pererat Kolaborasi Berantas Mafia Tanah*

By On Kamis, Desember 04, 2025







Jakarta - xbintangindo.com --

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 dengan menekankan pentingnya kolaborasi bersama seluruh aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas mafia tanah. Ia mengatakan, kejahatan pertanahan makin berkembang seiring berjalannya waktu.


“Untuk memberantas praktik mafia tanah, yang sindikatnya sudah terstruktur dan sistematis masuk di semua kehidupan, bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN, melainkan agenda strategis nasional. Karena itu, membutuhkan kolaborasi bersama, lebih-lebih kolaborasi antara ATR/BPN dengan Bapak/Ibu yang ada di APH,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya, di Jakarta, Rabu (03/12/2025).


Kejahatan itu kian meresahkan masyarakat. Jaringan mafia tanah, disebut Menteri Nusron sudah dimulai dari tingkat desa. “Mulai dari tingkat yang paling hulu, yaitu aparatur desa. Otak-atik surat di tingkat desa, di tingkat kelurahan ini sudah betul-betul juga menjadi pintu masuk,” ucapnya.


Sistem pertanahan nasional masih bergantung pada dokumen historis. Keadaan itu yang kerap dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk memanipulasi data dan merekayasa dokumen. Ulah dan pola kejahatan juga terus berubah dan beradaptasi. Menteri Nusron menyatakan bahwa kondisi ini sudah masuk kategori darurat. 


Dalam Rakor yang diikuti jajaran ATR/BPN dan pihak APH ini, ia menyebut dua pendekatan utama yang harus diperkuat untuk menangani permasalahan kejahatan pertanahan, yaitu ketegasan APH dan kebersihan internal ATR/BPN. “Sepanjang petugas ATR/BPN-nya proper, kuat, tegas, tidak mau diajak kongkalikong, ditambah APH yang kuat dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama,” ungkap Menteri Nusron


Ia juga menekankan perlunya dukungan intelijen dalam mendeteksi identitas pelaku yang kerap menggunakan data palsu. Menteri Nusron percaya, hanya dengan kerja bersama yang berkelanjutan, mafia tanah dapat ditindak secara efektif dan ruang geraknya semakin dipersempit. “Kadang-kadang pelakunya ini juga menggunakan identitas yang aneh-aneh. Kalau sudah ini semua dilakukan, insyaallah kita semua bisa mengatasi masalah ini,” ujarnya.


Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menyematkan pin emas dan memberikan piagam kepada total 74 pihak yang ikut menyukseskan pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan. Pemberian piagam penghargaan dan penyematan emas diwakili oleh enam perwakilan.


Hadir dalam Rakor kali ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI, Syahardiantono; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. (Oman ncek)

Siap-siap! Panitia Sediakan Hadiah 3 Motor pada Kick Off HPN di Banten*

By On Sabtu, November 29, 2025

JAKARTA – Warga Serang dan sekitarnya diundang untuk meramaikan launching atau Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Alun-alun Kota Serang pada Minggu pagi (30/11/2025).


Kepastian ini disampaikan menyusul rapat panitia di Kantor PWI Pusat, yang dipimpin oleh Ketua Panitia, Zulmansyah Sekedang.


“Kami ingin Kick Off ini menjadi pesta rakyat yang meriah. Karena itu, kami mengundang seluruh masyarakat untuk ikut Senam Bersama dan Jalan Sehat pada Minggu pagi, pukul 06.00 WIB,” kata Zulmansyah, Jumat (28/11/2025).


Daya tarik utama acara ini adalah Jalan Sehat yang terbuka untuk umum dengan hadiah doorprize fantastis. Zulmansyah menjelaskan, panitia telah menyiapkan hadiah-hadiah utama, termasuk 3 unit motor, kulkas, sepeda lipat, serta puluhan barang elektronik menarik lainnya.


Acara ini sekaligus akan menjadi momen penting dengan kehadiran tokoh nasional dan daerah. Termasuk kehadiran Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Banten, Andra Soni. Kehadiran juga akan diisi oleh anggota Dewan Pers, Konstituen Dewan Pers serta jajaran Forkopimda Banten. Partisipasi mereka merupakan simbol sinergi yang baik antara komunitas pers dengan pemangku kepentingan.


*Hadiah untuk Partisipasi Publik*


Rangkaian Kick Off sendiri akan diawali dengan kedatangan rombongan PWI Pusat dari Jakarta pada hari Sabtu (29/11), dilanjutkan dengan check-in dan jamuan makan malam oleh Gubernur Banten Andra Soni.


