Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
 *Pastikan Keamanan Sesuai SOP, Polri Lakukan Klarifikasi Sistem Manajemen Pengamanan di PT LRT Jakarta*

By On Rabu, Desember 11, 2024









JAKARTA - Ditpamobvit Korpsabhara Baharkam Polri melakukan klarifikasi implementasi sistem manajemen pengamanan (SMP) di PT LRT Jakarta.


Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Klarifikasi Implementasi SMP Kombes Pol Mujiyono dengan didampingi Ipda Charley Mauretha Tlonan, Drs. Adi Kuntoro dan Sugiyo.


Dalam kegiatan ini, Kombes Pol Mujiyono beserta tim terlihat melakukan pengecekan pengamanan di PT LRT Jakarta dan juga melakukan pengecekan dokumen serta review elemen I sampai V.


Saat ditemui, Kombes Pol Mujiyono selaku Ketua Tim Klarifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan tersebut mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sistem keamanan di PT LRT berjalan dengan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).


"Alhamdulillah hari ini kita baru saja melakukan pengecekan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT LRT Jakarta. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan agar sistem keamanan di perusahaan milik negara ini dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.


"Adapun hasil dari klarifikasi ini telah kita sampaikan ke manajemen PT LRT Jakarta ini untuk ditindaklanjuti," lanjutnya.


Untuk diketahui bahwa dalam kegiatan ini telah dilakukan penandatangan dan penyerahan berita acara klarifikasi sistem manajemen pengamanan (SMP) PT LRT Jakarta.

Sekber Menyambut Baik Pembatalan Rekor Muri Tari Massal

By On Selasa, Desember 10, 2024

Banten,| Koordinator Sekber Relawan Andra-Dimyati Agus Yadi menyambut baik keputusan Pemprov Banten untuk membatalkan kegiatan pemecahan rekor MURI untuk Tari Massal. Pembatalan ini sebagai reaksi keberatan masyarakat di kala Banten selatan sedang dilanda banjir. 


"Tadi pak Sekdis Dindikbud Lukman menghubungi kami. Setelah mempertimbangkan situasi di selatan Banten yang sedang dilanda banjir, kegiatan Tari Massal di 4 titik dibatalkan. Hanya ada Tari Kolosal di KP3B sebagai bagian dari acara Hari Kesehatan Nasional dan Harvesting BBI BBWI," kata Agus Yadi.


Peringatan Hari Kesehatan Nasional merupakan kegiatan yang sudah dianggarkan di Dinas Kesehatan, sedangkan Harvesting BBI BBWI sudah dianggarkan di Dinas Pariwisata Banten. Sedangkan 3 titik lainnya, yaitu di Lapangan Edu Town Tangerang, Lapangan Uwes Qorni Rangkasbitung dan Stadion Badak Pandeglang tidak ada anggarannya. Sehingga diduga bakal membebani sekolah yang sumbernya dari dana BOS. 


"Kami tidak ada masalah jika ada anggaran. Jika tidak, tentu kami bereaksi. Jadi Tari Kolosal di KP3B itu tidak ada masalah, karena bagian dari peringatan Hari Kesehatan. Kami apresiet terhadap Dindibud yang telah membatalkan 3 titik Tari Massal di luar KP3B. Terima kasih telah merespon," ujar Agus Yadi. (G)

BPI KPNPA RI ikut bicara : Kegiatan Pemecahan Rekor MURI Tari Massal Sarat Korupsi

By On Selasa, Desember 10, 2024

Banten,| Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara  dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia ( BPI KPNPA RI ) Provinsi Banten ikut bicara perihal  kegiatan pemecahan rekor MURI Tari Massal. Karena diduga secara tidak langsung mengorupsi dana BOS.


Erwin Teguh mengatakan kegiatan pemecahan rekor MURI Tari Massal. Karena diduga secara tidak langsung mengorupsi dana BOS yang kami anggap tidak sesuai dengan peruntukan dana  BOS


“Ada beberapa hal yang menyebabkan kami menolak kegiatan pemecahan rekor MURI Tari Massal itu. Paling utama, tidak ada biaya dari Pemprov Banten untuk mobilisasi siswa-siswi SMA/SMK yang jadi peserta Tari Massal. Sehingga dana BOS jadi sasaran pembiayaan, Pada hari Senin 8 /12/2024.


Erwin menambahkan sebanyak 24 ribu siswa-siswi SMA/SMK se Banten akan dikerahkan ke 4 titik lokasi Tari Massal; Lapangan Edu Town Arena di Tangerang; Lapangan Uwes Qorni Rangkasbitung di Lebak; Stadion Badak di Pandeglang; dan Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten. Mengerahkan 24 ribu siswa-siswi itu tentu butuh transportasi dan makan minum. Selain itu, tentunya seragam tari.


“Beberapa kepala sekolah mengeluh, karena sewa seragam tari itu berkisar Rp100 – Rp 400 ribu. Sementara jumlah siswa yang harus dikirim mulai dari 10 orang hingga 100 orang. Tergantung jauh dekatnya dari lokasi tari. Kebayang kebagian 100 orang, kali Rp 200 ribu sewa seragam, sudah Rp 20 juta. Duit darimana kepala sekolah? Gajinya juga enggak segitu. Pasti ngambil dari sekolah. Artinya ngambil dari dana BOS. Kalau ngambil dari siswa, kena pungli nantinya,” ungkap Erwin 


menghitung seragam kaos hitam dengan asesorisnya berupa hijab hingga ke kalung diasumsikan Rp200 ribu. Dengan jumlah siswa-siswa sebanyak 24 ribu, maka diduga dana BOS yang tercoceng sekitar Rp4,8 miliar untuk seragam. Sedangkan untuk makan minum dan transport peserta, diperkirakan Rp100 ribu per siswa. Dikalikan 24 ribu jadi Rp2,4 miliar.


“Total dugaan dana BOS yang bakal kecoceng Tari Massal itu mencapai Rp7,2 miliar. Padahal jelas dana BOS tidak boleh dipakai kegiatan model Tari Massal. Ini sama saja Dindikbud memerintahkan secara tidak langsung ke kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Mau dari mana lagi sekolah mendapatkan dana? Mungut ke peserta Tari? Itu namanya pungli,” tuding Erwin 



Padahal, menurut Erwin, Gubernur terpilih Andra Soni mempunyai visi Banten Tidak Korupsi. Jadi, bukan hanya korupsi langsung, tapi korupsi tidak langsung untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak jelas manfaatnya buat rakyat Banten, seperti Tari Massal ini, harus ditiadakan atau dilarang.


Di sisi lain, Banten bagian selatan sedang dilanda banjir. Bahkan ada sekolah-sekolah yang terkena banjir. Bukannya sibuk membantu yang terdampak banjir, Pemprov Banten malah ramai-ramai menari. Sehingga menjadi pemandang yang tidak etis untuk dilihat.


“Kami menilai, pejabat Dindik Banten model begini yg tidak baik, serta mereka yang aktif mewujudkan Tari Massal ini, adalah pejabat yang tidak punya visi Banten Tidak Korupsi. Tidak cocok ada di era bang Andra,” katanya

Proyek Akhir Tahun di Musim Hujan, Indra Waspada: Kepala Dinas Diminta Perketat Pengawasan Kualitas

By On Sabtu, Desember 07, 2024







Indra FKPPI

Banten,xbintangindo.com --   Menjelang penghujung tahun, berbagai proyek pembangunan dikebut untuk memenuhi target penyelesaian anggaran tahunan. Namun tantangan musim penghujan sering kali menjadi hambatan dalam menjaga kualitas pekerjaan proyek. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih dari semua pihak terkait, termasuk kepala dinas, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pengawas kegiatan.


Memperhatikan pelaksanaan proyek pembangunan di musim hujan yang bertepatan dengan akhir tahun, Indra Waspada salah satu Aktivis “Matahari”  menghimbau semua pihak terkait untuk lebih ekstra keras dalam menjalankan tugasnya.


Indra Waspada menyarankan agar para kepala dinas selaku pengguna anggaran diminta untuk memperketat pengawasan terhadap pihak ketiga atau kontraktor yang melaksanakan proyek. Mereka diingatkan agar tidak tergesa-gesa hanya demi mengejar waktu akhir tahun. Proyek yang dilakukan dalam kondisi cuaca ekstrem memiliki risiko tinggi terhadap penurunan kualitas jika tidak dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.


"Kami menegaskan agar semua pejabat terkait, terutama PPK dan pengawas lapangan, lebih ekstra keras dalam memantau proses pekerjaan. Jangan sampai karena dikejar waktu, kualitas pekerjaan dikorbankan," ujar Indra Waspada dalam keterangannya.


Musim penghujan sering kali memengaruhi proses konstruksi, seperti pengerjaan jalan, drainase, dan infrastruktur lainnya. Air hujan yang berlebihan dapat mengurangi daya rekat material atau bahkan menyebabkan kerusakan dini jika pekerjaan tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pihak kontraktor untuk memperhatikan metode kerja yang sesuai dengan kondisi cuaca.


"Musim hujan memang menjadi tantangan, tetapi ini bukan alasan untuk mengabaikan kualitas. Kami meminta semua pihak untuk bekerja secara profesional dan mengikuti standar yang telah ditetapkan," lanjutnya.


Selain itu Indra Waspada meminta agar  pihak terkait juga diimbau untuk memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang terbukti mengabaikan kualitas pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.


Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang baik antarinstansi, diharapkan semua proyek akhir tahun dapat terselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. "Kita harus ingat bahwa hasil pekerjaan ini akan digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang, sehingga kualitas adalah hal utama," tutup Indra Waspada. Red.

 *Kapolda Banten Terjun Langsung Tinjau Lokasi Banjir di Kabupaten Pandeglang*

By On Jumat, Desember 06, 2024







Pandeglang - Kapolda Banten terjun langsung meninjau lokasi banjir di Kampung Timur Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang Banten sebagai bentuk kepedulian dan upaya memastikan penanganan terhadap warga terdampak banjir berjalan optimal.


Dalam kunjungannya, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Sero didampingi PJU Polda Banten dan dihadiri Bupati Pandeglang Ibu Hj. Irna Narulita, Mereka menyusuri daerah terdampak banjir dan berdialog dengan warga untuk mendengar keluhan serta kebutuhan mereka. 


Suyudi mengatakan pihak Polda Banten dan jajaran melakukan kunjungan tersebut guna memastikan situasi secara langsung. “Kami datang untuk memastikan situasi di lapangan, memberikan dukungan langsung kepada warga dan mengoordinasikan langkah-langkah penanganan bersama pihak terkait,” ujar Suyudi pada Jumat (06/12). 


Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Banten dan jajaran terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan serta menjaga keamanan wilayah terdampak banjir. “Polda Banten dalam hal ini terus melakukan koordinasi guna menyalurkan bantuan serta menjaga keamanan wilayah terdampak banjir,” tegasnya.


Terakhir Suyudi mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan komitmen Polda Banten dalam mendukung masyarakat yang tengah menghadapi musibah. “Penyaluran bantuan ini menjadi bentuk kepedulian dan sinergi antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana, sekaligus menunjukkan komitmen Polda Banten dalam memberikan dukungan penuh kepada warga yang membutuhkan,” katanya.


Selain menyusuri daerah terdampak banjir dan berdialog dengan warga, Polda Banten juga mendirikan Posko Tanggap Bencana dan Bakti Sosial, trauma hiling konsultasi Psikologi serta Pos Kesehatan Biddokkes Polda Banten (Bidhumas).

Relawan Sekber Andra-Dimyati (AnDim) meminta Pemprov Banten membatalkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri  (ABM)

By On Kamis, Desember 05, 2024








Banten, xbintangindo.com --

Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Andra-Dimyati (AnDim) Agus Yadi meminta Pemprov Banten membatalkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM). Karena saat RUPS ditenggarai dihadiri orang yang tidak jelas kapasitasnya.



“RUPS itu jelas rapat bagi yang punya saham dan direksi. Ini malah dihadiri orang yang tidak punya saham dan bukan direksi. Bukan pula office boy. RUPS itu rapat tertutup loh. Kapasitasnya hadir di RUPS PT ABM itu apa?,” kata Agus Yadi.


PT ABM menggelar RUPS tanggal 3 Desember 2024 di ruang rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Hadir dari jajaran direksi; Direktur Utama Saeful Wijaya, Direktur Operasional Ilham Mustofa, Sekretaris Perusahaan Irfan Nur Maruf, SPI Sartono, Manajer Kerjasama dan Project Yoga Utama, Manajer Keuangan Wendi Adhi Reza, Manajer Perdagangan Herdianto A, dan Manajer IT Endang Saputra.



Dari sisi pemegang saham, hadir Komisaris Independen Hari Wibowo, Kuasa Pemilik Modal (KPM) PJ Sekda Usman Asshidiqi dan Biro Ekonomi dan Pembangunan Lina Wulandari.


“Nah, ada satu orang yang hadir tidak mewakili siapa pun. Yaitu Rashid Chaniago. Dia bukan PNS, apalagi pejabat di Pemprov Banten. Dia juga tidak memiliki selembar saham pun di PT ABM. PT ABM 100% milik Pemprov Banten, bahkan BUMD PT BGD juga tidak punya saham di PT ABM,” ujar Agus Yadi.



Menurut kabar, Rashid Chaniago bukan sekedar hadir, tapi juga ikut rapat dan membacakan arahan yang diklaim dari PJ Gubernur Banten Al Muktabar. Arahannya memberhentikan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Operasional. Mengangkatkan PLT Komisaris Handian Purwawangsa, Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB dan PLT Direktur Ronal Arinando, GM PT Diamondfair Ritel Indonesia.



“Kan lucu. Masa arahan dari PJ Gubernur disampaikan bukan oleh PJ Sekda. Malah disampaikan oleh orang yang tidak punya kapasitas hadir di situ. Siapa Rashid Chaniago? Jelas bukan atasan PJ Gubernur. Bawahan juga bukan, karena bukan PNS. Apa mungkin dia Sultan Banten yang baru? Jadi bebas hadir dimana saja dan bebas memberi perintah siapa saja?,” tanya Agus Yadi kebingungan.



Lebih lucu lagi, ada jabatan PLT Komisaris dan PLT Direktur. PT ABM itu persero, bukan pemerintahan. Kenapa ada istilah PLT?


“Ini rancu. Kok ada istilah PLT di persero? Jabatan definitif Handian dan Arinando di PT ABM itu apa di PT ABM? Terus SK Gubernurnya nomor berapa? Apakah masa jabatannya 3 bulan dan bisa ditambah 3 bulan? Eh ini ngomongin jabatan di PNS atau jabatan di Persero?,” canda Agus Yadi.



Bagi Agus Yadi, kehadiran Rashid Chaniago di RUPS itu diduga untuk memastikan pengganti komisaris dan direktur PT ABM adalah Handian dan Arinando.


“Kenapa diduga mesti dipastikan? Kalau istilah masyarakat, aya meureun. Takut diangkat yang lain, takut ketempuhan kayaknya,” ungkap Agus Yadi.

_ E Teguh Iman _

 *Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Banten Raih Penghargaan Kategori “A” dari Ombudsman RI*  .

By On Rabu, Desember 04, 2024








Serang – xbintangindo.com Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dan seluruh kantor pertanahan se-Banten meraih Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 seluruhnya berada di Zona Hijau dengan Opini Kualitas Tertinggi, Kategori “A” pada Rabu (4/12/2024).

.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten, Fadli Afriadi bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto kepada kepala kantor pertanahan di Pendopo Gubernur Banten.

.

Fadli mengatakan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah memberikan apresiasi kepada badan publik yang telah memberikan pelayanan publik yang baik dan memberikan motivasi supaya terus memperbaiki meningkatkan kualitas pelayanannya. 

.

Sementara itu dalam _speech_ nya Sudaryanto menjelaskan, “Semula (Penilaian tahun 2023-red) seluruh kantor pertanahan sudah berada di Zona Hijau, 5 kantor pertanahan opini Kualitas Tertinggi, Kategori “A” dan 3 kantor pertanahan Opini Kualitas Tinggi, Kategori “B”. Namun saat ini meningkat seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota se-Banten mendapatkan Opini Kualitas Tertinggi, Kategori “A”,” jelasnya.

.

Ia juga mengatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan menuju digital melayani seluruh kantor pertanahan telah menerapkan Layanan Elektronik dan Sertipikat Hak atas Tanah Elektronik serta berbagai inovasi layanan seperti Layanan Sertipikat Keliling, Layanan Pertanahan di Mall, layanan Prioritas VIP Lounge untuk Pemohon tanpa kuasa dan konsultasi daring melalui _zoom meeting_.

.

Sebagai informasi, di acara Penganugerahan yang diselenggarakan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten,  diurutan pertama kantor pertanahan peraih nilai tertinggi adalah Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pandeglang dengan nilai 97,48,- Kantah Kota Serang 97,37,- Kantah Kabupaten Lebak 94,74,- Kantah Kota Tangerang Selatan 92,81,- Kantah Kabupaten Tangerang 91,82,- Kantah Kabupaten Serang 89,52,- Kantah Kota Cilegon 89,19,- dan Kantah Kota Tangerang 88,48. Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dengan nilai akumulasi 92,68. (Oman ncek)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *