Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Ribet...!" Pemberkasan Pembuatan Surat Kepemilikan Tanah di Kec.Walantaka diduga Camat Walantaka Gagap Administrasi

By On Kamis, Juli 02, 2026








Foto ; Tampak depan kantor kecamatan Walantaka kota Serang.

Kota Serang, xbintangindo.com -

Pemberkasan dalam Pembuatan surat kepemilikan tanah di wilayah kecamatan Walantaka kota Serang Provinsi Banten dirasakan warga dan operator kelurahan terlalu ribet, pasalnya berkas yang seharusnya tidak diperlukan pemohon yang dibantu operator kelurahan wajib menempuhnya, karena sudah menjadi aturan pokok dari kebijakan camat Walantaka.


Keluhan warga kecamatan Walantaka yang namanya enggan disiarkan, dalam prihal persyaratan dan pemberkasan pada administrasi format pernyataan ahli waris bidang pertahanan, menurutnya kebijakan tersebut terlalu ribet.


" Pemberkasan administrasi bentuk  syarat pembuatan surat kepemilikan bidang tanah dalam berkas persyaratan ahli waris harus di bubuhi tanda tangan dari pejabat dimana tempat tinggal atau domisili ahli waris yaitu tanda tangan (Ketua RT, Kades/lurah dan Camat), bagaimana jika ahli waris tinggal yang jauh diluar kota atau luar negeri...?" Bukankah persyaratan tersebut akan lebih ribet, tidak mudah untuk mendapatkan tanda tangan dari kades/lurah dan camat sesuai domisili ahli waris." Ujar warga.


Lanjut warga, " saya yakin para operator kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Walantaka di buat lelah dengan kebijakan seperti itu, sebetulnya apa perlu dan pentingnya tanda tangan dari pejabat dimana domisili ahli waris saat ini tinggal, menurut saya di dalam  syarat dan Proses pembuatan surat kepemilikan bidang tanah (AJB/Sertifikat), cukup tanda tangan pemilik (pemohon) dan ahli waris, saksi-saksi, ketua RT, Kades/ lurah dan camat setempat saja tidak perlu ada berkas pernyataan domisili ahli waris yang ditandatangani RT Kades camat luar yang tidak berkompeten dalam aturannya, kalau seperti ini disinyalir camat Walantaka Gagap Administrasi." Tutur Warga.


Operator kelurahan berharap syarat dalam pembuatan surat kepemilikan bidang tanah/ balik nama AJB atau sertifikat lebih baik syarat berkas yang tidak perlu seperti keterangan pernyataan domisili ahli waris ke ketua RT, kades/lurah dan camat tempat tinggalnya tidak perlu ditempuh, karena menghambat dalam pelayanan kepada masyarakat selaku pemohon pembuatan surat kepemilikan tanah." Ujar Operator.


Prihal syarat yang tidak tepat atau tidak penting didalam proses pembuatan surat kepemilikan tanah yang dibuat dengan kebijakan pokok oleh orang nomor satu di kecamatan Walantaka membuat aktivis Banten Panji Abdillah SE selaku ketua umum LSM Bintang Indonesia angkat bicara, 


"persyaratan dalam format ahli waris yaitu keterangan Pernyataan domisili ahli waris yang dibubuhi tanda tangan pejabat setempat (Ketua RT, kades atau lurah dan camat) perintah dalam kebijakan pokok oleh orang nomor satu di kecamatan Walantaka itu terlalu gagap administrasi lamban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat." Kata Panji Abdillah SE. 02/07/26.


Masih dengan ketum LSM Bintang Indonesia, " dugaan saya camat Walantaka tidak cakap dalam administrasi tentang pertanahan. Mengapa demikian berkas yang tidak diperlukan harus ada dimasukkan dalam kebijakan pokok serta menjadi syarat mutlak dalam satu file permohonan pembuatan surat kepemilikan tanah, akhirnya pelayanan lamban yang didapatkan masyarakat. " Ujar Panji.


Saya berharap kepada pemerintah kelurahan, kecamatan dan Pemkot Serang dapat menjalankan instruksi presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto.


" Berikan pelayanan prima atau cepat kepada masyarakat, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan cepat dan instan, jangan terlalu banyak syarat dan aturan yang dapat memperlambat dalam memberikan pelayanan. " Ucap Panji menirukan ucapan presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto.


" Saya juga berharap kepada walikota Serang Budi Rustandi agar mencopot camat Walantaka yang memiliki kebijakan aturan yang tidak jelas seperti itu. " Tegas Panji.


Sampai berita ini disiarkan Camat Walantaka belum memberikan klarifikasinya.

Redaksi xbi//.*

Keluarga Besar Hj Surihat dan Warga Bangun Musolah Nurul Saman Di Kp Nagreg Desa Nambo Ilir Kibin Serang

By On Rabu, Juli 01, 2026



Kab. Serang, xbintangindo.com --

Musholah NURUL SAMAN segera dibangun oleh Keluarga besar HJ. Surihat dan Warga Kampung Nagreg Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten 


Saat di Wawancarai wartawan di Lokasi Pembangunan musholla Nurul Saman Hj  Surihat Sebagai donatur utama dan juga Tokoh  masyarakat Kp Nagreg Hj. Surihat Sebagai Ketua DPD  KESTI TTKKDH Kabupaten Serang mengatakan, 

" Sebenernya Saya dan Warga Tidak ada  Rencana Sebelumnya membongkar bangunan lama dan membangun musholla Nurul Saman, namun karena Saya dan Warga Kp Nagreg Spontanitas Langsung Membongkar Musolah Di karenakan Musolah Bangunan Lama  Tempat ibadah yang di Kp kami sudah tidak Nyaman untuk beribadah akhirnya Warga membongkarnya,": ujar Hj. Surihat.


" Saya mohon doanya untuk kelancaran pembangunan musholla Nurul Saman ini, agar Tempat ibadah mushola Nurul Saman dapat digunakan beribadah dengan Nyaman dan tenang" Tutur Hj. Surihat.


Disela waktu Hj. Surihat mendoakan semua pihak," kita Saling  Mendoakan Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur.


Saat di Tanya Soal Dana Untuk bangunan Musolah NURUL SAMAN Hj Surihat mengatakan ," Pembangunan musholla ini keluarga besar Saya (Hj. Surihat) siap menjadi donatur utama dan Alhamdulillah Warga Kampung Nagreg pun banyak yang ikut juga Menyumbang untuk Bangunan Musholah Nurul Saman, walaupun ada donatur tetap saja tempat ibadah itu Tangung Jawab kita Semua, " ujar Hj. Surihat.


" Jika ada dermawan yang mau menyumbang untuk pembangunan musholla Nurul Saman, panitia pelaksana pembangunan musholla Nurul Saman open donasi, sebelum dan sesudahnya saya atas nama tokoh masyarakat Kampung Nagreg Desa Nambo Ilir mengucapkan terima kasih." Tutup Hj. Surihat.

(Red xbi).

80 Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat, HUT Bhayangkara Ke 80 Waka Polres Serang Kompol Andri Surya Kurniawan Pimpin Upacara di Halaman Mapolres Serang

By On Rabu, Juli 01, 2026






Kab, Serang xbintangindo.com

Wakapolres Serang Kompol A. Surya K memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di halaman Mapolres Serang, Rabu, 1 Juli 2026.

 

Upacara diikuti unsur Forkopimda Kabupaten Serang, Ketua FKUB, Ketua MUI Kecamatan Kragilan, pejabat utama, Kapolsek jajaran, personel Polres Serang, Pokdar Kamtibmas, dan Sabuk Kamtibmas.

 

Dalam upacara tersebut, Kompol A. Surya K membacakan amanat Kapolda Banten. Ia menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara bukan sekadar memperingati perjalanan panjang institusi Polri, tetapi menjadi momentum memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

 

“Hari Bhayangkara menjadi pengingat bahwa setiap langkah, setiap pengabdian, dan setiap keputusan yang kita ambil harus bermuara pada satu tujuan, yaitu memberikan rasa aman, keadilan, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Wakapolres.

 

Ia menegaskan tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat” harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh personel Polri melalui integritas, profesionalisme, kerja keras, dan ketulusan dalam melayani.

 

“Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui integritas, profesionalisme, kerja keras, serta ketulusan dalam melayani,” ujarnya.

 

Wakapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung berbagai program pemerintah.

 

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan tugas ke depan semakin kompleks sehingga seluruh personel harus terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi.

 

“Jadilah polisi yang hadir sebelum masyarakat meminta, mampu menjadi solusi ketika masyarakat menghadapi persoalan, serta tetap tegas dalam menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia,” pesannya.

 

Menutup amanatnya, Wakapolres mengajak seluruh personel menjadikan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum memperkuat pengabdian, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga disiplin, serta mempererat sinergi dengan seluruh komponen bangsa demi mewujudkan Polri yang semakin dipercaya masyarakat.

PT Visa 4 Bali Klarifikasi Isu Digeledah KPK Tegaskan Hanya Dimintai Keterangan Soal Urus Visa WNA

By On Selasa, Juni 30, 2026



Badung, Bali- Manajemen PT Visa 4 Bali memberikan klarifikasi terkait kabar viral mengenai dugaan penggeledahan kantornya oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 


Pihak perusahaan membantah keras sejumlah informasi yang beredar dan menyebut kedatangan penyidik KPK hanya untuk meminta keterangan.


Perwakilan Manajemen PT Visa 4 Bali, Januario Soares didampingi I Wayan Darma Ari Setiawan mengatakan, Tim KPK RI memang sempat datang ke kantor PT Visa 4 Bali. Namun, kedatangan tersebut bukan dalam rangka penggeledahan seperti pemberitaan yang ramai beredar.


Menurut Januario Suares, pihaknya hanya dimintai keterangan sebagai biro jasa yang bergerak dalam pengurusan administrasi visa bagi Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI).


"Kami hanya sebatas mempersiapkan dokumen dan submit saja dan selebihnya bukan kapasitas kami," ujarnya.


Januario Suares  juga membenarkan pemilik PT Visa 4 Bali, Rolly Agustinus Diang, sempat dibawa Tim KPK RI ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Namun, pemeriksaan tersebut disebut hanya dimintai keterangan berlangsung selama 1x24 jam dan setelah itu, Rolly kembali ke Bali.


Manajemen PT Visa 4 Bali juga membantah isu yang menyebut istri Rolly ikut dijemput paksa serta adanya penyitaan barang dalam jumlah besar.


"Mengenai Pasutri yang dimaksud itu, pak Rolly bersama istrinya itu sangat tidak benar, istri pak Rolly sendiri sekarang ada di rumah, karena baru selesai operasi. Jadi, tidak bisa kemana-mana. Sebenarnya sempat dimintai keterangan oleh penyidik KPK disini, itu sebatas dimintai keterangan," kata Perwakilan Manajemen PT Visa 4 Bali Januario Soares didampingi I Wayan Darma Ari Setiawan di Kantor PT Visa 4 Bali, Jalan Pantai Balangan Jl. B. Boulevard Nomor 15, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin, 29 Juni 2026.


Terkait informasi KPK membawa tiga koper dari kantor PT Visa 4 Bali, Januario Suares  menyatakan informasi tersebut tidak benar alias Hoax. Menurutnya, yang dibawa penyidik hanya tiga bendel catatan.


Dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA yang turut menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim, PT Visa 4 Bali menegaskan posisinya sebagai pihak yang hanya menjalankan jasa administrasi. 


Januario Suares menjelaskan, PT Visa 4 Bali telah berdiri sejak 2015 dan menjalankan pengurusan visa melalui jalur resmi secara online. Pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan maupun pungutan liar (pungli) di lingkungan Imigrasi.


Menurutnya, pemeriksaan KPK terhadap pihak PT Visa 4 Bali hanya berkaitan dengan teknis pengurusan visa.


Lebih lanjut, Januario Suares menyebutkan pemeriksaan KPK RI dilakukan pada Rabu, 17 Juni 2026 dan Rabu, 24 Juni 2026. Total ada empat orang yang dimintai keterangan. Rolly Agustinus Diang diperiksa di Jakarta, sementara Januario Soares, I Wayan Darma Ari Setiawan dan Welmince E. Laan diperiksa penyidik di Polresta Denpasar. 


"Pemeriksaan berlangsung sekitar dua jam. Ada 18 pertanyaan, materi fokus seputar teknis pengurusan visa saja, karena mengenai hal-hal lainnya kami tidak tahu," bebernya.


Januario Suares kembali menegaskan, pihaknya hanya bertugas menyiapkan dokumen dan melakukan proses submit permohonan visa.


"Itu submit belum disetujui, khan nanti verifikasi dari pihak mereka. Untuk bisa keluar, itu bukan ranah kami lagi. Jadi, kami tidak ada kapasitas untuk sampai sejauh sana," terangnya.


Januario Suares menyebut proses normal pengurusan visa berlangsung sekitar 5 hingga 7 hari kerja, sesuai mekanisme yang berlaku.


"Jika dipersulit Imigrasi sich tidak ada. Mungkin kekurangan data, itu kami lengkapi lagi," tambahnya.


Dampak pemberitaan terkait dugaan penggeledahan tersebut disebut berpengaruh besar terhadap kepercayaan klien dan aktivitas bisnis PT Visa 4 Bali. Manajemen menyebut jumlah pelanggan mengalami penurunan hingga 50 persen. 


"Itu sangat berdampak. Normalnya, kami bisa melayani rata-rata diatas 20 orang per hari, sekarang drop dibawah 10 orang. Menurun sampai 50 persen, karena tamu membaca berita," keluhnya.


Atas pemberitaan yang dinilai merugikan, manajemen PT Visa 4 Bali menyatakan telah mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada salah satu media lokal serta melapor ke Dewan Pers.


"Kami sudah berkoordinasi dengan pengacara. Jika ada celah masuk ke ranah pidana, kami siap tempuh jalur hukum," tegasnya.


Sementara itu, kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) masih terus didalami oleh penyidik KPK RI.

LSM MAUNG DPC Kota Tangerang Gelar Santunan Anak Yatim, Perkuat Sinergi dengan Masyarakat dan Insan Pers

By On Minggu, Juni 28, 2026






KOTA TANGERANG,– LSM MAUNG DPC Kota Tangerang menggelar kegiatan santunan anak yatim di Sekretariat LSM MAUNG DPC Kota Tangerang pada Minggu, 28 Juni 2026. Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan serta dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, warga sekitar, dan sejumlah awak media.


Ketua LSM MAUNG DPC Kota Tangerang, M. Soleh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan santunan anak yatim merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi antara organisasi, masyarakat, dan para donatur. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama.


Sementara itu, Penasehat LSM MAUNG DPC Kota Tangerang, Yasen, S.H., menekankan pentingnya menumbuhkan rasa empati dan semangat berbagi kepada anak-anak yatim. Menurutnya, kepedulian sosial merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.


Pimpinan Redaksi LIPUTAN86NEWS.COM Dan BERITAHARIAN86.COM yang turut hadir juga memberikan sambutan mengenai pentingnya kegiatan santunan anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial. Ia mengapresiasi inisiatif LSM MAUNG DPC Kota Tangerang dan berharap kegiatan positif seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi organisasi maupun masyarakat lainnya.


Di akhir acara, Ketua LSM MAUNG DPC Kota Tangerang, M. Soleh, menyambut baik kehadiran para insan pers yang telah meliput kegiatan tersebut. Ia berharap hubungan baik antara LSM MAUNG dan media dapat terus terjalin sehingga mampu bersinergi dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung berbagai kegiatan sosial di Kota Tangerang.

DPC Kragilan Serang Santuni 41 yatim piatu dan 22 warga Tidak Mampu

By On Minggu, Juni 28, 2026







Kab. Serang, xbintangindo.com --

Dewan Pimpinan Cabang Tjimande Tari Kolot Karuhun Banten Indonesia (DPC TTKKBI) menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan di markas DPC Kragilan yang berlokasi di Kampung Pinggir Kali, Desa Tegal Maja. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 41 anak yatim dan 22 warga kategori lansia menerima santunan berupa uang tunai sebagai bentuk kepedulian antarsesama manusia, Kabupaten Serang pada Minggu (28/6/2026).





Ketua DPC TTKKBI Kecamatan Kragilan, Amin Kuncir, menyampaikan bahwa aksi nyata ini merupakan cerminan dari komitmen organisasi terhadap nilai-nilai luhur kebudayaan yang tidak hanya berfokus pada seni ketangkasan, melainkan juga pada aspek sosial kemasyarakatan.


“Kalau seandainya kita komitmen kepada budaya, kita tidak usah malu menunjukannya kepada masyarakat, harus berani berbagi. Selain ada unsur silaturahmi juga paling penting unsur kemanusiaannya,” ujar Amin Kuncir dengan nada santai saat menerangkan jalannya kegiatan di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.





Sosok Amin Kuncir yang kini aktif memimpin DPC TTKKBI Kragilan memiliki latar belakang cerita kehidupan yang cukup menyita perhatian. Pria yang di masa lalunya sempat akrab dengan dunia premanisme ini mengakui bahwa bergabung dengan wadah budaya TTKKBI telah mengubah arah hidupnya secara total untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi warga sekitar.


“Waduh, itu masa lalu saja. Alhamdulillah kehidupan hitam yang pernah saya alami saya sudah tinggalkan semua. Bagi saya sekarang hidup itu untuk mengabdi kepada Allah, agama saya, masyarakat, tidak lupa untuk TTKKBI, yang menjadi spirit hidup saya untuk mengubah segalanya,” tutur Amin secara terbuka mengenai perjalanan transformasinya.


Menurut Amin, kegiatan sosial serupa sudah sering dilaksanakan secara berkala oleh jajaran pengurus DPC TTKKBI Kragilan di bawah kepemimpinannya. Baginya, menyelaraskan pelestarian tradisi pencak silat dengan aksi kemanusiaan adalah komitmen mutlak yang harus terus dijaga demi marwah organisasi.


Ia pun menutup penjelasannya dengan memberikan ajakan hangat kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan warga Kragilan, untuk ikut ambil bagian dalam gerakan pelestarian budaya ini.


“Ya bagaimana ya, hidup sudah tidak lagi muda. Hayu kita berbenah diri bangun budaya kita, gabung ke TTKKBI. Biar budaya tetap terpelihara dan dilestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi, hayu bangun semuanya,” ajak Amin Kuncir mengakhiri pembicaraan.

Polda NTT Tangani 80 Kasus Kriminal Konvensional Selama Semester I 2026, 65 Kasus Berhasil Diselesaikan

By On Minggu, Juni 28, 2026







Kupang, NTT – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengungkapan berbagai tindak pidana konvensional sepanjang Semester I Tahun 2026.


Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT, sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional ditangani. Dari jumlah tersebut, 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan.


Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., melalui Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Sigit Haryono, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.


"Kami berkomitmen untuk menangani setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Januari hingga Juni 2026, Ditreskrimum Polda NTT bersama jajaran berhasil menangani 80 kasus kriminal konvensional, dengan penyelesaian sebanyak 65 kasus, sedangkan 15 kasus lainnya masih dalam tahap penyidikan dan terus kami percepat penuntasannya," ujar Kombes Pol. Sigit Haryono mewakili Kapolda NTT.


Ia menegaskan, keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bagian dari upaya Polda NTT dalam menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.


"Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan. Setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, kami juga terus mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kriminal," tambahnya.


Salah satu kasus menonjol yang viral di media sosial berhasil diungkap jajaran Polda NTT pada periode ini adalah pengungkapan kasus pelemparan batu yang menyebabkan meninggalnya seorang pengemudi mobil pick-up di wilayah hukum Polres Kupang.


Dalam kasus tersebut, personel Polres Kupang berhasil mengamankan dua remaja yang diduga menjadi pelaku pelemparan batu terhadap sebuah mobil pick-up yang melintas di ruas Jalan Timor Raya Kilometer 45, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.


Peristiwa itu mengakibatkan pengemudi kendaraan, Marvel Mbau, meninggal dunia setelah mengalami luka berat di bagian kepala akibat lemparan batu.


Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial MYR (16) dan AT (16). Keduanya diamankan pada Jumat (26/6/2026) sore di rumah masing-masing di Desa Tolnaku dan Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu. Setelah diamankan, keduanya dibawa ke Mapolsek Fatuleu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan mekanisme penanganan perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum.


Dirreskrimum Polda NTT menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam mengungkap setiap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.


"Kami mengapresiasi gerak cepat Polres Kupang dalam mengungkap kasus ini. Meski para terduga pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, namun tetap memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya," tegas Kombes Pol. Sigit Haryono.


Polda NTT mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan kamtibmas kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

*Stranas PK Verifikasi Implementasi Penguatan Integritas Layanan Pertanahan di Empat Kantor Pertanahan Provinsi Banten*

By On Minggu, Juni 28, 2026




Serang - xbintangindo com

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mendampingi kegiatan verifikasi lapangan yang dilaksanakan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas PK KPK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang pada Rabu–Kamis (24–25/6/2026).


Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan implementasi berbagai upaya mitigasi risiko korupsi pada layanan pertanahan berjalan efektif, khususnya melalui transformasi digital yang menjadi salah satu strategi utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.


Dalam sektor pertanahan, Stranas PK berperan melakukan pemantauan, evaluasi, dan verifikasi terhadap pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, termasuk penerapan digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan tata kelola pelayanan publik.


Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap implementasi pelayanan yang telah dijalankan di lingkungan Kantor Pertanahan.


"Tim Stranas PK pada prinsipnya datang untuk melakukan verifikasi lapangan, melihat langsung bagaimana sebenarnya kita melakukan mitigasi layanan yang dapat membuat pelayanan pertanahan semakin berintegritas," ujar Harison.


Menurut Harison, aspek utama yang menjadi perhatian dalam verifikasi adalah implementasi layanan pertanahan berbasis digital. Melalui digitalisasi, proses pelayanan diharapkan semakin transparan, terdokumentasi, dan mampu mengurangi potensi interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas yang berisiko menimbulkan penyimpangan.


"Yang pertama dilihat adalah proses digitalisasinya. Apakah layanan-layanan ini sudah tersedia secara digital sehingga potensi masyarakat bertemu langsung dengan petugas di kantor semakin berkurang dan seluruh proses dapat dilakukan melalui sistem," jelasnya.


Sementara itu, Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, menjelaskan bahwa verifikasi tidak hanya bertujuan menilai kesesuaian implementasi layanan digital dengan regulasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk terus menyempurnakan sistem pelayanan agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.


Ia menambahkan, terdapat tiga aspek penting yang menjadi perhatian dalam perbaikan layanan pertanahan, yakni kepastian prosedur, kepastian waktu penyelesaian layanan, dan kepastian biaya. Ketiga aspek tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menutup berbagai potensi penyimpangan melalui penyempurnaan sistem dan inovasi pelayanan di setiap kantor pertanahan.


Turut mendampingi kegiatan tersebut, Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto; Kasubdit Pengembangan Layanan Pertanahan, Mohamad Gugus Perdana;Firman Ariefiansyah Singagerda Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Pengelolaan Model Dasar dan Ruang, beserta jajaran.(Oman ncek)

Wakil Gubernur Banten hadiri Open Turnamen Sepak Bola Maung Cup 2026

By On Minggu, Juni 28, 2026

Serang, xbintangindo.com --

 Wakil gubernur Banten Dimyati Natakusuma hadiri open turnamen  sepak bola dan meresmikan pembukaan open turnamen sepak bola Maung cup yang ke III di lapangan IMK CURUG SARI.desa cemplang kec Jawilan kab serang Banten.sabtu 27/06/2026







Sebelum kick off di mulai wakub Banten berikan sambut dan memberikan apresiasi kepada para penyelenggara kompotisi Maung cup yang ke III,



Wakub Banten juga berpesan jaga dan junjung tinggi sportifitas di lapangan, karena maung cup ini adalah wadah untuk lahirkan bibit pemain untuk menuju menjadi pemain profesional.ujara pa wakub Banten.


Lanjutnya "tentunya kami mengajak kepada semua tim ofisial dan para suporter yang mendukung tim kebesaranya masing-masing demi berjalan nya turnamen 

Sepak bola aman dan kondusif.


Pengamanan Acara turnamen sepakbola Maung cup yang ke III ini di hadiri oleh anggota TNI,Polri dan dari anggota SJ ( scurity Jawilan)

PB Mathla’ul Anwar 2026-2031: Menjaga Khittah Dengan Tetap Mengikuti Perkembangan Zaman

By On Minggu, Juni 28, 2026






 




Banten, xbintangindo.com--

Muktamar XXI Mathla’ul Anwar telah menetapkan kepemimpinan baru Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026-2031 dibawah kepemimpinan Dr. KH Jazuli Juwaini MA dengan mengusung visi transformasi "Mathla’ul Anwar Naik Level: Bangkit, Berdaya, dan Berpengaruh."

 

Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu menjadikan Mathla’ul Anwar semakin adaptif, progresif, dan relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai organisasi dakwah, pendidikan, dan sosial keagamaan.

 

Transformasi organisasi itu sendiri merupakan sebuah keniscayaan. Dunia terus berubah dengan sangat cepat. Revolusi digital, perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial, tantangan ekonomi global, hingga pergeseran pola pikir generasi muda menuntut organisasi keumatan untuk melakukan penyesuaian.

 

Organisasi yang tidak mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman akan tertinggal dan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat. Namun, transformasi tidak boleh diartikan sebagai perubahan yang menghilangkan identitas dan ruh perjuangan organisasi.

 

Di sinilah arti pentingnya menjaga khittah Mathla’ul Anwar. Ormas Islam ini lahir sebagai gerakan dakwah dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta berorientasi pada pencerdasan umat, pemberdayaan masyarakat, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

 

Khittah inilah yang harus menjadi kompas dalam setiap langkah transformasi. Modernisasi kelembagaan, digitalisasi sistem organisasi, penguatan tata kelola, serta pengembangan jejaring nasional dan internasional merupakan instrumen untuk memperbesar manfaat organisasi, bukan untuk menggeser orientasi pengabdian yang menjadi jati diri Mathla’ul Anwar.

 

Kemudian, tantangan terbesar PBMA periode 2026-2031 sesungguhnya terletak pada kemampuan membangun keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme. Organisasi perlu membuka diri terhadap berbagai peluang dan kerja sama strategis, tetapi tetap menjaga independensi, marwah, dan orientasi perjuangan.

 

Mathla’ul Anwar yang lahir di Pandeglang Banten pada 1916 dan kini telah memiliki perwakilan dan lembaga pendidikan di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi organisasi yang modern dalam manajemen, profesional dalam tata kelola, namun tetap kokoh dalam nilai, etika, dan tradisi pengabdian sebagaimana dijelaskan Ketum PBMA periode 2026-2031 pada pidato pelantikan di Gedung Pakuan Bandung pada 20 Juni 2026.

 

Khusus di bidang pendidikan, transformasi menuntut penguatan kualitas sumber daya manusia, inovasi kurikulum, dan pemanfaatan teknologi digital tanpa meninggalkan pembentukan karakter dan akhlak.

 

Pendidikan Mathla’ul Anwar tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki integritas moral, spiritualitas yang kuat, dan kepedulian sosial yang tinggi.

 

Dalam bidang dakwah, perubahan zaman mengharuskan Mathla’ul Anwar menghadirkan model dakwah yang lebih kontekstual dan inklusif. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar dan majelis taklim, tetapi juga harus hadir di ruang digital, media sosial, dan berbagai platform komunikasi modern, dengan tetap menjunjung prinsip hikmah, moderasi, dan persatuan umat.

 

Sementara dalam bidang sosial dan pemberdayaan, Mathla’ul Anwar dituntut memberikan  solusi atas berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, ketimpangan pendidikan, hingga tantangan kebangsaan. Kehadiran organisasi harus dirasakan secara nyata sebagai kekuatan yang mencerahkan dan memberdayakan.

 

Transformasi PB Mathla’ul Anwar periode 2026-2031 bukanlah pilihan antara menjaga khittah atau mengikuti perkembangan zaman. Keduanya justru harus berjalan secara beriringan. Khittah memberikan arah dan identitas, sedangkan transformasi menjadi sarana agar cita-cita perjuangan tetap hidup dan relevan.

 

Mathla’ul Anwar tidak boleh kehilangan akarnya, tetapi juga tidak boleh takut menjulangkan cabangnya setinggi mungkin. Sebab, organisasi yang besar adalah organisasi yang mampu menjaga nilai-nilai fundamentalnya sambil terus beradaptasi dengan perubahan.

 

Dengan demikian, visi "Mathla’ul Anwar Naik Level: Bangkit, Berdaya, dan Berpengaruh" dapat diwujudkan sebagai gerakan pembaruan yang tetap berpijak pada khittah pengabdian kepada umat, bangsa, dan agama.

 

*Zaenal Abidin Syuja'i adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA)/Pemerhati Pendidikan dan Keumatan.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *