Banten, xbintangindo.com --
Momentum 26 tahun berdirinya Provinsi Banten seharusnya menjadi panggung pembuktian atas cita-cita luhur pembentukan daerah: mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berkeadilan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih.
Namun di usianya yang ke-26 ini, Banten justru diperhadapkan pada realitas pahit berupa krisis multidimensi yang tercermin dari keretakan tata kelola anggaran (budgetary governance) serta tumpulnya fungsi pengawasan negara di berbagai sektor vital.
Pada sektor Anggaran dan Kebijakan Fiskal, terjadi disorientasi belanja yang melenceng dari ketepatan publik. Alokasi belanja jasa tenaga ahli di Pemprov Banten membengkak hingga Rp55,47 miliar di tengah melemahnya kapasitas fiskal daerah, berbanding terbalik dengan lemahnya pengawasan yang memicu dugaan kebocoran pajak dan retribusi di Bapenda Banten.
Disparitas prioritas terlihat jelas pada anomali pengadaan barang dan jasa pada Dinas PRKP TA 2026 melalui penunjukan langsung massal 1.096 paket PSU senilai Rp260 miliar, penyeragaman 185 paket pengawasan senilai Rp100 juta per paket, pemborosan tunjangan perumahan DPRD Banten (Rp32–38 juta/anggota/bulan), serta tingginya belanja Makanan dan Minuman Pemprov sebesar Rp110,44 miliar yang terlampau timpang dibandingkan alokasi Bantuan Sosial yang hanya Rp18,61 miliar.
Pada sektor Ekonomi dan Produktivitas Daerah, kinerja BUMD Banten yang ditargetkan menyumbang deviden Rp62,06 miliar pada 2025 belum diimbangi dengan transparansi tata kelola maupun penuntasan berbagai temuan BPK RI. Sementara di sektor Pendidikan, ketimpangan akses serta belum meratanya sarana dan prasarana sekolah terus membebani masyarakat akibat lemahnya pengawasan distribusi anggaran pendidikan.
Sektor Kesehatan, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup pun mengalami degradasi serupa: belum meratanya mutu serta keterbukaan data akses kesehatan di Cilegon, ketidakjelasan kualitas pengerjaan 219 titik jalan di Kabupaten Tangerang dan 33 ruas jalan desa senilai Rp164 miliar, maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Lebak, hingga krisis pengelolaan sampah dan pencemaran di Kota Tangerang.
Dalam PRDB Provinsi Banten menjadi penyumbang 30% lebih tinggi di Indonesia, namun melihat kondisi provinsi Banten baik secara industri yang ada dengan penyerapan tenaga kerja sangat kontradiktif karena hari ke depan provinsi Banten masih bertereng di puncak kelesemen dengan tingkat pengangguran ke 4 terban yak di Indonesia. Hal ini membuktikan lemahnya konektivitas antara penyerapan tenaga kerja, Pendidikan & pelatihan serta investasi yang tidak saling berkesinambungan.
Atas dasar pertimbangan moral dan fungsi kontrol sosial, Aliansi HMI Se-Banten menyatakan tuntutan konkret dan tegas:
1. Mendesak audit komprehensif atas pemborosan belanja tenaga ahli Rp55,47 miliar, usut dugaan kebocoran pajak daerah di Bapenda, serta tentukan indikasi paket splitting pada 1.096 paket PSU Dinas PRKP.
2. Mendesak inspektorat Banten melakukan audit investigatif terhadap belanja Pemprov (Rp110,44 miliar) serta penurunan tunjangan perumahan DPRD Banten (Rp32–38 juta/bulan) untuk dialihkan pada alokasi Bantuan Sosial.
3. Mendesak evaluasi total atas remunerasi, pengelolaan aset, kontribusi, dividen, dan kinerja BUMD Banten.
4. Mendesak Pemprov Banten menjamin pemerataan pembangunan serta transparansi penyediaan fasilitas Pendidikan gratis, sekaligus menjamin layanan kesehatan secara merata.
5. Mendesak jaminan kualitas pengerjaan 219 titik jalan di Kabupaten Tangerang dan 33 ruas jalan desa dibanten, penindakan tegas atas hukum.
6. Mendesak Gubernur Banten untuk mengevaluasi total kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten, dan apabila perlu, lakukan penegaran atau rotasi dan mutasi.
7. Mendesak Pemprov Banten hentikan diskriminasi anggaran pembangunan aliran investasi, perbaikan mutu fasilitas pendidikan dan keterjangkauan yang ada di Banten utara-selatan.
Refleksi HUT ke-26 Provinsi Banten harus dijadikan momentum koreksi total. Visi Banten Maju, Adil, Merata, dan Bebas Korupsi tidak akan pernah terwujud selama anomali pengadaan, pemborosan anggaran, dan ketidakadilan publik terus dibiarkan tanpa penindakan hukum yang tegas. Refleksi HUT ke-26 Provinsi Banten harus dijadikan momentum tanpa koreksi total.
Ttd,
ALIANSI HMI SE-BANTEN
Serang, 4 Oktober 2026
(HMI Pandeglang – HMI Serang – HMI Cilegon)
You are reading the newest post
Next Post »