KABUPATEN TANGERANG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) meminta Bupati Tangerang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Camat Kresek, Eka Fathussidki.S.STP
Dua hal utama yang menjadi sorotan adalah ketidakpekaan terhadap warga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan kegagalan membangun sinergi yang sehat dengan para wartawan di wilayahnya.
Teguran ini disampaikan menyusul banyaknya laporan dari masyarakat serta pengamatan para jurnalis di lapangan yang menilai kinerja jajaran pemerintahan kecamatan belum menyentuh akar masalah kesejahteraan rakyat.
"Kami melihat sendiri ada warga lanjut usia, keluarga kurang mampu yang bertahun-tahun bertahan di rumah nyaris roboh, bocor, dan tak aman. Padahal ini adalah tugas utama kecamatan untuk mendata, memfasilitasi, dan menjadi jembatan kebijakan bagi warganya. Namun kenyataannya, hingga bantuan datang dari swadaya masyarakat dan donatur, belum terlihat langkah nyata dari pihak kecamatan," tegas Wakil Ketua DPP FRJRI Syarifudin dalam keterangannya, Senin (27/07/2026).
Justru yang terjadi, Camat Eka malah sibuk melakukan klarifikasi dan bantahan disana-sini melalui media. "Daripada sibuk membantah kesana-kesini, lebih baik ikut turun tangan membantu bedah rumah swadaya Nenek Masru'ah di Desa Talok yang digagas media Infoterbit dan Kresek Media Center bersama Pagobang dan pegiat sosial," kata Syarifudin,
Dengan melakukan bantahan ke berbagai media, Camat Kresek Eka Fathussidki patut diduga kuat akan mengadu domba antar media dan antar wartawan yang bertugas di wilayah Kresek.
Sebab, bedah rumah itu diinisiasi oleh media, sementara Camat Eka membantah lewat media lain. "Ini sama saja dia mau adu domba antar media. Saya harapkan, kawan-kawan media seluruhnya tidak terpancing dan masuk pada jebakannya. Karena kami menduga targetnya agar antarwartawan pecah belah, pemimpin seperti ini bahaya!" tegas Syarifudin.
FRJRI menyoroti sikap Camat Kresek yang dinilai sulit diajak bersinergi dengan awak media. Padahal pers adalah mitra strategis dalam menyebarkan informasi pembangunan sekaligus cermin pengawasan masyarakat.
"Kami berharap pemerintah daerah terbuka, transparan, dan mau bekerjasama dengan wartawan, bukan malah mengadu domba," tambahnya.
FRJRI menegaskan, jabatan Camat adalah amanah pelayanan, bukan kekuasaan semata. Seorang pemimpin wilayah harus peka terhadap rintihan warga, serta mau berjalan beriringan dengan berbagai elemen masyarakat termasuk pers.
"Kami minta Bupati Tangerang segera meninjau hal ini. Jika masih banyak keluhan dan belum ada perbaikan sikap, langkah evaluasi kinerja mutlak perlu diambil. Jangan sampai warga Kresek dirugikan oleh model pemimpin seperti ini," pungkas pernyataan itu.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Camat Kresek terkait sorotan tersebut.
(Red)