Setelah itu besoknya puncak acara akan dilaksanakan pada Minggu (30/11) di Alun-alun Kota Serang, dimulai pukul 06.00 WIB dengan Senam Bersama dan Jalan Sehat yang terbuka bagi masyarakat umum. Seluruh kegiatan diperkirakan selesai pada pukul 09.30 WIB.


Kick off ini adalah pertanda dimulainya rangkaian peringatan HPN yang puncaknya pada 9 Februari 2026 di Serang, Banten.

Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jabatan Itu Amanah, Gunakan Sebaik-baiknya*

By On Rabu, November 05, 2025








Jakarta - xbintangindo.com

Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini jadi pesan utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat melantik 840 Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa (04/11/2025), di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.


“Bagi yang hari ini dilantik dan mempunyai amanah jabatan ini, selama masih ada amanah itu, manfaatkan amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kesombongan, untuk pamer dan sebagainya,” tegas Menteri Nusron yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.


Menteri Nusron mengingatkan, setiap jabatan merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Kita sebagai makhluk Tuhan, insan yang beriman dan bertakwa harus sadar, jabatan itu amanah. Sesungguhnya itu adalah amanah yang datang dari Tuhan. Kita enggak tahu kapan Tuhan itu akan mengambil dan akan mendatangkan amanah jabatan tersebut,” tuturnya.


Pada kesempatan tersebut, dilantik sebanyak 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 12 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Fungsional, dan 818 Pejabat Pengawas. Kepada pejabat terlantik yang tersebar di penjuru Indonesia, Menteri Nusron menitipkan empat hal yang perlu dipedomani dalam menjalankan jabatan baru.


Pertama, bekerja untuk kepentingan umat manusia. Kedua, bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ketiga, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. “Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, untuk kepentingan marwah dan martabat lembaga tempat kita bekerja, yaitu Kementerian ATR/BPN,” pungkas Menteri Nusron.


Adapun tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik kali ini adalah Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi; dan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari.


Selain itu, tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.


Pelantikan ini jadi momentum bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme. Pelantikan berlangsung secara daring dan luring dengan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama Kementerian ATR/BPN dan jajaran. (Oman ncek)

*HPN Bukan Hanya Seremoni, Selalu Bawa Efek Domino Ekonomi di Daerah*

By On Sabtu, Oktober 25, 2025






JAKARTA - PWI Pusat mulai mematangkan persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Kota Serang, Provinsi Banten pada 9 Februari 2026. 


Demi menyukseskan perhelatan besar ini, persiapan penyelenggaraan HPN 2026 diawali dengan rapat koordinasi awal yang digelar di Jakarta, Jumat (24/10) di Ruang Pleno Kantor PWI Pusat, Jakarta.


Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang selaku Ketua Panitia HPN 2026, serta Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto dan jajaran pengurus pusat yang tergabung dalam panitia pelaksana. 


Dalam arahannya, Akhmad Munir menegaskan bahwa HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum konsolidasi nasional insan pers yang ditargetkan membawa dampak nyata bagi masyarakat lokal dan Indonesia.


"Kita ingin HPN di Banten nanti tidak hanya meriah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan insan pers di seluruh Indonesia," ujar Munir, 


Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini menambahkan bahwa orientasi utama rapat tersebut adalah memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan terkoordinasi dengan baik.


"Mulai dari Kick Off HPN, penetapan tema dan logo hingga penyusunan agenda pra-HPN termasuk pagelaran budaya Banten dan Kemah Wartawan Badui yang akan sangat menarik," ujarnya.


Rangkaian kegiatan HPN ini akan dimulai sejak awal November 2025 hingga Januari 2026, mencakup kampanye media, safari jurnalistik, literasi digital, seminar, Kemah Wartawan di Badui, hingga peluncuran buku. 


Menjelang puncak acara 9 Februari 2026, akan digelar berbagai forum strategis, seperti seminar pembangunan pasca Proyek Strategis Nasional (PSN), seminar pariwisata hijau, konvensi media massa bertema keberlanjutan media di era kecerdasan buatan, serta Konferensi Kerja Nasional PWI.


*Efek Domino Ekonomi*


Sejalan dengan ambisi penyelenggaraan HPN yang berdampak luas bagi masyarakat, Zulmansyah Sekedang selaku Ketua Panitia HPN 2026, dalam rapat tersebut, menjelaskan pelaksanaan HPN selalu membawa efek domino yang signifikan bagi daerah tuan rumah. 


Ia menyebut setiap penyelenggaraan HPN cenderung mendorong peningkatan investasi, pengembangan pariwisata, dan perhatian langsung dari pemerintah pusat. 


"Setiap daerah penyelenggara HPN biasanya merasakan efek domino setelah kegiatan berlangsung. Ekonomi lokal tumbuh, karena investasi dan pembangunan meningkat, pariwisata berkembang, dan biasanya ada juga dukungan langsung dari Presiden," ujar Zulmansyah.


Efek domino ini terlihat jelas, misalnya, pada HPN di Lombok, Nusa Tenggara Barat, HPN di Sumatera Barat,  Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan lain-lain.


 Zulmansyah mencontohkan khusus HPN 2016 di NTB misalnya, momentum tersebut sebagai titik balik kemajuan infrastruktur dan pariwisata daerah, termasuk hadirnya Sirkuit Mandalika sebagai ikon nasional paska penyelenggaraan HPN yang dihadiri Presiden Jokowi. 


"Setelah HPN digelar di Lombok, banyak infrastruktur baru terbangun, sektor pariwisatanya melonjak, dan perhatian pemerintah pusat meningkat," tambahnya. 


Berdasarkan pengalaman positif ini, PWI Pusat berharap HPN 2026 di Banten dapat menorehkan capaian serupa dalam memperkuat industri media, mendorong investasi daerah.


"Serta dapat memperluas kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan insan pers nasional," tutup Zulmansyah.(rls) 

#HUMASPWI2025

PP STN Dukung Penegakan Hukum Tegas terhadap 13 Korporasi Pelaku Korupsi Solar Nonsubsidi Pertamina

By On Rabu, Oktober 22, 2025









Jakarta - Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) Ahmad Rifai menyatakan dukungan penuh terhadap upaya negara untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada 13 korporasi yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemberian diskon harga solar nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero). Praktik ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,54 triliun, merugikan keuangan publik, dan memperparah ketimpangan ekonomi yang dirasakan petani serta nelayan Indonesia, Selasa (21/10).


PP STN, sebagai organisasi yang mewakili  petani dan nelayan di seluruh Indonesia, mengecam keras praktik korupsi yang memperkaya korporasi besar seperti PT Pamapersada Nusantara (Rp958,3 miliar), PT Berau Coal (Rp449,1 miliar), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Rp264,1 miliar), dan lainnya. Sementara petani dan nelayan berjuang dengan harga bahan bakar yang tinggi dan akses subsidi yang terbatas, dana negara yang seharusnya mendukung kedaulatan pangan—seperti subsidi pupuk, alat tangkap ikan, atau infrastruktur irigasi—justru jatuh ke tangan segelintir oligarki yang kami sebut sebagai bagian dari kaum serakahnomics.


Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 2 UU Tipikor, yang melarang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan merugikan keuangan negara, serta Pasal 3 UU Tipikor, yang menghukum penyalahgunaan wewenang pejabat BUMN. Selain itu, Pasal 9E UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara tegas melarang direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN di luar penghasilan sah. Kami mencurigai adanya potensi pengayaan pribadi oleh oknum direksi, komisaris, atau pengawas dalam kasus ini, yang harus diusut tuntas, Ungkap 


Menyikapi hal ini, Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai mendukung rekomendasi pengamat energi Sofyano Zakaria, yang menegaskan perlunya sanksi hukum yang jelas, termasuk pengembalian penuh kerugian negara dan hukuman pidana bagi pelaku, baik petinggi korporasi maupun oknum pejabat BUMN. Kami menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) dan pengadilan untuk tidak hanya mendalami kasus ini, tetapi juga memastikan sanksi berupa pidana penjara dan pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti bersalah, guna mencegah praktik serupa di masa depan.


PP STN juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk:

1. Memperketat pengawasan transaksi BUMN, khususnya di sektor energi, guna mencegah kebocoran sumber daya negara; 

2. ⁠Mengalokasikan dana hasil pengembalian kerugian untuk program pemberdayaan petani dan nelayan, seperti penyediaan solar subsidi yang adil dan transparan;

3. ⁠Melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk serikat tani dan nelayan, dalam pengawasan kebijakan energi nasional.


Kami, Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan, siap bersatu dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Korupsi di sektor energi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kesejahteraan rakyat. Kami menyerukan: Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif di Bawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat!

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *