Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
*Kiprah Jenderal Suyudi Berantas Kampung Narkoba hingga Tangkap Buron Internasional*

By On Sabtu, Oktober 03, 2026







Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lulusan Akpol 1994 itu kini kembali ke Markas Besar Polri di Trunojoyo setelah setahun menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).


Sebelum menduduki puncak kariernya di kepolisian, Suyudi Ario Seto menorehkan banyak prestasi. Pada saat menjabat Kepala BNN RI, Suyudi dan timnya berhasil menggagalkan berton-ton narkoba yang masuk ke wilayah RI.


Suyudi juga terus mendorong pelarangan vape karena rentan disalahgunakan sebagai modus baru dalam peredaran narkotika. Sebelum di BNN, Suyudi juga pernah menjabat Kapolda Banten dengan sejumlah programnya. Berikut ini kiprah Suyudi Ario Seto.


*Profil Singkat Suyudi*


Lahir Pandeglang, Banten 14 Juli 1973, Suyudi lulus Akpol pada 1994. Pada 2003, ia melanjutkan pendidikan di PTIK dan Sespimti pada 2018 dengan gelar sarjana hukum dan magister sains.


Di bidang akademis, Suyudi meraih Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanegara pada Januari 2026 atas kontribusinya dalam kebijakan penanganan narkoba. Menjabat Kepala BNN pada 2025, Suyudi merupakan alumni Akpol 94 pertama dengan pangkat bintang tiga.


Sepanjang perjalanan kariernya di Korps Bhayangkara, Suyudi memiliki pengalaman panjang dalam penugasan di bidang reserse. Ia mengawali karier sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya.


Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan penting di sejumlah Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dia pernah diamanahi jabatan Kapolsek Pasar Minggu hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.


Pada 2011, Suyudi Ario Seto mendapat kepercayaan menjabat Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kariernya terus menanjak hingga menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017 dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2019.


Tak sampai di situ, Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan strategis di Bareskrim Polri. Dia pernah menjabat Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing pada 2020.


Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan strategis di Bareskrim Polri. Dia pernah menjabat Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing pada 2020.


Pada 2023, Suyudi Ario mendapat kepercayaan menjabat Wakapolda Metro Jaya. Jabatan itu membuatnya resmi menyandang pangkat jenderal polisi bintang satu atau Brigadir Jenderal.


Hanya berselang setahun diangkat sebagai Wakapolda Metro Jaya, Suyudi lalu diangkat sebagai Kapolda Banten tahun 2024. Pangkatnya kembali naik menjadi Inspektur Jenderal atau jenderal bintang dua.


Pada 25 Agustus 2025, Suyudi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN. Pelantikan Suyudi Ario sebagai Kepala BNN berdasarkan Keppres Nomor 118 TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi utama di lingkungan badan narkotika nasional.


*Kepemimpinan Suyudi di Polda Banten*


Sebelum menjabat Kapolri, Suyudi sebelumnya pernah memegang tongkat komando sebagai Kapolda Banten. Suyudi diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2024.


Dalam Commander wish sebagai Kapolda Banten, Suyudi Ario Seto menekankan pelayanan terhadap masyarakat dengan menginisiasi sejumlah program penting, di antaranya Warung Bhabinkamtibmas atau Warbin, Pecak atau Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian Polda Banten, dan Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran.


Warung Bhabinkamtibmas (Warbin) adalah tempat untuk warga menyampaikan saran dan masukan ke polisi Bhabinkamtibmas di desa. Suasana yang dibuat adalah santai dan bersahaja sebagaimana kumpul di warung.


Sedangkan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), program ini dibentuk sebagai respons adanya 450 ribu warga Banten yang saat ini masuk kategori pengangguran. Ini katanya bisa menimbulkan gangguan kamtibmas dan Polri harus mengambil kebijakan untuk peduli pada pengangguran.


"Maka salah satu solusi dengan melaksanakan 3M, yaitu merekrut, melatih, dan menyalurkan dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah hukum Polda Banten," tegasnya.


Seluruh jajaran di bawah juga katanya harus humanis, eksis, bermanfaat, antisipatif, dan tegas. Jajaran diminta agar semangat menjalankan pekerjaan, memiliki rasa bangga, syukur, dan tanggung jawab melaksanakan tugas.


*Operasi Kampung Narkoba di 34 Provinsi*


Di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto, BNN membersihkan kampung di Jakarta dari peredaran narkoba. Operasi besar-besaran yang digelar selama tiga hari, pada 5-7 November 2025, dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia.


"Total kawasan atau kampung rawan narkotika yang menjadi sasaran sebanyak 53 lokasi yang terdapat di 34 provinsi," kata Kepala BNN RI saat itu, Komjen Suyudi Ario Seto, Senin (10/11/2025).


Kampung Ambon dan Kampung Bahari, Jakarta, turut jadi target operasi penindakan narkoba. Dari dua lokasi itu, sebanyak 35 orang diringkus.


Dari tiga hari operasi penindakan itu, tim gabungan berhasil menangkap 1.259 orang. Ribuan orang tersebut diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.


Sejumlah barang bukti narkotika turut diamankan dalam operasi tersebut. Di antaranya 126.325,72 gram sabu, 126,32 kg ganja, hingga 1.428 butir pil ekstasi.


"Selain barang bukti narkotika tersebut petugas gabungan pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti non-narkotika lainnya di antaranya yaitu uang tunai sebanyak Rp 1.543.699.000 dan uang tunai diduga palsu sebanyak Rp 5,5 juta," bebernya.


Operasi di kampung narkoba tak berhenti sampai situ. Pada Minggu (16/8/2026), BNN menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Dalam operasi tersebut, BNN menyita sejumlah barang bukti antara lain narkotika jenis ganja atau gorila yang ada di sebelah kiri. Kemudian, barang bukti uang, kemudian senjata api, ada samurai, ada beberapa peluru, ada handphone, ada aset-aset lain, termasuk di depan rekan-rekan ada mobil 2.


Barang bukti tersebut dipamerkan saat konferensi pers. Mobil mewah berupa BMW dan satu unit Vespa turut dipajang. Petugas menangkap MR di sebuah klinik kecantikan sebelum akhirnya membawanya ke Kampung Bahari.


*Penangkapan Buron Internasional*


Di bawah kepemimpinan Suyudi, BNN juga menangkap salah satu buron Interpol yang menyita perhatian, yaitu Dewi Astutik alias PA (43). Bandar 2 ton sabu senilai Rp 5 triliun itu ditangkap di Kamboja.


"Dari analisis dan pendalaman, yang bersangkutan PAR alias DA bukan kabur ke Kamboja, namun memang awalnya PAR alias DA ini bersentuhan dengan fenomena scamming di Kamboja, karena cepat menghasilkan uang," kata Kepala BNN saat itu, Komjen Suyudi Ario Seto, saat dihubungi, Kamis (4/12/2025).


Suyudi mengatakan Dewi diduga masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Dia disebut sebulan bekerja di tempat scamming.


Singkat cerita, dia bertemu dengan warga negara (WN) Nigeria berinisial DON atau disebut 'godfather'. Mereka lalu bersekongkol untuk melakukan jual beli narkotika ke berbagai negara.


Saat ini sosok godfather itu sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat. DON sudah menjadi buron Drug Enforcement Administration (DEA).


Nama Dewi Astutik telah resmi masuk red notice Interpol sejak 3 Oktober 2024. Dia juga merupakan buron pemerintah Korea Selatan (Korsel). Dewi Astutik ditangkap di Kamboja pada Senin (1/12) tanpa perlawanan.


Penangkapan Dewi Astutik ini hasil kolaborasi internasional BNN RI dengan Bais perwakilan Kamboja, Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Polri dalam hal ini Interpol, Bea Cukai, Kemenkeu, hingga Kemlu.


*Pengungkapan 2,6 Ton Sabu Cair*


Masih di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto, BNN juga menorehkan sejumlah prestasi gemilang. Antara lain adalah pengungkapan 2,6 ton sabu cair di perairan Karimun, Kepulauan Riau, pada Agustus 2026.


Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 awak kapal. Seluruhnya merupakan warga negara asing asal Myanmar. Mereka masing-masing berinisial ST, YY, KZ, PP, TK, KM, HT, SM, dan TH, sementara satunya berinisial ATK merupakan kapten kapal. 


Suyudi menegaskan pengungkapan tersebut bukan sekadar persoalan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Menurut dia, penyitaan 2,6 ton sabu cair tersebut merupakan upaya mencegah narkotika dalam jumlah besar beredar di masyarakat.


"Pengungkapan ini bukanlah sekadar angka statistik, melainkan penyelamatan nyawa manusia dalam skala yang sangat masif," ujar Suyudi saat itu.


Saat di BNN, Suyudi terus mendorong penguatan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik atau vape. Hal ini disebabkan dengan masifnya temuan zat berbahaya dalam vape.


Pernyataan ini disampaikan BNN dalam rapat pembahasan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik yang digelar pada Rabu (9/9), di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat.


BNN yang diwakili Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Aldrin M.P. Hutabarat, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 BNN telah menyita total 8.276,15 mililiter etomidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja, serta sediaan farmasi berupa 2,6 ton metamfitamina cair dan 800 kilogram ketamin HCL.


Dari barang bukti tersebut 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid diungkap di Gresik, Jawa Timur pada bulan Juli. Sementara 1,3 ton ketamin diungkap di Kepulauan Riau pada bulan Agustus, dan masih di bulan yang sama BNN kembali mengungkap 2,6 ton metamfetamin cair di Kepulauan Riau. Selain daerah-daerah tersebut BNN juga melakukan pengungkapan Sumatera Utara, Bali, Jambi, dan Maluku.

Gebrakan Jenderal Suyudi Gagalkan 8 Ton Narkoba dalam 2 Bulan*

By On Sabtu, Oktober 03, 2026









Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap narkoba dalam jumlah besar selama masa kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto. Tercatat, selama dua bulan, BNN berhasil menggagalkan sebanyak 8 ton narkoba.

Prestasi gemilang itu turut mengantarkan Jenderal Suyudi sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Jenderal Suyudi secara resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Kamis (1/10).


Lulusan Akpol 1994 itu dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR pada hari yang sama. Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai Kapolri secara aklamasi.


Sebelum dipilih sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala BNN selama satu tahun lebih. Sepanjang kepemimpinannya itu, BNN telah menggagalkan narkoba dalam jumlah besar.


Yang tak kalah menariknya, selama dua bulan terakhir, lebih dari 8 ton narkoba digagalkan oleh BNN. Pengungkapan tersebut tak terlepas dari sinergi BNN bersama Bea Cukai, Bareskrim Polri, dan unsur terkait.


Sebanyak 8 ton narkoba itu diungkap dalam 4 kasus besar. Dimulai dari pengungkapan 3,37 ton cannabis buds.


Dari pengungkapan cannabis buds tersebut, negara berhasil mencegah potensi kerugian negara mencapai Rp 4,58 triliun, sekaligus menyelamatkan 10,1 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika.


Belum lama ini, BNN bersama tim dari Bareskrim Polri dan Bea Cukai menggagalkan 1,3 ton ketamin dari jaringan internasional dengan nilai ekonomi barang bukti mencapai Rp 2,07 triliun. Pengungkapan ini diperkirakan menyelamatkan 6,49 juta jiwa.


Pada 17 Agustus 2026, operasi gabungan kembali mencatat pengungkapan besar. Sebanyak 2,6 ton sabu cair berhasil digagalkan dari MV Ocean Porter.


Dari 2,6 ton sabu cair yang disita itu berpotensi menghasilkan 2,8 juta cartridge vape narkoba dengan nilai ekonomi mencapai Rp 8,5 triliun. Pengungkapan tersebut menyelamatkan 14,1 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba.


Tak berhenti sampai di situ, BNN bersama instansi terkait lainnya berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba. Berselang tujuh hari, tepatnya pada 24 Agustus 2026, tim gabungan menemukan 800 kilogram ketamin HCL yang disembunyikan di buritan kapal Fu Chang Sing I.


Barang bukti tersebut dikemas dalam 40 karung berisi 800 bungkus. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan terhadap jaringan narkoba internasional melalui jalur laut.


Fu Chang Sing I sebelumnya terdeteksi melakukan aktivitas ship to ship dengan kapal MT asli sebelum akhirnya kedua kapal diintersepsi oleh tim gabungan dari perairan Anambas dan Natuna. Pengungkapan 800 kilogram ketamin HCL tersebut diperkirakan bernilai Rp 1,28 triliun dan sekitar 4 juta jiwa terselamatkan.


Pengembangan kasus juga berhasil mengamankan seorang warga negara Taiwan yang berperan sebagai Manajer Kapal Fu Chang Sing sekaligus pengendali pengiriman barang bukti.


Dalam dua bulan, lebih dari 8 ton narkoba berhasil diamankan dan lebih dari Rp 16,4 triliun nilai ekonomi jaringan berhasil dilumpuhkan. Dan yang lebih utama, lebih dari 34,7 juta jiwa generasi bangsa berhasil diselamatkan. Ini bukan sekadar angka, tetapi perlindungan terhadap manusia, keluarga, dan masa depan Indonesia.


*Profil Singkat Suyudi*


Lahir di Pandeglang, Banten 14 Juli 1973, Suyudi lulus Akpol pada 1994. Pada 2003, ia melanjutkan pendidikan di PTIK dan Sespimti pada 2018 dengan gelar sarjana hukum dan magister sains.


Di bidang akademi, Suyudi meraih doctor honoris causa Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanegara pada Januari 2026 atas kontribusinya dalam kebijakan penanganan narkoba. Menjabat Kepala BNN pada 2025, Suyudi merupakan alumni Akpol 94 pertama dengan pangkat bintang tiga.


Sepanjang perjalanan kariernya di Korps Bhayangkara, Suyudi memiliki pengalaman panjang dalam penugasan di bidang reserse. Ia mengawali kariernya dengan menjabat sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya.


Suyudi Ario Seto juga pernah memegang sejumlah jabatan penting di sejumlah Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dia pernah diamanahi jabatan sebagai Kapolsek Pasar Minggu hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.


Pada 2011, Suyudi Ario mendapat kepercayaan menjabat sebagai Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kariernya terus menanjak hingga menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017 dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2019.


Tak sampai di situ, Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan strategis di Bareskrim Polri. Dia pernah menjabat sebagai Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing di tahun 2020.


Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan strategis di Bareskrim Polri. Dia pernah menjabat sebagai Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing di tahun 2020.


Pada 2023, Suyudi Ario mendapat kepercayaan menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Jabatan itu membuatnya resmi menyandang pangkat jenderal polisi bintang satu atau brigadir jenderal.


Hanya berselang setahun diangkat sebagai Wakapolda Metro Jaya, Suyudi lalu diangkat sebagai Kapolda Banten pada 2024. Pangkatnya kembali naik menjadi inspektur jenderal atau jenderal bintang dua.


Pada 25 Agustus 2025, Suyudi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN. Pelantikan Suyudi Ario sebagai Kepala BNN berdasarkan Keppres Nomor 118 TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi utama di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

*Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan*

By On Jumat, September 18, 2026

Jakarta  - xbintangindo.com ---

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, siap untuk mengikuti dan membantu proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai Salat Jumat kepada awak media, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat (18/09/2026).


Menteri ATR/Kepala BPN berharap, proses yang sedang berlangsung bisa menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN.


“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.


Di tengah proses hukum yang berlangsung, Menteri ATR/Kepala BPN memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan tetap berjalan. Sejumlah program percepatan layanan yang telah menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN tetap dilaksanakan sesuai dengan target dan ketentuan yang telah ditetapkan.


“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.


Di kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK yang ia inisiasi sejak 22 Oktober 2025 akan terus berlanjut. Kerja sama tersebut dilakukan guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang, menjamin kepastian hukum, mengamankan aset daerah, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. "Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK)," tuturnya.


Turut mendampingi Menteri Nusron pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Oman ncek)

*Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Untuk Mendukung Layanan kepada Masyarakat*

By On Kamis, September 17, 2026








Jakarta - xbintangindo com --

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penetapan status penggunaan. Penyerahan aset dilakukan di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta pada Selasa (15/09/2026). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa aset yang diserahkan ke Kementerian ATR/BPN akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan kedinasan dan layanan kepada masyarakat.


“Penyerahan aset ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk mendukung layanan kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung. Jadi kami mengapresiasi kepada KPK terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk mendukung layanan yang lebih baik lagi,” ujar Sekjen ATR/BPN.


Aset yang diterima terdiri atas tanah dan bangunan di Komplek Grand Royal Residence I Blok F4, Kelurahan Karang Malang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah 120 m² dan luas bangunan 132 m² senilai Rp569.023.000. Kemudian, sebidang tanah di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, seluas 134 m² senilai Rp143.816.000, serta satu unit kendaraan minibus Daihatsu F700RG TS AT senilai Rp50.359.000. Total nilai aset yang diterima mencapai Rp763.198.000.


Dalu Agung Darmawan menjelaskan, tanah dan bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kedinasan, termasuk mendukung pegawai yang membutuhkan fasilitas tempat tinggal dinas. Pemanfaatan aset juga akan dikaji untuk mendukung operasional kantor.


“Misalnya untuk pembangunan gedung arsip atau daya dukung lainnya. Nanti kita lihat perkembangannya,” tambah Sekjen ATR/BPN.


Dari sisi KPK, penyerahan aset tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelesaian perkara setelah proses penanganan hukum. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan pemanfaatan barang rampasan negara oleh kementerian dan lembaga menjadi bentuk manfaat lain dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.


“Ketua KPK menitipkan pesan,  terhadap aset-aset ini tolong nanti dikasih plang yang menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari penanganan perkara KPK. Tujuannya adalah untuk edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara itu tidak melulu menghukum pelaku, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat tidak secara langsung, namun melalui kementerian dan lembaga,” ungkap Mungki Hadipratikto.


Penyerahan barang rampasan negara kali ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan sertifikat bukti kepemilikan oleh Direktur Labuksi KPK kepada Sekjen ATR/BPN. Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian HAM serta Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI turut menerima barang rampasan negara.


Dalam kesempatan ini, Sekjen ATR/BPN hadir didampingi Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, Dwi Hary Januarto; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Mateus Joko Slameto, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari KPK, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. (Oman ncek)

*Wamen Ossy: Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan*

By On Rabu, September 16, 2026








Jakarta - xbintangindo com --

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu yang saat ini berkembang, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati setiap proses hukum yang tengah dilakukan. Ia pun berkomitmen mendukung penuh proses yang sedang berlangsung.


“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum (APH) siapa pun. Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh APH,” ujar Wamen Ossy saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/09/2026).


Wamen Ossy mengatakan, Kementerian ATR/BPN tidak akan berspekulasi mengenai substansi perkara maupun kronologi kejadian sebelum adanya keterangan resmi dari pihak berwenang. 


“Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari APH, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian, di mana informasi-informasi itu tentu yang sangat menguasai dan mengerti adalah KPK. Kita tunggu sama-sama. APH pasti akan menyampaikan secara resmi,” ucap Wamen Ossy.


Kementerian ATR/BPN tetap memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan. Hal tersebut menjadi perhatian agar proses hukum yang sedang berlangsung tidak berdampak terhadap kebutuhan masyarakat atas layanan pertanahan.


“Dari sisi Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi antar pimpinan untuk memastikan bahwa integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik tetap bisa dihadirkan di tengah isu yang tengah bergulir ini,” tutur Wamen Ossy.


Untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat di tengah proses pemeriksaan ini, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pengecekan  terhadap layanan di Kantor Pertanahan.


“Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat,” ucap Wamen Ossy. (Oman ncek)

Buruh asal Bogor diberi Upah Kupas Bawang Rp. 700.000/ Kg Sebulan Berpenghasilan Rp. 210 Juta.

By On Minggu, Agustus 16, 2026








Jakarta, xbintangindo.com --

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai besaran upah buruh kupas bawang mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Dalam cuplikan video yang beredar, Prabowo memperkenalkan seorang buruh harian kupas bawang  bernama Susana yang disebut mendapat upah sebesar Rp700.000 per kilogram.

Video tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Lambe Saham di media sosial X. Akun itu bahkan mengkalkulasikan bahwa jika seorang buruh mampu mengupas 10 kg per hari, pendapatan bulanan mereka bisa mencapai Rp210 juta 

Sosok Susana buruh pengupah bawah asal Kabupaten Bogor viral setelah diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto karena mendapat upah Rp 700.000 per kilogram (kg).


Susana diperkenalkan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).


Prabowo memperkenalkan Susana sebagai salah satu penerima manfaat program perlindungan sosial pemerintah.


Dia menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk pendidikan anak.


“Hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” kata Prabowo.


Kisah Susana disampaikan Prabowo untuk menggambarkan penerima manfaat program perlindungan sosial pemerintah.


Selain Susana, Prabowo juga memperkenalkan Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, penerima bantuan Atensi.


Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bantuan sosial bukan dimaksudkan untuk menggantikan kerja keras masyarakat.


Menurut dia, bantuan pemerintah diberikan agar masyarakat rentan tetap memiliki kesempatan mempertahankan kehidupan dan pendidikan keluarganya.


Prabowo juga menyoroti digitalisasi penyaluran bansos yang menurutnya mempercepat verifikasi penerima manfaat.


“Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp 150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis,” beber Prabowo.


Dia mengungkapkan pemeriksaan kelayakan penerima bantuan yang sebelumnya dapat berlangsung 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam bahkan menit melalui digitalisasi.


*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

By On Kamis, Juli 23, 2026




 

*



Terbitkan Surat Edaran Percepatan Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Pemerintah Dapat Dirasakan Secara Utuh*

Jakarta - xbintangindo com

Pemerintah memperkuat sinergi dalam mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR, di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Selasa (21/07/2026)


“Melalui penandatanganan SEB ini Kementerian ATR/BPN mendukung penuh pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanahnya, dengan demikian, manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara utuh,” ujar Menteri Nusron dalam keterangannya. 


SEB ini mengatur sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, dan BPS RI, mulai dari penyediaan data, fasilitasi, hingga verifikasi data penerima manfaat. Kementerian ATR/BPN bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota akan mendukung proses tersebut agar pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.


Program sertipikasi tanah bagi MBR sendiri dibagi ke dalam tiga klaster, yakni Program Bantuan Pemerintah, Program Pembiayaan Perbankan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Klaster Mandiri. Menteri Nusron menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN memprioritaskan penyelesaian sertipikasi berdasarkan data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015–2024 yang mencakup sekitar 1,1 juta rumah penerima manfaat.


“Dari 1,1 juta rumah rentang tahun 2015-2024 Ini yang pertama kami bidik. Kami juga akan menyelesaikan berdasarkan data BSPS tahun 2025 sebanyak 45.000 rumah penerima manfaat, juga data BSPS tahun 2026 sebanyak 400.000 rumah penerima manfaat,” jelas Menteri Nusron. 


Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran. Menurutnya, proses verifikasi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat sehingga data yang digunakan dalam pelaksanaan sertipikasi semakin akurat.


“Ini jadi peranan bersama antara Kementerian PKP bersama Kementerian ATR/BPN, BPS RI dan juga BRI dalam kalibrasi datanya. Kita sama-sama nih kerja samanya, BPS juga punya datanya, nanti dari kami juga punya data untuk diverifikasi,” ujar Menteri PKP


Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida; dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Achmad; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Kementerian PKP, BPS RI, dan BRI. (Oman ncek)

‎Semrawutnya Pasar Minggu: Siapa yang Diuntungkan dan Mengapa Penataan Tak Kunjung Tuntas?

By On Jumat, Juni 19, 2026






‎


‎Jakarta, xbintangindo.com 19 Juni 2026 – Kondisi Pasar Tradisional Pasar Minggu yang berada di Jl. Terminal Baru, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, hingga saat ini masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Penggunaan trotoar dan bahu jalan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) terus berlangsung dan menimbulkan kemacetan, mengganggu hak pejalan kaki, serta menciptakan kesan kumuh di salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat tersebut.

‎

‎Di tengah berbagai upaya penataan yang pernah dilakukan, muncul pertanyaan yang semakin kuat di tengah masyarakat: mengapa persoalan ini seolah tidak pernah selesai?

‎

‎Banyak pihak menilai bahwa kondisi semrawut yang berlangsung bertahun-tahun telah membuka ruang bagi berbagai kepentingan yang diduga memperoleh keuntungan dari keberadaan lapak-lapak di area publik. Berbagai pungutan yang disebut-sebut dibebankan kepada pedagang, mulai dari uang kebersihan, uang lampu, uang lapak hingga biaya tempelan, juga menjadi sorotan karena minimnya transparansi terkait dasar hukum, mekanisme penarikan, serta pemanfaatan dana yang terkumpul.

‎

‎Masyarakat berhak mengetahui apakah pungutan tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung kebersihan, keamanan, dan penataan lingkungan pasar. Sebab, hingga kini trotoar masih dipenuhi aktivitas perdagangan, bahu jalan masih digunakan sebagai area berjualan, dan kondisi lingkungan pasar dinilai belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

‎

‎Situasi ini memunculkan persepsi bahwa persoalan Pasar Minggu bukan sekadar masalah ketertiban, melainkan juga menyangkut komitmen dan keberanian dalam menegakkan aturan yang berlaku. Trotoar dan bahu jalan merupakan fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

‎

‎Oleh karena itu, masyarakat mendesak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, serta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk melakukan langkah terpadu dan terukur dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung lama tersebut.

‎

‎Dinas Perhubungan diharapkan menertibkan penggunaan badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Satpol PP diharapkan menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah secara konsisten dan berkeadilan. Dinas Bina Marga diharapkan memastikan trotoar dan fasilitas pejalan kaki berfungsi sebagaimana mestinya tanpa adanya penyalahgunaan ruang publik. Sementara itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama Kecamatan Pasar Minggu diharapkan menjadi motor koordinasi lintas instansi guna menghadirkan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

‎

‎Penataan tidak boleh berhenti pada operasi sesaat atau penertiban yang bersifat sementara. Masyarakat membutuhkan langkah nyata berupa penegakan aturan yang konsisten, transparansi terhadap berbagai pungutan yang beredar di lapangan, serta penyediaan solusi yang manusiawi bagi para pedagang agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan hak pengguna jalan dan pejalan kaki.

‎

‎Pertanyaan yang kini mengemuka di tengah masyarakat adalah: mampukah Wali Kota Jakarta Selatan bersama Dishub, Satpol PP, Dinas Bina Marga, dan seluruh pemangku kepentingan terkait mengakhiri kesemrawutan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Pasar Minggu dan mengembalikan fungsi trotoar serta bahu jalan sebagaimana mestinya?

‎

‎Masyarakat menantikan jawaban atas pertanyaan tersebut melalui tindakan nyata, bukan sekadar wacana, sehingga kawasan Pasar Minggu dapat menjadi lingkungan pasar yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan berpihak pada kepentingan publik.

Sutrisno//.*

*​Kepala BNN: Narkotika Dunia Sekarang Jenis Cair, Masuk Lewat Vape*

By On Kamis, Juni 18, 2026







Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan jenis narkotika mulai mengalami perubahan. Suyudi menyebutkan narkotika saat ini sering ditemukan berbentuk cairan.


​Hal itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Menurut dia, ganja saat ini juga sudah dibuat dalam bentuk cair.


​"Bapak/Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan narkotika dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini, narkotika jenis cair, Pak. Jadi sabu cair, metamfetamin, ganja bahkan cair juga, etomidate cair. Jadi semuanya cair," kata Suyudi.


​Dia menyebutkan pintu masuk peredaran narkotika jenis ini lewat rokok elektrik. Suyudi mengatakan BNN sempat mengusulkan pelarangan total penggunaan vape.


​"Pintu masuknya salah satunya dan yang paling utama adalah melalui rokok elektrik atau vape. Nah ini yang kami sampaikan pada rapat sebelumnya, kami mengusulkan untuk pelarangan total dalam hal ini," katanya.


​Dia mengatakan BNN berencana mengadakan alat uji cepat (rapid test) maupun tes urine khusus zat etomidate. Menurut dia, alat tersebut belum dimiliki oleh BNN.


​"Kita juga dihadapkan pada munculnya tren zat seperti etomidate yang saat ini sedang marak atau mengalami peningkatan signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dan nantinya dimanfaatkan untuk pengadaan alat uji cepat (rapid test) maupun tes urine khusus zat etomidate," ungkapnya.


​Dia mengatakan BNN sangat membutuhkan alat deteksi zat etomidate. Suyudi menyatakan ketiadaan alat tersebut menghambat pihaknya dalam melakukan penindakan.


​"Alat deteksi ini sangat kami perlukan untuk penindakan di lapangan, sementara saat ini BNN belum memilikinya sama sekali. Sebagai kondisi saat ini, apabila terdapat temuan yang diduga etomidate, kami memang bisa membawanya ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Namun pengujian tersebut hanya sebatas untuk mengidentifikasi kandungan zat pada barang bukti fisiknya saja," kata Suyudi.


​"Bukan untuk mendeteksi kandungan pada urine pengguna, yang di mana akan memakan waktu. Ketiadaan rapid test zat etomidate ini tentu akan menghambat kecepatan kami dalam menindak, memastikan status pengguna secara akurat, serta mengambil keputusan penyelamatan yang cepat di lapangan," imbuhnya.

Gegara Korupsi Mantan PM Malaysia divonis 165 Tahun Penjara, bebas dari Penjara Tahun berapa ya....?"

By On Rabu, Juni 17, 2026








Johor Malaysia, xbintangindo.com --

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dijatuhi total hukuman kumulatif 165 tahun penjara atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang terkait skandal mega korupsi dana investasi negara 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). 

Rincian vonis dan status hukum Najib Razak adalah sebagai berikut:
  • Rincian Hukuman: 15 tahun penjara untuk masing-masing empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, dan 5 tahun penjara untuk masing-masing dari 21 dakwaan pencucian uang. 
  • Masa Hukuman Efektif: Meskipun total vonis mencapai 165 tahun, berdasarkan sistem peradilan Malaysia, masa hukuman tersebut dijalankan secara bersamaan. Oleh karena itu, Najib secara efektif akan menjalani hukuman selama 15 tahun penjara. 
  • Denda: Dikenakan denda sebesar RM 11,4 miliar (sekitar Rp 47,4 triliun). Jika gagal membayar denda, masa hukumannya dapat diperpanjang.
  • Status Penahanan: Vonis 15 tahun ini akan mulai dijalankan setelah ia menyelesaikan masa hukuman penjara 12 tahun yang sedang ia jalani dalam kasus lain sebelumnya, yakni kasus korupsi dana SRC International. 
  • Langkah Hukum: Pihak Najib Razak menyatakan akan terus menempuh jalur hukum dan melakukan upaya banding atas putusan tersebut. 
Untuk mengikuti perkembangan terbaru dan detail putusan persidangan mantan Perdana Menteri ini, Anda dapat memantau laporan langsung dari portal berita seperti Detik News atau melihat ringkasan liputan melalui kanal YouTube resmi seperti

*​BNN Kepri Bongkar Peredaran Vape Narkoba di Batam, 3 Orang Ditangkap*

By On Selasa, Juni 16, 2026






​

Jakarta - BNN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membongkar peredaran vape yang diduga mengandung narkoba jenis etomidate di Batam dan Karimun, Kepulauan Riau. Ada 246 pieces vape isi narkoba yang disita oleh petugas BNN.


​Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada Senin (8/6) terkait dugaan transaksi narkoba jenis vape di lobi salah satu apartemen di Batam.


​"Sekira pukul 13.00 WIB Petugas BNNP Kepri melakukan profiling terhadap dua orang dengan ciri-ciri yang dilaporkan," ucap BNNP dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/6/2026).

​Petugas BNNP kemudian mengamankan dua orang pelaku lalu menggeledah apartemen yang bersangkutan. Di sana, petugas menemukan barang bukti ratusan vape berisi narkoba.


​"Didapati Barang Bukti Narkotika Golongan II Jenis cairan vape (liquid) diduga mengandung etomidate dengan jumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) pieces," lanjut keterangan BNNP.


​BNNP melakukan pengembangan kasus tersebut hingga ke lokasi pemilik vape narkoba. Sekitar pukul 18.30 WIB, petugas BNNP menangkap satu orang yang diduga pemilik barang tersebut. Adapun ketiga orang yang diamankan yakni Muhammad Zulfikar, Muhammad Ridzuan, dan Muhammad Rusdi.


​"Atas kejadian tersebut terhadap tiga orang tersangka beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Kepri, guna pemeriksaan lebih lanjut," ujar BNNP.


*​Kepala BNN: Narkoba Isu Kemanusiaan, Bukan Sekadar Kriminalitas*


​Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Suyudi menyatakan pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.


​"Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa," kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).


​Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.


​"Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara," ujarnya.

*Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan

By On Rabu, Juni 10, 2026










Jakarta - xbintangindo. com --

Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti.


“Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi transparan dan jelas. Menurut saya sudah sangat luar biasa,” ujar Sutrisno (61), pensiunan BUMN yang tengah mengurus peningkatan hak atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Kantah Kota Bogor.


Sutrisno memilih mengurus sendiri proses peningkatan hak atas tanahnya tanpa menggunakan jasa notaris. Keputusan itu diambil setelah dirinya mengetahui proses pengurusan di Kantah bisa dilakukan langsung oleh pemohon dengan biaya yang lebih terjangkau.


“Pertama saya mau nyoba lewat notaris. Memang harganya mahal. Saya mau merubah HGB ke HM. Itu diminta puluhan juta lewat notaris. Terus nanya ke sini, bisa tidak tanpa lewat notaris, ternyata bisa,” ungkap Sutrisno.


Proses pengurusan yang dijalani Sutrisno saat ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengukuran ulang hingga nantinya masuk ke tahap pelepasan hak dan penerbitan sertipikat hak milik. Meski sempat beberapa kali kembali untuk melengkapi persyaratan administrasi, ia menilai seluruh proses dijelaskan secara terbuka oleh petugas.


“Ini saya sudah ke sini dua kali. Yang pertama belum ada batas kanan-kiri untuk memenuhi persyaratannya, kekurangan saya untuk teliti. Lalu balik lagi, kurang bawa saksi. Hari ini sudah komplit untuk minta surat permohonan pengukuran ulang,” certia Sutrisno.


Pengalaman tersebut berbeda jauh dibandingkan ketika Sutrisno mengurus sertipikat sekitar 15 tahun lalu. Ia merasa kala itu proses layanan pertanahan masih terkesan rumit dan tidak transparan. 


Bahkan, Sutrisno pernah mengalami kendala saat menggunakan bantuan pihak lain untuk mengurus sertipikat tanahnya. Urusannya tak kunjung selesai selama satu tahun. Pengalaman itulah yang membuat dirinya ragu untuk mengurus sendiri sebelum akhirnya mencoba datang langsung ke Kantah. Ke depan, ia berharap kualitas layanan pertanahan terus meningkat, termasuk dengan penerapan Sertipikat Elektronik yang menurutnya semakin memudahkan masyarakat dalam mengamankan aset tanah. (Oman ncek)

*Lindungi Aset Umat, BPN Banten Targetkan Sertipikasi 3.600 Bidang Tanah Wakaf Rampung dalam Setahun*

By On Sabtu, Juni 06, 2026








Jakarta – xbintangindo com

 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan sertipikasi tanah wakaf sebagai bagian dari program nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui partisipasi dalam kegiatan 4th International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 dan Penyerahan Sertipikat Wakaf yang berlangsung di Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu (06/06/2026).


Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa penyerahan sertipikat wakaf tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Menurutnya, masih terdapat sekitar 48 persen bidang tanah wakaf secara nasional yang belum bersertipikat dan perlu segera dituntaskan.


“Penyerahan sertipikat wakaf hari ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mensertipikatkan tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia. Masih ada sekitar 48 persen bidang tanah wakaf yang perlu disertipikatkan, sehingga ini menjadi tugas bersama yang harus terus kita percepat,” ujar Harison.


Khusus di Provinsi Banten, Harison menyebutkan masih terdapat sekitar 6.000 bidang tanah wakaf yang belum bersertipikat. Sebagai langkah percepatan, Kanwil BPN Provinsi Banten menargetkan penyelesaian sekitar 3.600 bidang tanah wakaf dalam satu tahun ke depan.


“Untuk Provinsi Banten sendiri, kami menghitung masih ada sekitar 6.000 bidang tanah wakaf yang perlu disertipikatkan. Sebagai langkah awal, kami menargetkan penyelesaian sekitar 3.600 bidang dalam satu tahun ke depan,” jelasnya.


Dalam mendukung target tersebut, Kanwil BPN Provinsi Banten terus melakukan sosialisasi kepada para nazir serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perwakafan, termasuk pihak yang berkaitan dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan penetapan nazir.


Selain itu, Kanwil BPN Provinsi Banten juga mengembangkan sejumlah strategi percepatan, salah satunya melalui gerakan pemasangan tanda batas tanah wakaf. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kejelasan batas fisik bidang tanah wakaf sehingga proses pengumpulan data fisik dan pemenuhan persyaratan yuridis dapat berjalan secara paralel.


“Kami tidak ingin hanya menunggu berkas masuk. Karena itu, kami mencoba memulai dari aspek fisiknya terlebih dahulu melalui pemasangan tanda batas tanah wakaf. Ketika dokumen seperti Akta Ikrar Wakaf dan penetapan nazir sudah lengkap, proses sertipikasi dapat langsung bergulir sehingga percepatan penyelesaian tanah wakaf dapat lebih optimal,” pungkas Harison. (Oman ncek)

Refleksi Hari Lahir Pancasila: Ketika Keadilan Sosial Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Bangsa

By On Senin, Juni 01, 2026

Oleh: Shauth Maressha M. Munthe (Josh Munthe) Aktivis Grassroots (Akar rumput) 

Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk mengenang sekaligus menguatkan kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.


Pancasila bukan sekadar rangkaian kalimat yang dihafalkan dalam upacara, melainkan pedoman moral dan ideologi yang seharusnya hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun, di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, muncul pertanyaan yang patut direnungkan bersama: sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?


Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menjadi salah satu cita-cita luhur yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Keadilan sosial seharusnya tidak hanya menjadi pelengkap dalam teks Pancasila, melainkan menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.


Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial. Masih ada masyarakat yang mengalami intimidasi dalam menjalankan keyakinannya, munculnya penolakan atau pelarangan terhadap aktivitas ibadah kelompok tertentu, ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin terasa, hingga praktik-praktik yang merugikan kelompok pekerja.


Di sektor ketenagakerjaan, masih ditemukan calon pencari kerja yang menjadi korban percaloan dan pungutan yang tidak semestinya. Di dunia pendidikan, berbagai keluhan terkait pungutan yang memberatkan orang tua siswa juga masih kerap muncul. Sementara itu, kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat belum sepenuhnya dapat diakses secara merata.


Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat itu sendiri. Pancasila tidak akan memiliki makna apabila hanya dijadikan simbol atau slogan tanpa diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.


Momentum Hari Lahir Pancasila hendaknya menjadi sarana introspeksi bersama. Sudahkah negara benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi? Sudahkah keadilan dapat dirasakan oleh mereka yang berada di lapisan bawah? Dan sudahkah nilai kemanusiaan serta persatuan menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan?


Pancasila lahir sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilainya tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan semata. Pancasila harus hidup dalam tindakan, hadir dalam kebijakan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.


Karena sejatinya, ukuran keberhasilan Pancasila bukanlah seberapa sering ia diperingati, melainkan seberapa nyata nilai-nilainya diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.




Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.


Mari menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan sekadar semboyan, agar keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.


Refleksi Hari Lahir Pancasila: Ketika Keadilan Sosial Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Bangsa

*Kementerian ATR/BPN Tegaskan Dukungan terhadap Proses Hukum Kasus di Kantah Kota Serang*

By On Sabtu, Mei 23, 2026

Jakarta - xbintangindo.com --

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menanggapi pemberitaan mengenai penahanan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Serang beserta sejumlah jajaran terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kementerian ATR/BPN menegaskan akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.


“Kami prihatin atas peristiwa ini. Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan akan bersikap kooperatif guna mendukung penegakan hukum yang objektif dan transparan,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (21/05/2026).


Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN juga telah mengambil langkah administratif terhadap enam pegawai dimaksud. “Untuk mendukung kelancaran proses hukum dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, keenam pegawai tersebut telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya,” jelas Shamy Ardian.


Kepala Biro Humas dan Protokol menambahkan, seluruh hak kepegawaian tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak pendampingan hukum sebagai bagian dari hak administratif ASN.


Kementerian ATR/BPN menegaskan dugaan perbuatan yang sedang diproses hukum ini merupakan tanggung jawab individual dan tidak mencerminkan komitmen institusi yang terus mendorong tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Shamy Ardian memastikan bahwa pelayanan pertanahan di Kantah Kota Serang tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal.


Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengawasan serta penguatan sistem pelayanan.


“Bapak Menteri menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan dan penguatan pengawasan internal agar pelayanan pertanahan semakin bersih, profesional, dan akuntabel,” tutup Shamy Ardian. ( Oman ncek )

Ketum SMSI Firdaus dan JAM Intel Kejagung Reda Mathovani Bahas Sinergi Kejagung, ABPEDNAS dan SMSI Sukseskan Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG, Perkuat Pengawasan Program Pemerintah

By On Kamis, Mei 21, 2026








JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia Firdaus bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Reda Manthovani membahas penguatan kerja sama strategis antara SMSI, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mendukung dan menyukseskan program nasional JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) serta JAGA Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Kantor DPP ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Rabu sore (20/5/2026).




Dalam pertemuan itu, Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar, Bendahara SMSI Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara JAM Intel Kejagung RI Prof Dr Reda Manthovani hadir bersama Ketua Umum ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU dan Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, terutama dalam memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah hingga ke tingkat desa.


Ketua Umum SMSI Firdaus menegaskan, SMSI siap mengerahkan seluruh jaringan organisasi dan perusahaan media siber anggotanya yang tersebar di berbagai daerah untuk ikut mendukung pengawasan, edukasi publik, serta penyebarluasan informasi terkait Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG.


Menurutnya, keterlibatan media menjadi penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar sekaligus ikut mengawasi jalannya program pemerintah secara transparan dan akuntabel.

“SMSI siap bersinergi dengan Kejaksaan dan ABPEDNAS dalam mendukung program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG. Pers memiliki fungsi edukasi, informasi, sekaligus kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Firdaus.


Firdaus menjelaskan, Program JAGA DESA merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Kejaksaan RI dan Kementerian Desa dalam mengawal pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Selain itu, SMSI juga mendukung penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peluncuran sistem “Jaga Dapur MBG” yang diinisiasi Badan Gizi Nasional bersama Kejaksaan Agung RI.


Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan anggaran yang besar, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan berlapis.

JAM Intel Reda Manthovani menjelaskan, pengawasan terhadap program MBG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.


Untuk mendukung transparansi, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki media sosial sebagai sarana pelaporan terbuka terkait menu makanan, harga bahan pangan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.


“Masyarakat bisa langsung melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas agar program berjalan tepat sasaran,” ujar Reda Manthovani.


Selain melibatkan masyarakat, pengawasan juga dilakukan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.


Menurut Reda, Program JAGA DESA maupun JAGA Dapur MBG bukan sekadar pengawasan, tetapi bentuk pendampingan preventif agar aparatur pemerintah, kepala desa, hingga pelaksana program di lapangan dapat menjalankan tugas secara aman, profesional, dan terhindar dari persoalan hukum.


Ia menilai kolaborasi antara Kejaksaan, ABPEDNAS, dan SMSI menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengawasan berbasis partisipasi publik.

“Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan program strategis nasional membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk media dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir,” tegasnya.


Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG diharapkan menjadi model pengawasan terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi desa, media, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Redaksi)

Kecelakaan Kereta di Bekasi: 7 Orang Meninggal Dunia dan Puluhan Luka-Luk

By On Selasa, April 28, 2026









Jakarta, xbintangindo.com --

Inalillahi wa innailaihi rojiun, kecelakaan maut yang melibatkan kereta api jarak jauh, KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin (27/4/2026). Kecelakaan tersebut menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan puluhan penumpang luka-luka.


Di media sosial, kecelakaan maut ini langsung menjadi sorotan. Beredar luas deretan potret memilukan dari dugaan hancurnya kereta dan potret penumpang yang menjadi korban.


Ini Kronologi Kecelakaan Kereta di Bekasi

Gerbong Kereta Hancur Usai Kecelakaan di Bekasi.

Melansir detikFinance, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidi mengatakan bahwa kecelakaan dua kereta tersebut dimulai dengan adanya taksi hijau yang menabrak di JPL 85, sekitar jam 9 kurang.


"Kejadian ini di jam 09.00 wib dimulai dengan adanya temperan taksi hijau, di JPL 85. Ini yang kami curigai membuat sistem perkeretaapian di daerah emplasemen Stasiun Bekasi Timur ini agak terganggu, sementara itu kronologinya," ujar Bobby.


Setelah itu, laju KRL pun jadi terhenti. Namun, kecelakaan tidak bisa terhindarkan karena di belakangnya langsung ada KA Argo Bromo.


Tidak cuma ringsek, benturan keras kereta jarak jauh tersebut menembus gerbong belakang KRL, tepatnya bagian khusus perempuan. Salah satu saksi mata bernama Rendi Pangestu menyampaikan, kondisi di lokasi langsung kaos berhamburan keluar saat tabrakan itu terjadi.


"Ditabrak, panik semua orang langsung pada pecah itu semua," ujar Rendi, dikutip dari detikcom, Selasa (28/8).


Rendi yang berada di gerbong lain pun mengungkap dirinya sampai terpental jauh saat kecelakaan terjadi.


"Gerbong belakang nggak tau selamat atau nggak, kita di depan aja mental sampai sejauh itu gimana yang belakang," lanjutnya.


Jumlah Korban Kecelakaan Kereta Api di Bekasi

Petugas mengecek kondisi dua kereta yang tabrakan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Selasa (28/4/2026) dini hari.


Dalam video yang viral, terlihat para penumpang di gerbong perempuan langsung berusaha dievakuasi oleh penumpang lainnya di tempat kejadian. Namun, proses evakuasi itu tidak mudah, karena banyak korban yang terhimpit.


Menurut laporan detikcom pada Selasa (28/4), jumlah korban meninggal dunia kecelakaan kereta ini telah mencapai 7 orang. Adapun yang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit mencapai 81 orang.


"Jumlah korban yang terjadi kecelakaan kereta tadi malam, meninggal dunia itu 7 dan luka-luka yang dirawat sebanyak 81 orang,” ujar Dirut KAI Bobby Rasyidin.


Selain itu, Bobby mengungkapkan bahwa masih ada tiga korban yang terjepit di gerbong dan belum bisa dievakuasi. Evakuasi tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati.


“Ada yang masih terperangkap itu sekitar 3 orang, yang terperangkap di dalam kereta. Evakuasi ini terus terang cukup lama selama 8 jam, dan kita lakukan sangat hati-hati,” sambungnya.


Langkah Selanjutnya dan Permintaan Maaf KAI


Dirut KAI Bobby Rasyidin/Foto: Fadil/detikcom


Selanjutnya, KAI menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.


"Tentunya kami menyerahkan kepada KNKT untuk lebih detail mencari tahu penyebab dari kecelakaan kereta ini," kata Bobby, dikutip dari detikcom.


Untuk mempercepat evakuasi ini, pihak KAI melakukan pemotongan pada rangkaian kereta yang mengalami kerusakan parah. Lalu, setengahnya sudah ditarik ke Bekasi agar operasional kereta dapat kembali normal.


Seluruh korban kini telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun masih berlangsung dan KAI menyampaikan permohonan maafnya.


"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan," ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).


KAI pun akan terus memberikan informasi secara berkala seiring perkembangan pengembangan di lokasi. Pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121. Red xbi//.*

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *