Diduga Bisnis Terselubung Berkedok Pendidikan? PKBM Muslim Cendikia 2 Disinyalir Pelihara Ratusan Siswa Fiktif Demi Keruk Uang Negara!
On Sabtu, November 07, 2026
Kab. Lebak, xbintangindo.com --
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Muslim Cendikia 2 di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten, kini menjadi sorotan tajam. Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi media di lapangan, lembaga pendidikan nonformal tersebut disinyalir tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagaimana mestinya, meski tetap menerima kucuran anggaran dari pemerintah.
Lokasi kantor sekretariat PKBM Muslim Cendikia 2 yang berada di Kampung Cisabaru, Kecamatan Cilograng, dikabarkan telah berpindah ke lantai atas sebuah ruko di kawasan Pasar Desa Pasir Bungur. Namun, perpindahan lokasi ini justru diwarnai kejanggalan serius.
Berdasarkan pemantauan independen awak media yang dilakukan secara berkala selama dua hingga tiga bulan sejak hari Senin hingga Minggu tidak pernah terlihat adanya aktivitas KBM maupun interaksi pembelajaran antara tutor dan warga belajar di lokasi tersebut. Ruko yang dijadikan sekretariat itu tampak lengang dari kegiatan edukatif.
Padahal, merujuk pada data publik yang dihimpun, PKBM Muslim Cendikia 2 tercatat memiliki total 132 peserta didik, yang terdiri dari 62 siswa laki-laki dan 70 siswa perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86 siswa terdaftar sebagai penerima BOSP yang dibiayai penuh oleh anggaran negara.
Keberadaan data ratusan siswa yang berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan ini memicu dugaan kuat bahwa data peserta didik sengaja dimanipulasi (fiktif) guna mengeruk keuntungan pribadi pengelola. Anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk mencerdaskan masyarakat dipertanyakan ke mana aliran dana sebenarnya.
Upaya konfirmasi dan klarifikasi telah dilakukan awak media kepada Kepala PKBM Muslim Cendikia 2, Encep, melalui Via pesan WhatsApp. Pertanyaan yang diajukan mencakup jumlah pasti siswa aktif, kriteria penerima BOSP, hingga jumlah guru tutor yang bertugas. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban maupun penjelasan resmi.
Sikap tertutup dari pengelola lembaga ini kian memperkuat spekulasi publik mengenai ketidakberesan manajemen anggaran dan operational di PKBM tersebut.
Kondisi ini memantik desakan keras dari Publik. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak beserta aparat penegak hukum (APH) didorong untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan audit investigatif serta evaluasi menyeluruh. Jika dugaan manipulasi data dan penyalahgunaan dana BOSP ini terbukti, tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku harus segera dijatuhkan tanpa tebang pilih.

















