Di Tengah Gejolak Global, Indonesia Butuh Persatuan, Bukan Narasi Krisis
On Rabu, April 08, 2026
Banten, xbintangindo.com --
Bendahara Umum DPP Partai PRIMA, Achmad Herwandi, menegaskan bahwa di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang semakin meningkat, Indonesia justru membutuhkan penguatan persatuan nasional, bukan narasi pesimisme yang berpotensi melemahkan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri.
Menurutnya, kondisi dunia saat ini memang sedang menghadapi tekanan serius, mulai dari konflik geopolitik seperti perang Rusia–Ukraina hingga meningkatnya tensi di jalur energi strategis dunia seperti Selat Hormuz. Situasi ini menunjukkan bahwa dunia tengah memasuki fase baru ketidakpastian, di mana energi, pangan, dan stabilitas keuangan menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan negara-negara.
“Dalam situasi global yang penuh tekanan seperti ini, negara-negara besar justru memperkuat konsolidasi internal mereka. Namun sangat disayangkan, di dalam negeri justru muncul narasi-narasi yang menggambarkan Indonesia seolah berada di ambang krisis, bahkan disertai wacana politik ekstrem yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional,” ujar Achmad Herwandi.
Ia menilai bahwa narasi krisis yang tidak berbasis data bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Dalam konteks ekonomi modern, persepsi publik memiliki dampak langsung terhadap kondisi riil. Ketika kepercayaan melemah, maka investasi akan tertahan, konsumsi menurun, dan pertumbuhan ekonomi bisa terganggu.
“Persepsi adalah realitas dalam ekonomi. Jika kita terus menyebarkan ketakutan tanpa dasar, maka kita sendiri yang merusak fondasi ekonomi nasional,” tegasnya.
Achmad Herwandi juga menekankan bahwa fakta menunjukkan kondisi yang jauh lebih positif. Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa fondasi fiskal Indonesia tetap kuat di tengah tekanan global.
Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak naik hingga akhir tahun dinilai sebagai langkah strategis yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga energi dunia.
“Ini bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tidak menanggung beban global sendirian,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti arah kebijakan energi nasional yang dinilai semakin progresif, khususnya melalui percepatan hilirisasi energi dan penguatan bahan bakar nabati berbasis sawit. Implementasi mandatori B50 yang direncanakan berlaku mulai 1 Juli 2026 menjadi salah satu tonggak penting menuju kemandirian energi nasional.
“Langkah menuju B50 bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi strategi besar untuk mengurangi ketergantungan impor energi, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan nilai tambah nasional,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh capaian dan potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila stabilitas nasional tetap terjaga.
“Kunci utama kita hari ini adalah persatuan. Tidak ada negara yang bisa kuat jika terpecah di dalam. Tidak ada ekonomi yang bisa tumbuh jika politiknya tidak stabil,” katanya.
Achmad Herwandi juga mengingatkan bahwa kritik dalam demokrasi tetap diperlukan, namun harus bersifat konstruktif dan berbasis data, bukan sekadar membangun narasi yang memperkeruh suasana.
“Kita butuh kritik yang membangun, bukan narasi yang meruntuhkan. Di tengah ketidakpastian global, yang kita perlukan adalah konsolidasi nasional, bukan konfrontasi,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kepercayaan dan optimisme terhadap arah kebijakan negara.
“Indonesia hari ini berada di persimpangan penting. Di satu sisi ada tantangan global, di sisi lain terbuka peluang besar. Pilihannya ada pada kita: terpecah oleh pesimisme, atau bersatu dalam optimisme. Karena pada akhirnya, kekuatan bangsa ditentukan oleh kemampuannya untuk tetap bersatu di tengah badai,” pungkasnya.
