Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
*Kementerian ATR/BPN Tegaskan Dukungan terhadap Proses Hukum Kasus di Kantah Kota Serang*

By On Sabtu, Mei 23, 2026

Jakarta - xbintangindo.com --

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menanggapi pemberitaan mengenai penahanan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Serang beserta sejumlah jajaran terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kementerian ATR/BPN menegaskan akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.


“Kami prihatin atas peristiwa ini. Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan akan bersikap kooperatif guna mendukung penegakan hukum yang objektif dan transparan,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (21/05/2026).


Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN juga telah mengambil langkah administratif terhadap enam pegawai dimaksud. “Untuk mendukung kelancaran proses hukum dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, keenam pegawai tersebut telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya,” jelas Shamy Ardian.


Kepala Biro Humas dan Protokol menambahkan, seluruh hak kepegawaian tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak pendampingan hukum sebagai bagian dari hak administratif ASN.


Kementerian ATR/BPN menegaskan dugaan perbuatan yang sedang diproses hukum ini merupakan tanggung jawab individual dan tidak mencerminkan komitmen institusi yang terus mendorong tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Shamy Ardian memastikan bahwa pelayanan pertanahan di Kantah Kota Serang tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal.


Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengawasan serta penguatan sistem pelayanan.


“Bapak Menteri menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan dan penguatan pengawasan internal agar pelayanan pertanahan semakin bersih, profesional, dan akuntabel,” tutup Shamy Ardian. ( Oman ncek )

Ketum SMSI Firdaus dan JAM Intel Kejagung Reda Mathovani Bahas Sinergi Kejagung, ABPEDNAS dan SMSI Sukseskan Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG, Perkuat Pengawasan Program Pemerintah

By On Kamis, Mei 21, 2026








JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia Firdaus bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Reda Manthovani membahas penguatan kerja sama strategis antara SMSI, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mendukung dan menyukseskan program nasional JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) serta JAGA Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Kantor DPP ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Rabu sore (20/5/2026).




Dalam pertemuan itu, Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar, Bendahara SMSI Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara JAM Intel Kejagung RI Prof Dr Reda Manthovani hadir bersama Ketua Umum ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU dan Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, terutama dalam memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah hingga ke tingkat desa.


Ketua Umum SMSI Firdaus menegaskan, SMSI siap mengerahkan seluruh jaringan organisasi dan perusahaan media siber anggotanya yang tersebar di berbagai daerah untuk ikut mendukung pengawasan, edukasi publik, serta penyebarluasan informasi terkait Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG.


Menurutnya, keterlibatan media menjadi penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar sekaligus ikut mengawasi jalannya program pemerintah secara transparan dan akuntabel.

“SMSI siap bersinergi dengan Kejaksaan dan ABPEDNAS dalam mendukung program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG. Pers memiliki fungsi edukasi, informasi, sekaligus kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Firdaus.


Firdaus menjelaskan, Program JAGA DESA merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Kejaksaan RI dan Kementerian Desa dalam mengawal pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Selain itu, SMSI juga mendukung penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peluncuran sistem “Jaga Dapur MBG” yang diinisiasi Badan Gizi Nasional bersama Kejaksaan Agung RI.


Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan anggaran yang besar, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan berlapis.

JAM Intel Reda Manthovani menjelaskan, pengawasan terhadap program MBG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.


Untuk mendukung transparansi, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki media sosial sebagai sarana pelaporan terbuka terkait menu makanan, harga bahan pangan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.


“Masyarakat bisa langsung melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas agar program berjalan tepat sasaran,” ujar Reda Manthovani.


Selain melibatkan masyarakat, pengawasan juga dilakukan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.


Menurut Reda, Program JAGA DESA maupun JAGA Dapur MBG bukan sekadar pengawasan, tetapi bentuk pendampingan preventif agar aparatur pemerintah, kepala desa, hingga pelaksana program di lapangan dapat menjalankan tugas secara aman, profesional, dan terhindar dari persoalan hukum.


Ia menilai kolaborasi antara Kejaksaan, ABPEDNAS, dan SMSI menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengawasan berbasis partisipasi publik.

“Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan program strategis nasional membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk media dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir,” tegasnya.


Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG diharapkan menjadi model pengawasan terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi desa, media, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Redaksi)

Kecelakaan Kereta di Bekasi: 7 Orang Meninggal Dunia dan Puluhan Luka-Luk

By On Selasa, April 28, 2026









Jakarta, xbintangindo.com --

Inalillahi wa innailaihi rojiun, kecelakaan maut yang melibatkan kereta api jarak jauh, KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin (27/4/2026). Kecelakaan tersebut menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan puluhan penumpang luka-luka.


Di media sosial, kecelakaan maut ini langsung menjadi sorotan. Beredar luas deretan potret memilukan dari dugaan hancurnya kereta dan potret penumpang yang menjadi korban.


Ini Kronologi Kecelakaan Kereta di Bekasi

Gerbong Kereta Hancur Usai Kecelakaan di Bekasi.

Melansir detikFinance, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidi mengatakan bahwa kecelakaan dua kereta tersebut dimulai dengan adanya taksi hijau yang menabrak di JPL 85, sekitar jam 9 kurang.


"Kejadian ini di jam 09.00 wib dimulai dengan adanya temperan taksi hijau, di JPL 85. Ini yang kami curigai membuat sistem perkeretaapian di daerah emplasemen Stasiun Bekasi Timur ini agak terganggu, sementara itu kronologinya," ujar Bobby.


Setelah itu, laju KRL pun jadi terhenti. Namun, kecelakaan tidak bisa terhindarkan karena di belakangnya langsung ada KA Argo Bromo.


Tidak cuma ringsek, benturan keras kereta jarak jauh tersebut menembus gerbong belakang KRL, tepatnya bagian khusus perempuan. Salah satu saksi mata bernama Rendi Pangestu menyampaikan, kondisi di lokasi langsung kaos berhamburan keluar saat tabrakan itu terjadi.


"Ditabrak, panik semua orang langsung pada pecah itu semua," ujar Rendi, dikutip dari detikcom, Selasa (28/8).


Rendi yang berada di gerbong lain pun mengungkap dirinya sampai terpental jauh saat kecelakaan terjadi.


"Gerbong belakang nggak tau selamat atau nggak, kita di depan aja mental sampai sejauh itu gimana yang belakang," lanjutnya.


Jumlah Korban Kecelakaan Kereta Api di Bekasi

Petugas mengecek kondisi dua kereta yang tabrakan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Selasa (28/4/2026) dini hari.


Dalam video yang viral, terlihat para penumpang di gerbong perempuan langsung berusaha dievakuasi oleh penumpang lainnya di tempat kejadian. Namun, proses evakuasi itu tidak mudah, karena banyak korban yang terhimpit.


Menurut laporan detikcom pada Selasa (28/4), jumlah korban meninggal dunia kecelakaan kereta ini telah mencapai 7 orang. Adapun yang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit mencapai 81 orang.


"Jumlah korban yang terjadi kecelakaan kereta tadi malam, meninggal dunia itu 7 dan luka-luka yang dirawat sebanyak 81 orang,” ujar Dirut KAI Bobby Rasyidin.


Selain itu, Bobby mengungkapkan bahwa masih ada tiga korban yang terjepit di gerbong dan belum bisa dievakuasi. Evakuasi tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati.


“Ada yang masih terperangkap itu sekitar 3 orang, yang terperangkap di dalam kereta. Evakuasi ini terus terang cukup lama selama 8 jam, dan kita lakukan sangat hati-hati,” sambungnya.


Langkah Selanjutnya dan Permintaan Maaf KAI


Dirut KAI Bobby Rasyidin/Foto: Fadil/detikcom


Selanjutnya, KAI menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.


"Tentunya kami menyerahkan kepada KNKT untuk lebih detail mencari tahu penyebab dari kecelakaan kereta ini," kata Bobby, dikutip dari detikcom.


Untuk mempercepat evakuasi ini, pihak KAI melakukan pemotongan pada rangkaian kereta yang mengalami kerusakan parah. Lalu, setengahnya sudah ditarik ke Bekasi agar operasional kereta dapat kembali normal.


Seluruh korban kini telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun masih berlangsung dan KAI menyampaikan permohonan maafnya.


"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan," ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).


KAI pun akan terus memberikan informasi secara berkala seiring perkembangan pengembangan di lokasi. Pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121. Red xbi//.*

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

By On Rabu, April 22, 2026









Jakarta, xbintangindo.com

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan.


Secara empiris, urgensi kehadiran UU ini sangat kuat. Berbagai riset menunjukkan bahwa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia berada pada kisaran 4 hingga 5 juta orang, berdasarkan estimasi ILO, JALA PRT, dan studi nasional lainnya. Bahkan, data lain menunjukkan tren peningkatan pekerja rumah tangga non-menginap dari 2,55 juta (2008) menjadi 3,35 juta (2015). Besarnya populasi ini menegaskan bahwa sektor domestik bukanlah sektor marginal, melainkan bagian signifikan dari struktur pasar tenaga kerja Indonesia.


Namun demikian, skala besar tersebut tidak diiringi dengan perlindungan yang memadai. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 150 ribu pekerja rumah tangga yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, angka yang sangat kecil dibandingkan total populasi PRT. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara kontribusi ekonomi PRT dan pengakuan negara terhadap hak-haknya.


Pengesahan UU ini merupakan koreksi historis atas kelalaian panjang dalam sistem perlindungan tenaga kerja. Negara akhirnya hadir, namun tantangan implementasi ke depan justru menjadi ujian sesungguhnya.


Selain persoalan perlindungan formal, berbagai studi juga menyoroti tingginya kerentanan sosial yang dialami PRT. Mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan—bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen—yang bekerja dalam relasi domestik tertutup tanpa standar kerja yang jelas. Dalam banyak kasus, pekerja rumah tangga menghadapi jam kerja panjang, ketiadaan kontrak, hingga risiko kekerasan fisik, psikis, dan seksual.


Dalam perspektif ekonomi-politik, keterlambatan pengesahan UU ini juga mencerminkan rendahnya prioritas politik terhadap sektor informal. Padahal, lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal, yang didominasi oleh perempuan. Dengan demikian, UU Perlindungan PRT tidak hanya berdimensi ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut agenda besar keadilan sosial dan kesetaraan gender.


*Feby Rahmayana—Wakil Ketua Umum Keperempuanan EN LMND yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai PRIMA—yang selama ini terlibat aktif dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PRT*, menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini merupakan kemenangan penting gerakan rakyat sipil.


“Ini adalah hasil dari konsistensi panjang gerakan masyarakat sipil yang tidak pernah berhenti mendorong negara untuk hadir. Namun kita tidak boleh berhenti pada euforia. Tantangan terbesar justru dimulai hari ini, yaitu memastikan implementasi UU ini benar-benar melindungi pekerja rumah tangga di lapangan,” ujarnya.


Di sisi lain, pengesahan UU ini juga harus dibaca sebagai bagian dari dinamika global. Tekanan internasional, termasuk rekomendasi badan-badan PBB dan standar ILO terkait kerja layak bagi pekerja domestik, turut mendorong Indonesia untuk menghadirkan regulasi yang lebih progresif dan inklusif.


Meski demikian, tantangan implementasi tidak dapat diabaikan. Karakter kerja PRT yang berada di ruang privat rumah tangga menjadikan pengawasan ketenagakerjaan lebih kompleks dibanding sektor formal. Risiko seperti praktik kerja tanpa kontrak, penghindaran regulasi, hingga lemahnya penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diantisipasi.


Feby menambahkan bahwa negara tidak cukup hanya menghadirkan regulasi, tetapi juga harus memastikan adanya sistem pengawasan yang kuat dan keberpihakan nyata dalam implementasi. “Tanpa pengawasan yang efektif dan edukasi publik yang luas, undang-undang ini berisiko menjadi simbol semata tanpa perubahan substantif bagi pekerja rumah tangga,” tegasnya.


Ke depan, pemerintah dituntut untuk segera menyusun regulasi turunan yang operasional, memperluas akses jaminan sosial, serta meningkatkan literasi hukum baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Pada saat yang sama, masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa relasi kerja domestik adalah relasi profesional yang menjunjung tinggi hak, kewajiban, dan martabat manusia.


Pengesahan UU Perlindungan PRT merupakan awal dari transformasi besar dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Momentum ini harus dijaga agar tidak berhenti sebagai capaian simbolik, melainkan benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi jutaan pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

​Sekretaris Jendral Partai PRIMA Gautama Wiranegara: Kebijakan Menahan Harga BBM Adalah Nafas Bagi Rakyat Kecil

By On Minggu, April 19, 2026







Jakarta, xbintangindo.com --

​Sekretaris Jendral Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Mayor Jendral TNI (Purnawirawan) R. Gautama Wiranegara mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 


Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu.


​Gautama menilai bahwa BBM bukan sekadar komoditas energi, melainkan instrumen vital yang menentukan stabilitas sosial dan ekonomi nasional.


​"BBM itu adalah 'nyawa' bagi aktivitas ekonomi sehari-hari. Jika harga BBM bergejolak, efek berantainya langsung memukul rakyat kecil melalui kenaikan harga bahan pokok dan biaya logistik. Langkah pemerintah menahan harga adalah upaya konkret menahan laju inflasi," ujar Gautama dalam keterangan tertulisnya.


*​Waspadai Tantangan Global dan Beban Fiskal*


​Meski mendukung penuh, Gautama Wiranegara juga memberikan catatan rasional terkait kondisi geopolitik dunia. Ia mengingatkan bahwa harga minyak dunia masih fluktuatif di kisaran USD 90 hingga USD 100 per barel. Dengan ketergantungan Indonesia pada impor, tekanan terhadap APBN tetap nyata.


​Menurut Gautama, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan ekstra hati-hati agar subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut tidak meleset dari sasaran.


​"Kebijakan ini harus dikawal. Kita butuh transparansi dan pengawasan publik agar subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, bukan justru bocor ke pihak yang tidak seharusnya," tegasnya.


*​Persatuan Nasional Sebagai Kunci Stabilitas*


Selain aspek ekonomi, Gautama menegaskan bahwa stabilitas harga BBM tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kondusivitas sosial. 


Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap memperkuat persatuan, bersikap bijak dalam menyikapi isu-isu ekonomi, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah. 


Menjaga kebersamaan, menurutnya, merupakan kunci utama dalam memastikan stabilitas nasional tetap terjaga di tengah berbagai tantangan.


​​Poin-poin penting yang ditekankan Gautama Wiranegara antara lain:


1. ​Kemandirian Energi: Mendorong penguatan sektor energi domestik dan pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan impor.

2. ​Stabilitas Keamanan: Menjaga iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha melalui kondisi sosial yang kondusif.

3. ​Politik Persatuan: Mengimbau agar isu ekonomi tidak dipolitisasi untuk kepentingan jangka pendek yang dapat merusak ketahanan bangsa.


*​Harapan untuk Masa Depan*


​Menutup pernyataannya, Gautama Wiranegara menegaskan bahwa Partai PRIMA akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Ia berharap pemerintah konsisten dalam melakukan reformasi sektor energi demi kedaulatan nasional yang jangka panjang.


​"Menjaga harga BBM bukan hanya soal angka di SPBU, tapi soal menjaga daya tahan ekonomi rakyat. Dengan energi yang terkendali dan persatuan yang kuat, bangsa kita akan tetap tegak di tengah ketidakpastian global," pungkas Gautama.

*Jangan Bangun Ekspektasi Semu: Menakar Ulang Wacana Gaji Guru Nasional*

By On Selasa, April 14, 2026







Jakarta – Polemik terkait usulan penyamarataan gaji guru sebesar Rp5 juta yang disampaikan Bonnie Triyana mendapat tanggapan kritis dari Bendahara Umum DPP Partai PRIMA, Achmad Herwandi. Ia menilai wacana tersebut berpotensi membangun ekspektasi semu di tengah publik jika tidak diletakkan dalam kerangka kebijakan yang utuh dan berbasis realitas tata kelola pemerintahan.

Menurut Herwandi, persoalan kesejahteraan guru tidak bisa dilepaskan dari desain besar desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejak implementasi tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam merekrut dan mengelola tenaga honorer.

“Kondisi guru honorer hari ini adalah konsekuensi kebijakan jangka panjang, bukan semata-mata soal kemampuan anggaran negara saat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).

Ia menambahkan, penguatan kewenangan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk alih kelola SMA/SMK ke pemerintah provinsi sejak 2017, menunjukkan bahwa tata kelola guru dibangun dalam struktur yang kompleks.

Herwandi mengakui bahwa kesejahteraan guru, khususnya honorer dan PPPK paruh waktu, masih menjadi pekerjaan rumah nasional. Namun, ia mengingatkan agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat simplistis.

“Pendekatan berbasis simulasi angka tanpa memperhitungkan desain kelembagaan dan kapasitas fiskal berpotensi menciptakan ekspektasi yang tidak realistis,” tegasnya.

Dalam konteks fiskal daerah, Herwandi juga menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.

“Ini adalah batasan struktural yang tidak bisa diabaikan, terutama karena pengelolaan guru berada di tangan pemerintah daerah,” jelasnya.

Terkait kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Herwandi menilai narasi yang membenturkan program tersebut dengan kesejahteraan guru tidak tepat.

“Membangun dikotomi antara kesejahteraan guru dan kebutuhan dasar peserta didik adalah framing yang tidak produktif dan berpotensi menimbulkan mispersepsi publik,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran, termasuk program MBG, telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR RI.

“Sebagai anggota Komisi X, tentu memiliki ruang strategis sejak awal dalam pembahasan anggaran. Publik wajar bertanya, bagaimana peran tersebut dijalankan dalam proses RAPBN,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Herwandi mendorong pemerintah untuk mengkaji kemungkinan reposisi kewenangan pengelolaan guru kembali ke pemerintah pusat guna menciptakan standar kesejahteraan yang lebih merata.

“Kita butuh solusi struktural, bukan sekadar wacana populis. Kesejahteraan guru harus dibangun melalui kebijakan yang komprehensif, berbasis hukum, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dukung Penuh Penindakan BGN terhadap SPPG yang Tidak Memenuhi Syarat Operasional

By On Senin, April 13, 2026








Jakarta, Senin 13 April 2026 -- Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyambut baik dan mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang men-suspend 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa (Wilayah II). Penindakan ini merupakan respons tegas terhadap temuan operasional yang tidak memenuhi standar, termasuk belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta berbagai masalah manajemen dan kualitas layanan.


“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Standar higienes sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL harus menjadi syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” ujar Ahmad Rifai selaku Ketua Umum PP STN.


Menurutnya, suspend ini harus dijadikan momentum perbaikan menyeluruh agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat, sehingga tidak ada lagi kasus keracunan akibat kualitas makanan dan lambat distribusi hingga makanan yang diterima tidak layak untuk di konsumsi.


Prioritas Utama: Keterlibatan Petani, Kelompok Tani, dan Koperasi Desa Merah Putih.


PP STN menekankan bahwa selain pemenuhan standar operasional, aspek yang paling penting dan harus diperhatikan secara ketat adalah kewajiban SPPG membeli bahan baku dapur secara prioritas dari petani, kelompok tani, koperasi, serta khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga uang tidak mengalir ke kelompok tertentu yang menguasai bahan pokok di setiap daerah.


“Keterlibatan langsung petani dan Koperasi Desa Merah Putih dalam rantai pasok bahan pangan MBG adalah inti dari semangat ekonomi kerakyatan. Ini akan memacu produktivitas petani dan warga desa, meningkatkan pendapatan mereka, serta memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput, salah satu wujud terwujudnya lapangan kerja,” tegasnya.


Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya target yang ditetapkan pada tahun 2026 yakni menghilangkan kemiskinan ekstrem. Dengan membuka akses pasar yang luas bagi produk pertanian lokal melalui ribuan SPPG di seluruh Indonesia, program MBG tidak hanya menyelesaikan masalah gizi, tetapi juga menjadi mesin penggerak kesejahteraan petani dan nelayan.


PP STN mengajak BGN, pemerintah daerah, serta pengelola SPPG untuk:


• Segera memastikan seluruh SPPG yang disuspend memperbaiki kekurangan (SLHS, IPAL, pengawas gizi, dan manajemen operasional).


• Menerapkan mekanisme pengadaan bahan baku yang transparan dan memprioritaskan petani lokal serta Koperasi Desa Merah Putih.


• Melibatkan organisasi tani seperti STN dalam pengawasan dan pendampingan rantai pasok untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan.


“Program MBG harus menjadi solusi : di mana anak-anak Indonesia mendapat makanan bergizi berkualitas, sekaligus petani dan warga desa mendapatkan peningkatan pendapatan yang nyata. Inilah bentuk nyata gotong royong membangun Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera,” pungkas Rifai.

*Ingin Sertipikatkan Tanah untuk Pertama Kali secara Mandiri, Lengkapi Syarat Berikut*

By On Senin, April 06, 2026








Jakarta - xbintangindo.com

Memiliki sertipikat merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Masyarakat dapat mengurus pembuatan sertipikat tanah secara mandiri melalui Kantor Pertanahan (Kantah), dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus menggunakan perantara.


Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon perlu menyiapkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terbaru sebagai bukti subjek hukum dalam proses pendaftaran tanah.


Selain identitas diri, pemohon juga perlu melampirkan dokumen yang menunjukkan riwayat penguasaan atau perolehan tanah sebagai bagian dari data yuridis. Dokumen tersebut dapat berupa girik, letter C, petok D, akta jual beli, maupun Surat Keterangan Riwayat Tanah dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Dokumen tersebut tidak lagi merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan menjadi dasar penelitian dalam proses penetapan hak.


Dalam hal tertentu, khususnya apabila tanah diperoleh melalui peralihan hak, pemohon juga perlu melengkapi dokumen perpajakan seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan serta bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Apabila bukti tertulis tidak tersedia secara lengkap, pembuktian hak dapat dilakukan melalui penguasaan fisik tanah secara terus-menerus dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut serta didukung oleh kesaksian pihak yang dapat dipercaya. Hal ini menjadi bagian dari penelitian data yuridis dalam rangka penetapan hak atas tanah.


Selain penelitian data yuridis, pendaftaran tanah juga mencakup pengumpulan data fisik, salah satunya melalui tahapan pengukuran bidang tanah. Dalam tahapan ini, pemohon wajib memasang tanda batas serta memastikan batas bidang tanah telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Pengukuran dilakukan setelah batas dinyatakan jelas guna menjamin kepastian letak dan luas bidang tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.


Setelah seluruh tahapan pengumpulan serta penelitian data fisik dan data yuridis selesai dilakukan, Kantah akan melakukan pencatatan pada buku tanah dan menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.


Adapun biaya yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dibayarkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Masyarakat juga dapat menghitung estimasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.


Informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN, seperti _Hotline_ WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000 serta aplikasi Sentuh Tanahku yang tersedia di iOS dan Android.


Bagi masyarakat yang mengurus sertipikat tanahnya sendiri, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan loket khusus di Kantor Pertanahan agar proses pengurusan lebih mudah dan cepat. Dengan melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, proses sertipikasi tanah diharapkan berjalan lancar serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. (Oman ncek)

Prof. Abdul Latif: PERADI PROFESIONAL Dorong Reformasi PPA dan Pengawas Advokat Independen

By On Rabu, April 01, 2026








JAKARTA - Gagasan transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile kembali mengemuka. Kali ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL) Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum, yang menilai bahwa martabat profesi advokat hanya bisa dipulihkan melalui pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir: kurikulum Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan sistem pengawasan etik yang independen.


Pandangan Prof. Latif ini sejalan dengan pernyataan Pendiri PERADI PROFESIONAL, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, yang juga diamini oleh Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.


Menurut Prof. Latif, menghadapi era globalisasi dan kompleksitas hukum modern, transformasi paradigma advokat tidak bisa hanya menyentuh satu sisi. Harus ada pendekatan simbiotik antara hulu (pendidikan) dan hilir (pengawasan). Karena itu, kurikulum PPA dan pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen harus dikonstruksikan secara serius untuk menjawab tantangan zaman.


Sistem magang klinis yang ketat juga menjadi perhatian. Calon advokat harus dibimbing oleh mentor yang memiliki rekam jejak integritas yang bersih, dan proses magang diawasi secara substantif.


Di sisi hilir, Prof. Latif menilai pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen sebagai solusi paling mendesak di tengah kondisi organisasi advokat yang terfragmentasi (multi-bar). Dewan ini dapat menjadi pengawas lintas organisasi sehingga tidak ada lagi advokat bermasalah yang berpindah organisasi untuk menghindari sanksi etik.


Dewan tersebut, menurutnya, sebaiknya diisi kombinasi advokat senior, akademisi hukum dan tokoh masyarakat guna menjaga obyektivitas dan mencegah budaya melindungi korps secara berlebihan. Bahkan, dewan ini dapat berfungsi memberikan verifikasi etik sebelum tindakan pro-justitia terhadap advokat, sebagai bentuk perlindungan profesi dari potensi kriminalisasi.


Prof. Latif menegaskan bahwa kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan ini mensejajarkan advokat dengan polisi, jaksa, dan hakim, namun dengan karakter independensi di luar struktur kekuasaan negara.


Namun dalam praktik, transformasi menuju officium nobile menghadapi tantangan kompleks. Fragmentasi organisasi memicu standar ganda dalam rekrutmen, ujian, dan penegakan kode etik. Seorang advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi dapat dengan mudah berpindah ke organisasi lain, sehingga sanksi etik kehilangan kewibawaannya.


Tekanan industri jasa hukum yang kompetitif juga mendorong komersialisasi, menggeser kewajiban pro bono dan nilai kemanusiaan dalam pembelaan hukum. Di sisi lain, batasan hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat kerap menimbulkan tafsir abu-abu antara tindakan profesi dengan itikad baik dan dugaan perintangan penyidikan.


Menurut Prof. Latif, akar persoalan degradasi martabat profesi adalah kurangnya internalisasi filsafat hukum dan etika sejak pendidikan. Dampaknya, citra advokat di mata publik kerap tereduksi menjadi “makelar kasus”. Lemahnya sistem pengawasan terpadu antar penegak hukum semakin menyulitkan advokat menjaga independensi di hadapan kekuasaan.


Karena itu, ia menegaskan bahwa transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile bukan hanya wacana normatif, tetapi kebutuhan filosofis dan sosiologis dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Kurikulum pendidikan menjadi solusi jangka panjang untuk melahirkan generasi advokat yang bermoral dan profesional, sementara Dewan Pengawas Advokat Independen menjadi solusi mendesak untuk memperkuat penegakan etik dan perlindungan profesi.


Ia mengkritisi bahwa PPA tidak boleh lagi sekadar menjadi “kursus kilat” untuk lulus ujian. Kurikulum harus bertransformasi dengan fokus pada internalisasi filsafat hukum dan etika profesi melalui studi kasus dilema etik nyata di lapangan. Etika tidak boleh hanya dihafal sebagai pasal, tetapi dipahami sebagai jiwa profesi.


Selain itu, kurikulum wajib memuat literasi teknologi dan globalisasi, termasuk hukum siber, transaksi lintas batas, dan kecerdasan buatan. Advokat masa depan, menurutnya, harus mampu bersaing secara internasional tanpa kehilangan integritas moral. Kemahiran mediasi dan restorative justice juga harus diperkuat, agar advokat tidak lagi bermental “tukang berkelahi di pengadilan”, melainkan menjadi penyelesai masalah yang bermartabat.

Kisah Jhony Indo dari Ketua Perampok Toko Emas, Kabur dari Penjara Nusa Kambangan hingga Menjadi Pendakwah

By On Kamis, Maret 26, 2026











Jakarta, xbintangindo.com --

Johny Indo (lahir sebagai Johanes Hubertus Eijkenboom) adalah sosok legendaris Indonesia yang dikenal melalui perjalanan hidupnya yang kontras: dari perampok kelas kakap hingga menjadi aktor dan pendakwah. 


Pada akhir 1970-an, ia memimpin komplotan perampok spesialis toko emas bernama Pachinko (Pasukan Cina Kota). Ia dijuluki "Robin Hood" karena sering membagikan hasil rampokannya (total sekitar 129 kg emas) kepada rakyat miskin.


Setelah ditangkap pada 1979, ia divonis 10-14 tahun penjara. Ia sempat membuat gempar karena berhasil kabur dari penjara keamanan tinggi Nusakambangan dan bertahan di hutan selama 11 hari sebelum akhirnya menyerahkan diri.


Setelah bebas, ia terjun ke dunia akting. Filmnya yang paling terkenal adalah Johny Indo (Kisah Nyata Seorang Narapidana) (1987), di mana ia memerankan dirinya sendiri.


Di masa tuanya, ia menjadi mualaf (mengubah nama menjadi Umar Billah) dan aktif sebagai pendakwah. Johny Indo meninggal dunia pada 26 Januari 2020 di usia 71 tahun karena sakit. 


#ArtisIndonesia #BeritaSelebriti #ArtisJadul #AhSyafii #BeritaArtisTerkini #Infotainment #InformasiSelebriti #publicfigure #socialissues  #Wednesdaynight #fanrecognition #gameshow #dramaseries #realitytv #drama #fanappreciation #tvpersonality #tv #JohnyIndo

Ahmad Band Berdiri Tahun 1998, Tepat Saat Restorasi Poltik (Reformasi).

By On Selasa, Maret 17, 2026






 Foto  dari Ahmad Band di ambil dari Cover Hai magazine edisi 1998...

Jakarta, xbintangindo.com --

Ahmad Band adalah band Project dari Ahmad Dhani bertepatan dengan Reformasi politik Indonesia 1998, Menelorkan satu album yg berjudul ISO / ideologi sikap Otak'. 


Personel nya, Bongky, Bimo, Pay , Andra serta Ahmad Dhani Prasetyo...


Hits mereka antara lain, Distorsi, Bidadari kesunyian , dan Aku cinta kau dan Dia. 


#VlogBudaya #ISO

PWI Kabupaten Tangerang Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim

By On Minggu, Maret 15, 2026

 




Tangerang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang gelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus santunan kepada anak yatim pada bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sekretariat PWI Kabupaten Tangerang Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 1, RT 007/003, Babakan, Cikokol, Kota Tangerang. Sabtu, 14/3/26.


Acara kegiatan santunan anak yatim dan buka bersama dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pengurus serta anggota PWI, dan para undangan lainnya.


Solehudin, Staf ahli Bupati yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Tangerang menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosial ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat.


“Melalui kegiatan seperti ini kita melihat adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat. Bukan hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menebarkan kebaikan, khususnya kepada adik-adik yatim yang hadir pada hari ini,” ungkapnya.


Kata dia, bahwa peran media sangat penting dapat menjadi mitra strategis terutama dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Informasi tersebut sangat terbantu dengan peran para jurnalis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada publik.


“Pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu harus diketahui masyarakat. Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat diperkuat dengan komunikasi yang baik dan objektif serat membangun bersama," imbuhnya.


Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Selly Loamena mengatakan, kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim merupakan agenda untuk berbagi kepada sesama terutama di bulan penuh berkah ini.


“Kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus upaya mempererat silaturahmi dan anggota PWI dan pemerintah serta masyarakat. Di bulan yang penuh berkah ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim,” tutur Selly.


Selly juga menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk menunjukkan sikap kepedulian kita sebagai organisasi wartawan. Ia berharap kebersamaan dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dijaga di masa mendatang.


Selain itu, ia juga menegaskan kegiatan seperti ini menjadi ruang kebersamaan yang sangat positif dan nyata kepedulian sosial yang sangat mulia.


“Semoga bantuan yang diberikan hari ini dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan semangat bagi semuanya. Selian itu, ia tegaskan bahwa wartawan harus menjaga etika serta menjunjung tinggi profesionalisme dan berintegritas,” pungkasnya.


Senada disampaikan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, kegiatan sosial ini sangat memberikan edukasi kepada masyarakat serta menjadi bagian yang konstruktif kita peduli dengan sesama.


"Kegiatan santunan anak yatim ini kita di ingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari apa yang kita dapat bagikan kepada orang lain," ucapnya.


Rian juga berharap sinergitas organisasi wartawan harus menjaga kekompakan dan kredibilitas agar selalu semangat dalam berkarya dalam memberikan kontribusi dan informasi yang membangun.


"Dengan pemberitaan yang akurat dan objektif, dapat menghdirkan informasi bagi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan setiap wilayah khususnya di Kabupaten Tangerang," pungkasnya.


Kegiatan tersebut berlangsung penuh keakraban dan diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim serta buka puasa bersama baik anggota dan tamu undangan lainnya.

*Gelar Rapim, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi*

By On Rabu, Maret 11, 2026









Jakarta - xbintangindo.com Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematangkan persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, meminta jajaran untuk memerhatikan penyelarasan data antar Direktorat Jenderal (Ditjen) terkait dalam proses penetapan LSD, sebelum nantinya pembahasan ini dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan.


“Pada 12 Maret mendatang kita akan melaksanakan Rakortas dengan Kemenko Pangan untuk penetapan 12 provinsi LSD, maka kita perlu mempersiapkan semuanya dengan matang. Saat ini LSD baru ditetapkan di delapan provinsi sehingga perlu perluasan dan penyelarasan data sebelum penetapan berikutnya,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/03/2026).


Menteri Nusron menjelaskan, penetapan LSD di 12 provinsi tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang sudah menetapkan LSD di delapan provinsi. Perluasan ini pemerintah lakukan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap lahan sawah strategis guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.


Pada Rapim yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal di Kementerian ATR/BPN ini, Menteri Nusron menginstruksikan agar dilakukan pembahasan lintas Ditjen teknis. Keterlibatan Ditjen  penting untuk memastikan kesiapan data sekaligus sinkronisasi kebijakan dari berbagai aspek, mulai dari penataan agraria, tata ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.


“Dari sisi Ditjen Penataan Agraria, pembahasan difokuskan pada kesiapan data Lahan Baku Sawah (LBS) yang menjadi dasar dalam penetapan LSD. Sementara dari aspek spasial, melalui Ditjen Tata Ruang, dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian data dan peta agar tidak terjadi perbedaan delineasi antara berbagai kebijakan perlindungan lahan pertanian,” tutur Menteri Nusron.


Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan, pemerintah juga memastikan keselarasan antara LSD dengan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam kebijakan tersebut, LSD disepakati selaras dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang mencakup LP2B, infrastruktur pendukung pertanian, serta cadangan lahan pertanian. Sinkronisasi ini dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan batas wilayah atau delineasi antara LSD, LP2B, dan kebijakan tata ruang lainnya. 


“Dengan kesamaan data dan peta, pelaksanaan pengendalian serta perlindungan lahan sawah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.


Rapim perdana pada bulan Ramadan 2026 ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Turut hadir secara daring, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. (Oman ncek)

Gegara Kesal diduga Kebal Hukum,Toko Obat Tramadol dan Exsimer dilempari Petasan Oleh Warga, Penjual Obatnya Kabur

By On Selasa, Maret 10, 2026










Jakarta Timur, xbintangindo.com ---

Viral video yang diunggah @kompas.com terkait warga di pasar rebo Jakarta Timur melempari toko Obat keras jenis Tramadol dan Exsimer dengan petasan, tampak terlihat penjual obat keras yang ada didalam kabur ke belakang toko. 


Kejadian warga pasar rebo lempari petasan ke dalam toko Obat keras tersebut pada 08 Maret 2026 gegara penjual obat keras seperti kebal hukum. Namun videonya masih ramai melintas di status dan grup - grup WhatsApp.


Emosi warga memuncak ketika keberadaan toko yang menjual obat keras golongan G jenis Tramadol dan Exsimer sulit diusir dari wilayahnya,  yang mana obat keras yang dijualnya telah merusak regenerasi pasar rebo. Dan daerah lainnya.


"Padahal warga sering melaporkan ke pihak kepolisian tapi tetap saja buka dan melakukan aktifitas jual obat keras. Pernah dirazia polisi tapi tokonya udah tutup duluan.selang seminggu toko tersebut buka lagi, seperti kebal hukum.


Menurut Panji Abdilah SE " wajar jika warga bergerak dan mengganggu kenyamanan penjual obat keras, karena warga merasa obat keras yang dijualnya tersebut telah merusak regenerasi nya, dan tindakan warga itu mosi ketidak percayaan kepada pihak kepolisian yang tidak tanggap dan sigap terhadap peredaran Obat keras terlarang tersebut, jangan setelah ramai dan viral pihak kepolisian Polsek pasar rebo Jakarta Timur klarifikasi akan menindak tegas dan akan membersihkan peredaran Obat keras diwilayah hukumnya. Tindakannya lelet." Tegas panji.


Panji juga berharap kepada masyarakat yang mengetahui diwilayahnya ada toko menjual obat keras lebih baik segera di usir atau penjual tokonya serta barang bukti obat kerasnya dibawa langsung ke kantor polisi terdekat saja kalau nunggu polisi kelamaan." Tegas panji.

Red xbi//.*


Enam Tahun Berjuang Melawan Kanker ditubuhnya Akhirnya Penyanyi Vidi Aldiano Meninggal Dunia

By On Minggu, Maret 08, 2026







Foto : Almarhum Vidi Aldiano 

Jakarta, xbintangindo.com --

Selama 6 tahun Penyanyi Vidi Aldiano alias VIDI berjuang Melawan Kanker ditubuhnya, akhirnya pada Sabtu sore (07/03/26) pihak keluarga Vidi Aldiano mengabarkan kepada awak media jika Vidi meninggal dunia.


Kabar duka tersebut diungkapkan oleh pihak keluarga dan rekan sesama artis Indonesia melalui pesan kepada wartawan.


"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita tercinta, Vidi Aldiano, pada Sabtu, 7 Maret 2026," ungkap perwakilan keluarga.


kemudian pihak keluarga memohon doa untuk almarhum Vidi Aldiano.


"Kami memohon doa agar almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan," lanjutnya.


Vidi Aldiano alias VIDI meninggal dunia dalam usia 35 tahun.


Suami Sheila Dara itu mengembuskan napas terakhir seusai berjuang sembuh melawan kanker.


Vidi Aldiano dikenal sebagai penyanyi yang memiliki banyak hit.


Vidi Aldiano juga dikenang sebagai salah satu penyanyi yang sangat ramah dan memiliki banyak kawan.

Red xbi//.*

BNNP Bali Bongkar Peredaran 2.2 Kg Narkoba Jenis Kokain

By On Rabu, Februari 18, 2026







Jakarta - BNN Provinsi Bali membongkar peredaran narkoba jenis kokain jaringan internasional. Seorang warga negara (WN) Kolombia diciduk bersama sejumlah barang bukti kokain.


"Berdasarkan kerja sama antara Bea dan Cukai Ngurah Rai dengan BNNP Bali terkait jaringan cocaine, pada hari Rabu 11 Februari 2026 di kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai," kata Kepala BNNP Bali Brigjen Budi Sajidin dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).


Tim mengamankan seorang pria WN Kolombia Sebastian Arboleda Montoya (29) yang berasal dari wilayah Medellín. Dari hasil pemeriksaan tas koper hitam yang dibawa pelaku, tersembunyi pada bagian dinding samping tas koper tersebut ditemukan kokain.

"Petugas menemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik warna hitam yang di dalamnya berisi serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis kokain," ujar Budi.


Kemudian setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan kokain 3.471,74 gram (3,4 kg) bruto atau 2.223,87 gram (2,2 kg) neto.


"Berdasarkan keterangan Sebastian Arboleda Montoya, pelaku disuruh oleh seseorang bernama REA untuk membawa tas koper berisi kokain tersebut dari Medellin- Kolombia ke Bali untuk diserahkan kepada seseorang di Bali," ujar Budi.


BNN Bali berusaha melakukan pengembangan untuk mendapat penerima di Bali, tapi tim kesulitan karena keterbatasan kemampuan bahasa Spanyol dan REA selalu melakukan video call untuk memastikan keadaan Sebastian.


"Kemudian terhadap pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mako BNNP Bali guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," imbuhnya.


Selain kokain 2,2 kg, BNNP Bali menyita 1 unit handphone warna kuning, 1 buah boarding pass Doha-Denpasar, serta uang tunai sejumlah 580 euro


Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Suyudi menyatakan pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.


"Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa," kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).


Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.


"Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara," ujarnya.

Aman/Vino xbi//.*

Skema Program Ketahanan Pangan Polda Jawa Barat dijadikan Percontohan oleh Mabes Polri

By On Sabtu, Februari 07, 2026






Jakarta - Skema Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Polda Jawa Barat dijadikan percontohan oleh Mabes Polri dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.


Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).


Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis ini bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.


Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, serta diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.


“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Langgeng Purnomo.


Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).


“Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung,” jelasnya.


Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.


Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah, melalui kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan.


Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.


“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.


Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.


Melalui rapat koordinasi Program Ketahanan Pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat semakin memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mewujudkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia.


Sementara itu, Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Fadly Samad mengatakan bahwa Polda Jabar melalui Biro SDM menjalankan empat skema dalam Program Ketahanan Pangan Nasional.


"Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan. Kedua, pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga sebesar 1,5 persen yang diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian jagung seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat dan mesin pertanian,” jelas Fadly didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.


“Ketiga, mendorong dan memfasilitasi agar program KUR berjalan maksimal. Keempat, pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani,” pungkasnya.

Dewi

DPP KNPI Tunjuk KIKI FAUZI Nahkodai KNPI PROV. BANTEN untuk menyatukan Pemuda Banten.

By On Sabtu, Januari 24, 2026





DJakarta, 06 Januari 2026 – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) secara resmi menunjuk Kiki Fauzi sebagai Caretaker Ketua KNPI Provinsi Banten. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP KNPI Nomor: KEP.007/DPP KNPI/I/2026.


Surat keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI Saad Budiman Lubis dan Sekretaris Jenderal DPP KNPI Roy Stevy Wendi. Penunjukan Kiki Fauzi bertujuan untuk menyatukan pemuda se-Provinsi Banten tanpa konflik serta merapikan kembali roda organisasi KNPI di seluruh wilayah Banten.


Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, menjelaskan bahwa penunjukan Kiki Fauzi sebagai Caretaker KNPI Banten merupakan langkah organisasi yang sah dan strategis.


“ DPP KNPI menugaskan Kiki Fauzi untuk merapikan kembali KNPI Banten dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” tegas Saad.


Dukungan juga datang dari tokoh akademisi dan senior / Ketua MPI KNPI, Prof. Dr. Ilyas Indra, SH, MH, MM yang menilai penunjukan tersebut sudah tepat.


“Saya yakin Kiki Fauzi adalah figur yang layak dan mampu menjalankan tugas sebagai Caretaker KNPI Banten. Ia memiliki kapasitas untuk menyatukan pemuda se-Banten dan menata kembali organisasi KNPI agar berjalan rapi dan kondusif,” ujarnya.


Sementara itu, Kiki Fauzi menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan amanah dari DPP KNPI.


“Saya siap menerima dan menjalankan perintah DPP KNPI untuk merapikan KNPI se-Provinsi Banten serta menyatukan seluruh elemen pemuda. Mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media, para senior KNPI, pemerintah Provinsi Banten, politisi, mahasiswa, pendekar dan jawara, organisasi kepemudaan se-Banten, serta para kiai dan ustaz. Ini bukan tugas yang mudah, namun saya yakin dengan kebersamaan, KNPI mampu menjadi wadah pemersatu pemuda Banten,” ungkapnya.


Penunjukan ini diumumkan secara resmi di Aula Kantor Ketua MPI DPP KNPI, Jakarta.

*BNN PERKUAT PERLINDUNGAN GENERASI MUDA, TEGASKAN PERANG MENYELURUH LAWAN NARKOBA*

By On Kamis, Januari 01, 2026








Jakarta, xbintangindo.com --

Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan generasi muda melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan yang humanis. Di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto, BNN mengusung konsep Pemulihan Generasi dan Perang Semesta Narkotika sebagai arah kebijakan nasional pemberantasan narkoba.







Pendekatan tersebut menempatkan anak dan remaja sebagai fokus kebijakan, salah satunya melalui program unggulan Ananda Bersinar. Program ini difokuskan pada edukasi sejak dini, penguatan peran keluarga, pembentukan karakter, serta pengembangan keterampilan hidup guna mencegah penyalahgunaan narkoba.


Sementara itu di bidang penindakan, BNN tetap tegas dengan mengungkap berbagai kasus besar, termasuk pengungkapan dua ton sabu di Batam, pembongkaran laboratorium narkoba atau clandestine lab di Tangerang, serta operasi pemulihan kawasan rawan narkoba di beberapa wilayah di Indonesia.


Upaya membentengi generasi dari ancaman narkoba juga diperkuat BNN melalui beragam inovasi seperti Program rehabilitasi keliling (Re-Link) di 10 provinsi prioritas yang melibatkan 1.429 agen pemulihan. Selain Re-Link BNN juga terus meningkatkan pelayanan publik melalui Call Center 184, Tim Pelayanan Terpadu, serta pengembangan Desa Bersinar sebagai basis pencegahan berbasis komunitas.


Beragam inovasi dan pendekatan yang ditempuh menegaskan peran BNN tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga lembaga pelayanan publik yang responsif. Sementara itu pada tingkat global, BNN membawa Indonesia sebagai negara yang semakin diakui melalui keaktifan dalam berbagai forum internasional seperti ISSUP dan Commission on Narcotic Drugs (CND). 


Melalui sejumlah pendekatan baik di bidang  penindakan/pemberantasan, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama, BNN menegaskan komitmennya membangun Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) menuju 2045 dengan membentengi generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba.

#warondrugsforhumanity

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN*

200 Wartawan Anggota PWI Dijadwalkan Retret di Akmil Magelang

By On Rabu, Desember 24, 2025








JAKARTA - Momentum memperingati Hari Pers Nasional 2026 Banten, Kementerian Pertahanan RI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menggelar retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Februari 2026.


Retret khusus untuk wartawan tersebut diperuntukkan bagi anggota PWI se-Indonesia sebanyak 200 orang dan akan diberangkatkan bersama-sama dengan pesawat Airbus A400M dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Jateng.


Retret khusus wartawan ini merupakan salah satu hasil silaturahmi dan audensi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal Purn. Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemenhan, Rabu (24/12/2025).


Saat audensi, Ketum PWI Pusat didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang yang juga Ketua Panitia HPN 2026 Banten dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah. Sedangkan Menhan RI didampingi Sekretaris Jenderal Kemenhan Letjen TNI Tri Budi Utomo dan Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.


Ketum PWI Pusat Akhmad Munir dalam kesempatan audensi menyampaikan PWI yang merupakan organisasi tertua dan terbesar di Indonesia saat ini sudah solid bersatu setelah menggelar Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Jabar, akhir Agustus 2025 lalu.


"Insya Allah, nanti pada 9 Februari 2026, PWI bersama-sama konsituten Dewan Pers akan menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten dan mengagendakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir. Kami juga sekaligus mengundang Pak Menhan, Pak Sjafrie Sjamsoeddin, untuk berkenan hadir di puncak acara HPN tersebut," kata Akhmad Munir, yang juga Dirut LKBN Antara.


HPN 2026, kata Akhmad Munir, banyak kegiatan-kegiatan yang menyertainya selain acara puncak di 9 Februari 2026 bersama Presiden RI. Ada kegiatan berupa Konvensi Nasional Media Massa, ada sarasehan wartawan, konferensi kerja nasional, banyak seminar-seminar, pentas budaya dan pameran UMKM, ada FGD, pameran foto jurnalistik serta berbagai Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) untuk insan pers multiplatform.


"Bila memungkinkan, ada juga kegiatan insan pers, wartawan khususnya, yang bisa berkolaborasi dengan program dan kegiatan Kemenhan di 2026," ungkap Akhmad Munir.


Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin merespon positif rangkaian kegiatan-kegiatan yang digelar PWI dan konstituen Dewan Pers dalam rangka memperingati HPN 2026. "Insya Allah, Presiden RI juga akan hadir nanti di HPN 2026 Banten itu. Beliau sangat respek dengan wartawan," ungkap Menhan.


Khusus kolaborasi atau kerjasama antara Kemenhan dan PWI, Menhan menyampaikan akan menyiapkan retret khusus untuk wartawan, dalam rangka bela negara. Sekaligus salah satu kegiatan bersama menyambut HPN 2026. "Boleh saja difasilitasi retret khusus untuk 200 wartawan se-Indonesia, seperti dulu pernah bersama KADIN. Silahkan diatur bersama Kepala Biro Infohan," kata Menhan mengarahkan.


Pada kesempatan itu, Menhan juga banyak bernostalgia dengan tokoh-tokoh pers nasional ketika diamanahkan sebagai Kapuspen TNI selama empat tahun lamanya. Dirinya antara lain "menimba ilmu" dengan Jakob Oetama dari Kompas dan Sabam Siagian dari Jakarta Post. 


Sampai sekarang pun, kata Menhan, dirinya masih sering berkomunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh pers Indonesia. Baik formal, maupun informal.


Menhan juga menyampaikan kekagumannya kepada almarhum Rosihan Anwar, mantan Ketua Umum PWI Pusat ketika masih wartawan muda berhasil mewawancara langsung Panglima Besar Jenderal Soedirman disaat gerilya.


Sejak dulu, kata Menhan, wartawan, pers, sangat berperan terhadap bangsa ini. Ke depan, juga diharapkan peran pers yang lebih besar lagi.


Silaturahmi dan audensi PWI Pusat kepada Menhan RI diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama Menhan RI-Ketum PWI bersama jajaran.(rls)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *