Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
*Polda Banten Terima Audiensi DPW KESTI TTKKDH, Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Daerah*

By On Selasa, Februari 10, 2026





Serang – Polda Banten menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KESTI Tjimande Tari Kolot Karuhun Debus Hidup (TTKKDH) Provinsi Banten yang berlangsung di Ruang Maung Lounge Polda Banten, pada Selasa (10/02). Kegiatan ini menjadi wujud silaturahmi sekaligus penguatan sinergi antara Polri dan organisasi kemasyarakatan.






Hadir dalam kegiatan tersebut Wadir Intelkam Polda Banten AKBP Andre Annas, Wadirbinmas Polda Banten AKBP Zaenudin, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Banten AKBP Meryadi, serta jajaran pengurus DPW KESTI TTKKDH Provinsi Banten, di antaranya Mahyudi Yusuf (Sekjen DPP), H. Maman Sulaeman (Ketua Panitia/Waka DPW Banten), H. Syafei (Sekretaris Panitia), dan H. Fauzi (Pengurus DPW).


Dalam audiensi tersebut, DPW KESTI TTKKDH Provinsi Banten menyampaikan permohonan doa restu kepada Polda Banten menjelang pelaksanaan agenda besar organisasi di wilayah Banten. Selain itu, pihaknya juga berharap adanya bimbingan serta dukungan pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Polda Banten menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi serta kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi budaya dan pencak silat, demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa Polri selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mendukung kegiatan positif yang berorientasi pada pelestarian budaya serta persatuan. “Audiensi ini merupakan wujud sinergi yang baik antara Polda Banten dan DPW KESTI TTKKDH. Kami mengapresiasi komitmen organisasi dalam menjaga nilai-nilai budaya dan persatuan. Polda Banten siap memberikan bimbingan serta dukungan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku, agar setiap kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Kombes Pol Maruli.


Ia juga berharap agar DPW KESTI TTKKDH Provinsi Banten terus menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah serta turut berperan aktif dalam menciptakan suasana damai dan sejuk di tengah masyarakat 

Red xbi.

Kementerian ATR/BPN Pastikan Tata Ruang Menjadi Kunci Utama untuk Mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo

By On Selasa, Februari 10, 2026








Jakarta - xbintangindo.com

Program Prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, perlu didukung dengan pengelolaan ruang yang terencana agar tidak memicu terjadinya konflik pertanahan. Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan penguatan tata ruang agar menjadi kunci utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.


“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, serta Pembangunan Tiga Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).


Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN berusaha melindungi ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Tata Ruang. “Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam tata ruang provinsi telah mencapai sekitar 67,87%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 87% dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai sawah abadi,” ungkap Suyus Windayana.


Tantangan dalam upaya perlindungan tersebut ada di tingkat kabupaten dan kota. Dari sekitar 504 kabupaten/kota, baru 41,32% luas LBS yang dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  Baru ada 104 kabupaten kota yang telah memenuhi RTRW-nya dan sekitar 400 kabupaten/kota yang masih perlu direvisi RTRW-nya.


“Untuk daerah yang belum sesuai, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional, sementara kita lakukan _freeze_ terlebih dahulu terhadap alih fungsi lahan di kawasan pangan. Kawasan tersebut harus tetap digunakan sebagai kawasan pangan dan tidak boleh beralih,” tegas Dirjen Tata Ruang.


Suyus Windayana juga mengungkapkan ada reformasi kebijakan dalam regulasi perencanaan tata ruang yang menetapkan perubahan RTRW tidak lagi harus menunggu lima tahun. “Revisi tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial dan lebih cepat, khususnya untuk menyesuaikan kebijakan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana,” jelasnya.


Dalam pertemuan ini, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa memang tata ruang merupakan faktor utama dalam pembangunan di daerah. “Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, sebelum merencanakan pembangunan infrastruktur di sektor apa pun, arah dan batasan spasial harus ditetapkan terlebih dahulu,” ucapnya.


Pertemuan lintas lembaga ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria; Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai. Oman ncek//red.

Tiga Atlet Pencak Silat Kesti TTKKDH Kota Serang Banten Boyong 3 Emas di Turnamen Pencak Silat Tingkat Nasional

By On Sabtu, Februari 07, 2026

Tiga Atlet Pencak Silat Kesti TTKKDH foto bersama H. Maman Suleman Waka DPW Kesti TTKKDH Banten 

Banten, xbintangindo.com --

Di turnamen pencak silat kejuaraan Silat Banten Pusaka Silat 2026 tingkat nasional yang diselenggarakan di GOR pondok pesantren Persinas Asad Munjul Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten, 3 Atlet Pencak Silat Kesti TTKKDH Kota Serang Banten juara 1 membawa 3 emas., 6-7 Februari 2026.








Foto bersama 3 Atlet beserta pelatih, penasehat dan H. Maman Suleman.

Tiga Atlet Pencak Silat yang meraih juara 1 dan membawa emas tersebut berasal dari pedepokan Peci beralamat di perumahan Ciracas kota serang diketuai Hendra Purnomo dan M. Afandi tergabung dalam organisasi pencak silat Kesti TTKKDH.










Foto : 3 Atlet Pencak Silat juara 1 saat diberikan Bonus uang saku oleh H. Maman Suleman 

Tiga Atlet Pencak Silat membawa emas yaitu: 

 1.Ainur Rohmah 14 tahun siswi SMP negeri 10 kita serang dalam pertandingan Seni tari tunggal baku.mewakili Kesti TTKKDH kota serang.

2. Zahra Winata umur 12 tahun siswi SDN 11 kota serang. Dalam pertandingan Faighter pencak silat putri. 

3. Dave Bastian sapasuru umur 11 tahun siswa SD negeri 11 dalam pertandingan Faighter pencak silat Putra.


Pelatih pencak silat Kemed saat dikonfirmasi wartawan mengatakan," Alhamdulillah 3 Atlet Pencak Silat dari Kesti TTKKDH kota serang yang bertanding di GOR pondok pesantren Persinas Asad Munjul Tigaraksa Tangerang semuanya memenangkan pertandingan juara 1 membawa emas, " ujar Kemed.


Lanjut Kemed," Terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada 3 Atlet Pencak Silat Kesti TTKKDH kota Serang yang telah menjuarai pencak silat tingkat nasional, dan saya berharap kepada 3 Atlet Pencak Silat asuhan padepokan Peci Ciracas kota Serang jangan berhenti di tingkat nasional kalian harus terus semangat berlatih, semoga ditingkat- tingkat selanjutnya kalian tetap menjuarainya dan menjadi kebanggaan kami semuanya.tutur Kemed.


Ucapan selamat juga terucap dari Penasihat Ferry dan Hasan Basri." Selamat dan sukses kepada 3 Atlet Pencak Silat Kesti TTKKDH kota serang yang telah menjuarai dan mengharumkan nama Kesti TTKKDH kota serang di turnamen pencak silat tingkat nasional, semoga 3 Atlet Pencak Silat ini selalu menjuarai ditingkat-tingkat selanjutnya," doa Ferry.


Lanjut Ferry," kami dari pengurus padepokan pencak silat PECI berharap  kepada pemerintah kota Serang Provinsi Banten agar memperhatikan dan membantu bibit-bibit atlet yang berprestasi mereka adalah aset Pemkot Serang Banten." Ujar Ferry.


Ucapan selamat dan sukses diucapkan Ketua Umum DPP Kesti TTKKDH (Kasepuhan Kebudayaan Seni Tari dan Silat Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir) H. Wahyu Nurjamil, S.STP., M.Si. 


"Selamat dan sukses untuk 3 Atlet Pencak Silat Kesti TTKKDH kota Serang yang telah menjuarai dan membawa pulang Emas di turnamen pencak silat tingkat nasional di Munjul Tigaraksa Tangerang. Kami akan terus mendukung dan mensupport kepada atlet - atlet pencak silat yang berprestasi, kalian kebanggaan Kesti TTKKDH dan pemerintah kota Serang Banten," ucap ketum.


* Tiga Atlet Pencak Silat yang menjuarai di turnamen pencak silat tingkat nasional ini adalah bukti nyata bahwa Kesti TTKKDH selalu memegang teguh taleq dalam mengembangkan dan melestarikan seni budaya pencak silat Provinsi Banten," Tutur H. Wahyu Nurjamil .


Begitu pula dikatakan wakil ketua DPW Provinsi Banten H. Maman Sulaeman."  Selamat dan sukses kepada 3 Atlet Pencak Silat Kesti TTKKDH kota Serang yang telah menjuarai, mengharumkan Kesti TTKKDH dan pemerintah kota Serang Banten, kami pengurus Kesti TTKKDH akan selalu membantu dan mensupport kepada atlet - atlet juga pembina, penasehat pelatih pencak silat yang berprestasi, kalian regenerasi nyata yang telah melestarikan seni budaya pencak silat Banten." Kata H. Maman Suleman.


Profil yang pernah di ikuti 3 Atlet Pencak Silat Kesti TTKKDH : 

1. Turnamen pencak Silat Tingkat Provinsi Banten diselenggarakan Mall balai kota Tangerang juara 1 emas.  NOVEMBER. 2025.

2. Turnamen pencak silat di GOR RTC tingkat provinsi Banten juara 1 dan 2. Pada tahun 2026.

3. Turnamen pencak silat di GOR ponpes persinas Asad Munjul Tigaraksa Tangerang

Red xbi//.*

Paguron Singandaru Karuhun Banten Indonesia (PSKBI) Mendorong Penguatan Polri di Bawah Presiden dalam Kerangka Demokrasi Pancasila dan Negara Hukum

By On Rabu, Januari 28, 2026





Serang — Paguron Singandaru Karuhun Banten Indonesia (PSKBI) memandang bahwa pembahasan mengenai posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam struktur ketatanegaraan merupakan diskursus penting dan sah dalam negara demokrasi. Diskursus tersebut perlu ditempatkan secara jernih, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa dan negara.







Menurut Ketua Harian DPP PSKBI H.Lutfi Tri Putra Mengatakan Sebagai organisasi yang menjunjung nilai-nilai kebangsaan, demokrasi Pancasila, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PSKBI menilai bahwa penempatan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia tetap relevan dan konstitusional, sepanjang dijalankan dalam kerangka negara hukum, prinsip akuntabilitas, dan pengawasan demokratis yang kuat, Rabu (28/01).




Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, Presiden memegang mandat langsung dari rakyat dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan, termasuk stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, keberadaan Polri di bawah Presiden dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesatuan komando, efektivitas koordinasi nasional, serta kepastian tanggung jawab politik dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat.


PSKBI memandang bahwa dalam konteks negara kesatuan dengan wilayah yang luas, heterogenitas sosial yang tinggi, serta dinamika keamanan yang kompleks, Polri sebagai institusi nasional membutuhkan posisi strategis yang memungkinkan respons cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden dinilai masih paling sesuai untuk menjawab kebutuhan tersebut.


Namun demikian, PSKBI juga menegaskan bahwa dukungan terhadap posisi Polri di bawah Presiden tidak boleh dimaknai sebagai penyerahan kewenangan tanpa batas. Dalam negara demokrasi, setiap kekuasaan harus dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Prinsip ini berlaku pula bagi institusi kepolisian dan relasinya dengan kekuasaan eksekutif.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tata kelola kepolisian bukan terletak semata-mata pada struktur formal organisasi, melainkan pada kualitas pengawasan, budaya profesionalisme, serta kejelasan batas antara kebijakan strategis dan tindakan operasional penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, struktur apa pun berpotensi disalahgunakan.


Atas dasar itu, PSKBI berpandangan bahwa penguatan Polri di bawah Presiden harus disertai dengan beberapa prasyarat penting, antara lain:

- Penegasan batas kewenangan Presiden dalam hubungannya dengan Polri, yakni pada tataran kebijakan strategis dan arah umum keamanan nasional, bukan pada intervensi langsung terhadap proses penegakan hukum atau tindakan operasional sehari-hari.

- Penguatan mekanisme pengawasan sipil terhadap Polri yang bersifat independen, transparan, dan memiliki kewenangan substantif, sehingga mampu menjamin profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian.

- Optimalisasi fungsi pengawasan parlemen, khususnya dalam aspek anggaran, kebijakan, dan evaluasi kinerja Polri, sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.

- Peneguhan prinsip netralitas Polri dalam kehidupan politik, terutama dalam konteks kontestasi elektoral, agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.


PSKBI meyakini bahwa kepolisian yang kuat bukanlah kepolisian yang bekerja tanpa kontrol, melainkan kepolisian yang bekerja dalam koridor hukum, etika, dan tanggung jawab publik. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama Polri dalam menjalankan tugasnya, dan kepercayaan tersebut hanya dapat tumbuh apabila Polri dipastikan bebas dari kepentingan politik praktis.


Dalam konteks reformasi kelembagaan, PSKBI mendorong agar fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, pembenahan tata kelola internal, penegakan kode etik, serta penguatan budaya pelayanan publik. Perubahan struktural tanpa pembenahan substansi dikhawatirkan tidak akan menyentuh akar persoalan.

Jajaran Pengurus Kesti TTKKDH Mendukung Polri Tetap Berada dibawah Presiden RI

By On Rabu, Januari 28, 2026

 







Foto : H. Maman Soleman 

Banten, xbintangindo.com --

Jajaran pengurus Kesti TTKKDH Banten mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden Indonesia. Pasalnya, hal ini dinilai baik dan memberikan manfaat yang banyak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. 


"Dengan segala kerendahan hati, keikhlasan dan penuh tawakal kepada Allah SWT, bersama ini saya H. Maman Soleman wakil Ketua DPW II Provinsi Banten, menyatakan mendukung sepenuhnya Polri di bawah Presiden dan bukan yang lain," kata H. Maman Soleman.Rabu (28/1/2026). 


Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini, kata H. Maman Soleman, adalah posisi yang sangat ideal atau tepat. Penempatan tersebut lebih banyak dirasakan manfaat positifnya untuk masyarakat Indonesia. 


"Posisi ini adalah sesuatu yang sangat ideal, dan yang selama ini sudah kita rasakan kemaslahatan dan kemanfaatan yang baik, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya. 


H. Maman Soleman berharap, Presiden dan Polri harus terus bersama-sama menjaga bangsa dan negara ini, demi menciptakan masyarakat yang maju dan modern. 


" Mari kita bersama-sama doakan agar Polri senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah SWT, untuk membersamai Presiden dan kita semuanya menjaga negara dan bangsa ini, menuju satu masyarakat yang maju, yang modern, yang diridhoi Allah SWT, Amin YRA," tuturnya.








Begitu pula dikatakan penasehat organisasi pencak silat Kesti TTKKDH provinsi Banten H. Muslik," ketetapan DPR RI itu sudah tepat jika polri dibawah naungan presiden RI, kami dari Kesti TTKKDH sangat mendukung polri dibawah presiden RI." Kata H. Muslik.

Red xbi//.*

Ketua Umum MUI Dukung Polri di Bawah Presiden

By On Rabu, Januari 28, 2026







Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden Indonesia. Pasalnya, hal ini dinilai baik dan memberikan manfaat yang banyak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. 


"Dengan segala kerendahan hati, keikhlasan dan penuh tawakal kepada Allah SWT, bersama ini saya M Anwar Iskandar Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, menyatakan mendukung sepenuhnya Polri di bawah Presiden dan bukan yang lain," kata KH Anwar dalam tayangan videonya sebagaimana dikutip Rabu (28/1/2026). 


Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini, kata Anwar, adalah posisi yang sangat ideal atau tepat. Penempatan tersebut lebih banyak dirasakan manfaat positifnya untuk masyarakat Indonesia. 


"Posisi ini adalah sesuatu yang sangat ideal, dan yang selama ini sudah kita rasakan kemaslahatan dan kemanfaatan yang baik, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya. 


Anwar berharap, Presiden dan Polri harus terus bersama-sama menjaga bangsa dan negara ini, demi menciptakan masyarakat yang maju dan modern. 


" Mari kita bersama-sama doakan agar Polri senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah SWT, untuk membersamai Presiden dan kita semuanya menjaga negara dan bangsa ini, menuju satu masyarakat yang maju, yang modern, yang diridhoi Allah SWT, Amin YRA," tuturnya.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *