Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
BNNP Bali Bongkar Peredaran 2.2 Kg Narkoba Jenis Kokain

By On Rabu, Februari 18, 2026







Jakarta - BNN Provinsi Bali membongkar peredaran narkoba jenis kokain jaringan internasional. Seorang warga negara (WN) Kolombia diciduk bersama sejumlah barang bukti kokain.


"Berdasarkan kerja sama antara Bea dan Cukai Ngurah Rai dengan BNNP Bali terkait jaringan cocaine, pada hari Rabu 11 Februari 2026 di kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai," kata Kepala BNNP Bali Brigjen Budi Sajidin dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).


Tim mengamankan seorang pria WN Kolombia Sebastian Arboleda Montoya (29) yang berasal dari wilayah Medellín. Dari hasil pemeriksaan tas koper hitam yang dibawa pelaku, tersembunyi pada bagian dinding samping tas koper tersebut ditemukan kokain.

"Petugas menemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik warna hitam yang di dalamnya berisi serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis kokain," ujar Budi.


Kemudian setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan kokain 3.471,74 gram (3,4 kg) bruto atau 2.223,87 gram (2,2 kg) neto.


"Berdasarkan keterangan Sebastian Arboleda Montoya, pelaku disuruh oleh seseorang bernama REA untuk membawa tas koper berisi kokain tersebut dari Medellin- Kolombia ke Bali untuk diserahkan kepada seseorang di Bali," ujar Budi.


BNN Bali berusaha melakukan pengembangan untuk mendapat penerima di Bali, tapi tim kesulitan karena keterbatasan kemampuan bahasa Spanyol dan REA selalu melakukan video call untuk memastikan keadaan Sebastian.


"Kemudian terhadap pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mako BNNP Bali guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," imbuhnya.


Selain kokain 2,2 kg, BNNP Bali menyita 1 unit handphone warna kuning, 1 buah boarding pass Doha-Denpasar, serta uang tunai sejumlah 580 euro


Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Suyudi menyatakan pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.


"Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa," kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).


Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.


"Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara," ujarnya.

Aman/Vino xbi//.*

Skema Program Ketahanan Pangan Polda Jawa Barat dijadikan Percontohan oleh Mabes Polri

By On Sabtu, Februari 07, 2026






Jakarta - Skema Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Polda Jawa Barat dijadikan percontohan oleh Mabes Polri dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.


Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).


Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis ini bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.


Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, serta diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.


“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Langgeng Purnomo.


Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).


“Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung,” jelasnya.


Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.


Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah, melalui kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan.


Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.


“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.


Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.


Melalui rapat koordinasi Program Ketahanan Pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat semakin memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mewujudkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia.


Sementara itu, Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Fadly Samad mengatakan bahwa Polda Jabar melalui Biro SDM menjalankan empat skema dalam Program Ketahanan Pangan Nasional.


"Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan. Kedua, pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga sebesar 1,5 persen yang diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian jagung seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat dan mesin pertanian,” jelas Fadly didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.


“Ketiga, mendorong dan memfasilitasi agar program KUR berjalan maksimal. Keempat, pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani,” pungkasnya.

Dewi

DPP KNPI Tunjuk KIKI FAUZI Nahkodai KNPI PROV. BANTEN untuk menyatukan Pemuda Banten.

By On Sabtu, Januari 24, 2026





DJakarta, 06 Januari 2026 – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) secara resmi menunjuk Kiki Fauzi sebagai Caretaker Ketua KNPI Provinsi Banten. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP KNPI Nomor: KEP.007/DPP KNPI/I/2026.


Surat keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI Saad Budiman Lubis dan Sekretaris Jenderal DPP KNPI Roy Stevy Wendi. Penunjukan Kiki Fauzi bertujuan untuk menyatukan pemuda se-Provinsi Banten tanpa konflik serta merapikan kembali roda organisasi KNPI di seluruh wilayah Banten.


Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, menjelaskan bahwa penunjukan Kiki Fauzi sebagai Caretaker KNPI Banten merupakan langkah organisasi yang sah dan strategis.


“ DPP KNPI menugaskan Kiki Fauzi untuk merapikan kembali KNPI Banten dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” tegas Saad.


Dukungan juga datang dari tokoh akademisi dan senior / Ketua MPI KNPI, Prof. Dr. Ilyas Indra, SH, MH, MM yang menilai penunjukan tersebut sudah tepat.


“Saya yakin Kiki Fauzi adalah figur yang layak dan mampu menjalankan tugas sebagai Caretaker KNPI Banten. Ia memiliki kapasitas untuk menyatukan pemuda se-Banten dan menata kembali organisasi KNPI agar berjalan rapi dan kondusif,” ujarnya.


Sementara itu, Kiki Fauzi menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan amanah dari DPP KNPI.


“Saya siap menerima dan menjalankan perintah DPP KNPI untuk merapikan KNPI se-Provinsi Banten serta menyatukan seluruh elemen pemuda. Mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media, para senior KNPI, pemerintah Provinsi Banten, politisi, mahasiswa, pendekar dan jawara, organisasi kepemudaan se-Banten, serta para kiai dan ustaz. Ini bukan tugas yang mudah, namun saya yakin dengan kebersamaan, KNPI mampu menjadi wadah pemersatu pemuda Banten,” ungkapnya.


Penunjukan ini diumumkan secara resmi di Aula Kantor Ketua MPI DPP KNPI, Jakarta.

*BNN PERKUAT PERLINDUNGAN GENERASI MUDA, TEGASKAN PERANG MENYELURUH LAWAN NARKOBA*

By On Kamis, Januari 01, 2026








Jakarta, xbintangindo.com --

Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan generasi muda melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan yang humanis. Di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto, BNN mengusung konsep Pemulihan Generasi dan Perang Semesta Narkotika sebagai arah kebijakan nasional pemberantasan narkoba.







Pendekatan tersebut menempatkan anak dan remaja sebagai fokus kebijakan, salah satunya melalui program unggulan Ananda Bersinar. Program ini difokuskan pada edukasi sejak dini, penguatan peran keluarga, pembentukan karakter, serta pengembangan keterampilan hidup guna mencegah penyalahgunaan narkoba.


Sementara itu di bidang penindakan, BNN tetap tegas dengan mengungkap berbagai kasus besar, termasuk pengungkapan dua ton sabu di Batam, pembongkaran laboratorium narkoba atau clandestine lab di Tangerang, serta operasi pemulihan kawasan rawan narkoba di beberapa wilayah di Indonesia.


Upaya membentengi generasi dari ancaman narkoba juga diperkuat BNN melalui beragam inovasi seperti Program rehabilitasi keliling (Re-Link) di 10 provinsi prioritas yang melibatkan 1.429 agen pemulihan. Selain Re-Link BNN juga terus meningkatkan pelayanan publik melalui Call Center 184, Tim Pelayanan Terpadu, serta pengembangan Desa Bersinar sebagai basis pencegahan berbasis komunitas.


Beragam inovasi dan pendekatan yang ditempuh menegaskan peran BNN tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga lembaga pelayanan publik yang responsif. Sementara itu pada tingkat global, BNN membawa Indonesia sebagai negara yang semakin diakui melalui keaktifan dalam berbagai forum internasional seperti ISSUP dan Commission on Narcotic Drugs (CND). 


Melalui sejumlah pendekatan baik di bidang  penindakan/pemberantasan, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama, BNN menegaskan komitmennya membangun Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) menuju 2045 dengan membentengi generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba.

#warondrugsforhumanity

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN*

200 Wartawan Anggota PWI Dijadwalkan Retret di Akmil Magelang

By On Rabu, Desember 24, 2025








JAKARTA - Momentum memperingati Hari Pers Nasional 2026 Banten, Kementerian Pertahanan RI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menggelar retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Februari 2026.


Retret khusus untuk wartawan tersebut diperuntukkan bagi anggota PWI se-Indonesia sebanyak 200 orang dan akan diberangkatkan bersama-sama dengan pesawat Airbus A400M dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Jateng.


Retret khusus wartawan ini merupakan salah satu hasil silaturahmi dan audensi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal Purn. Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemenhan, Rabu (24/12/2025).


Saat audensi, Ketum PWI Pusat didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang yang juga Ketua Panitia HPN 2026 Banten dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah. Sedangkan Menhan RI didampingi Sekretaris Jenderal Kemenhan Letjen TNI Tri Budi Utomo dan Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.


Ketum PWI Pusat Akhmad Munir dalam kesempatan audensi menyampaikan PWI yang merupakan organisasi tertua dan terbesar di Indonesia saat ini sudah solid bersatu setelah menggelar Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Jabar, akhir Agustus 2025 lalu.


"Insya Allah, nanti pada 9 Februari 2026, PWI bersama-sama konsituten Dewan Pers akan menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten dan mengagendakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir. Kami juga sekaligus mengundang Pak Menhan, Pak Sjafrie Sjamsoeddin, untuk berkenan hadir di puncak acara HPN tersebut," kata Akhmad Munir, yang juga Dirut LKBN Antara.


HPN 2026, kata Akhmad Munir, banyak kegiatan-kegiatan yang menyertainya selain acara puncak di 9 Februari 2026 bersama Presiden RI. Ada kegiatan berupa Konvensi Nasional Media Massa, ada sarasehan wartawan, konferensi kerja nasional, banyak seminar-seminar, pentas budaya dan pameran UMKM, ada FGD, pameran foto jurnalistik serta berbagai Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) untuk insan pers multiplatform.


"Bila memungkinkan, ada juga kegiatan insan pers, wartawan khususnya, yang bisa berkolaborasi dengan program dan kegiatan Kemenhan di 2026," ungkap Akhmad Munir.


Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin merespon positif rangkaian kegiatan-kegiatan yang digelar PWI dan konstituen Dewan Pers dalam rangka memperingati HPN 2026. "Insya Allah, Presiden RI juga akan hadir nanti di HPN 2026 Banten itu. Beliau sangat respek dengan wartawan," ungkap Menhan.


Khusus kolaborasi atau kerjasama antara Kemenhan dan PWI, Menhan menyampaikan akan menyiapkan retret khusus untuk wartawan, dalam rangka bela negara. Sekaligus salah satu kegiatan bersama menyambut HPN 2026. "Boleh saja difasilitasi retret khusus untuk 200 wartawan se-Indonesia, seperti dulu pernah bersama KADIN. Silahkan diatur bersama Kepala Biro Infohan," kata Menhan mengarahkan.


Pada kesempatan itu, Menhan juga banyak bernostalgia dengan tokoh-tokoh pers nasional ketika diamanahkan sebagai Kapuspen TNI selama empat tahun lamanya. Dirinya antara lain "menimba ilmu" dengan Jakob Oetama dari Kompas dan Sabam Siagian dari Jakarta Post. 


Sampai sekarang pun, kata Menhan, dirinya masih sering berkomunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh pers Indonesia. Baik formal, maupun informal.


Menhan juga menyampaikan kekagumannya kepada almarhum Rosihan Anwar, mantan Ketua Umum PWI Pusat ketika masih wartawan muda berhasil mewawancara langsung Panglima Besar Jenderal Soedirman disaat gerilya.


Sejak dulu, kata Menhan, wartawan, pers, sangat berperan terhadap bangsa ini. Ke depan, juga diharapkan peran pers yang lebih besar lagi.


Silaturahmi dan audensi PWI Pusat kepada Menhan RI diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama Menhan RI-Ketum PWI bersama jajaran.(rls)

Oknum Penegak Hukum di Banten, Terjaring OTT KPK dan Diangkut ke Gedung Merah Putih

By On Kamis, Desember 18, 2025











JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan KPK menyasar wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (17/12/2025).


Dalam operasi senyap tersebut, KPK dikabarkan telah menangkap seorang oknum penegak hukum.


Sementara itu H. Retno Juarno SH, selaku Aktivis dan Ketua LSM Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi -Tangerang Raya (KOMPAK-TRB), kepada Awak Media menjelaskan," Benar ada OTT di wilayah Banten, dan dia adalah salah satu penegak hukum di Kejati Banten," ujarnya melalui telepon selulernya. 


"Saya mengapresiasi langkah dan upaya KPK terhadap pengungkapan kasus tersebut, Ini bukti bahwa di Provinsi Banten, tak ada istilah pandang bulu atau tebang pilih dalam mengungkap persoalan hukum," jelas Retno Juarno. 


"Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan lembaga atau individu yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban.


APH itu meliputi Polisi (penyelidik/penyidik), Jaksa (penuntut umum), Hakim (pengambil keputusan di pengadilan), serta Advokat (pemberi bantuan hukum).


Sedangkan OTT merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat dengan menangkap pihak yang diduga terlibat korupsi secara langsung di lokasi kejadian," ucapnya. 


Untuk sementara, belum diketahui secara rinci terkait kasus dugaan korupsi apa yang melatar belakangi penangkapan ini. Namun, para pihak yang terjaring OTT saat ini telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif,"tuturnya.


Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak seperti dikutip dari CNN INDONESIA, mengaku belum mengetahui informasi penindakan tersebut. Dirinya beralasan sedang tidak berada di kantor saat kegiatan operasi tersebut berlangsung.


"Saya belum tahu karena saya Dinas luar seharian," kata Johanis Tanak singkat.


Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan KPK lainnya seperti Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, maupun Juru Bicara KPK belum memberikan keterangan resmi terkait detail penangkapan maupun identitas pihak yang diamankan.


Sementara KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut. 

19 SISWA JADI KORBAN DALAM KECELAKAAN MOBIL MBG MENABRAK SISWA SDN 01 KALIBARU CILINCING JAKARTA UTARA

By On Kamis, Desember 11, 2025










Jakarta, xbintangindo.com --

Pada Hari Kamis 11 Desember 2025 Pukul 06.48 WIB bertempat di SDN 01 Kalibaru GG. Kalibaru Timur IV B No. 1, RT. 010/13 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara telah Terjadi *Kecelakaan Mobil MBG Menabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara*, adapun yang dapat dilaporkan sebagai berikut : 







*



Kronologi Kejadian :*

• Berdasarkan keterangan awal saksi dan aparat, kecelakaan diduga terjadi karena sopir salah menginjak pedal  diduga pedal gas diinjak alih-alih pedal rem  sehingga mobil melaju cepat ke arah halaman sekolah.

• Sopir mobil MBG telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

• Media melaporkan bahwa kondisi di TKP sempat terjadi kepanikan, terlihat beberapa siswa terkapar dan sebagian berada di bawah kolong mobil sebelum berhasil dievakuasi.

• Polisi sedang menyelidiki apakah kecelakaan disebabkan kelalaian sopir, kondisi kendaraan, atau faktor lain.


*Data Korban :*


*Korban Ditangani di Puskesmas Cilincing II*

1. Aditya Pradipta – Kelas 3C

2. Maulana Aufar – Kelas 5B


*Korban Ditangani di RSUD Cilincing :*

1. Salsabila – 3C

2. Ahmad Faizan – 2C

3. Bagus – 1B

4. Khanza – 3D

5. Dian – 3B

6. Anisa – 3D

7. Surya – 3D

8. Dita – 3C

9. Hafiiz – 3B

10. Weren – 3B

11. Nabil – 3D

12. Alvaro – 3D

13. Lilo – 4B

14. Rey – 3C

15. Hafiz – 1A

16. Yuda – 3C

17. Ray Firmansyah – 3C


*Kronologi Singkat :*


*Pukul 06.48 WIB* Guru menyiapkan barisan untuk pembiasaan literasi dan Siswa mulai membaca.


*Pukul 06.51 WIB* Mobil MBG mendadak masuk area sekolah dan menabrak pagar hingga roboh, Kendaraan melaju tanpa kendali dan menabrak barisan siswa dan guru setelah itu Beberapa siswa mengalami luka berat dan ada yang terlindas kendaraan.


*Pukul 07.10 WIB* Korban dievakuasi ke RSUD Cilincing serta Puskesmas Cilincing II dan Sopir berhasil diamankan aparat dan saat ini sedang diperiksa intensif.

1. Evakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat.

2. Pengamanan TKP oleh Polsek Cilincing dan jajaran Polres Metro Jakarta Utara.

3. Mengamankan sopir untuk pemeriksaan.

4. Pendataan dan identifikasi seluruh korban.

5. Koordinasi awal dengan pihak sekolah dan dinas terkait.

*Kementerian ATR/BPN Revisi Peraturan Tata Ruang agar _Resilient_ terhadap Bencana dan Perubahan Iklim*

By On Rabu, Desember 10, 2025








Jakarta - xbintangindo.com -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun revisi sejumlah peraturan mengenai tata ruang agar menjadi lebih dinamis terhadap tantangan bencana dan perubahan iklim. Penyesuaian itu mencakup revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 


“Isu (tata ruang) yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita _resilient_ terhadap bencana dan perubahan iklim. Jadi ke depan itu, kita sangat menginginkan itu di dalam tata ruang nasional,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam sesi pengarahan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, Senin (08/12/2025).  


Kebutuhan akan perubahan ini juga didasarkan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2024-2045, yang memastikan agar tata ruang mempunyai data yang detail dan dinamis. 


“Ke depan tata ruang nasional dapat memuat informasi terkait potensi akan tantangan bencana dan perubahan iklim. Sudah kita hitung berdasarkan data dari BMKG dari Kementerian PU, ada sesar di mana, ada gempa di mana, curah hujan bagaimana. Jadi ke depan itu, kita sangat menginginkan, bagaimana daya dukung dan daya tampung di wilayah tersebut memang siap untuk menangani bencana,” ujar Suyus Windayana. 


Ia juga mendorong agar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus masuk ke dalam perencanaan tata ruang nasional. “Kajian LHS ini harus ada di awal, tidak boleh lagi di belakang. Jadi saya akan lihat nanti bagaimana kajian lingkungannya. Ini yang akan dimasukkan dalam revisi PP 21 Tahun 2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,” terang Suyus Windayana.


Sesi pemaparan Dirjen Tata Ruang ini merupakan serangkaian kegiatan dari Rakernas Kementerian ATR/BPN yang berlangsung dari 8 s.d. 10 Desember 2025. Rakernas yang diikuti oleh total 471 peserta dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan. 


Sesi pengarahan Rakernas tahun 2025 ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Turut memberikan pengarahan, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar. (Oman ncek)

JL. Lingkungan Kapuk Polgar Jakbar "Jorok", Tumpukan Sampah Menggunung di pinggir Jalan

By On Jumat, Desember 05, 2025










Kapuk Jakarta Barat, xbintangindo.com -- 

Sampah memang menjadi permasalahan yang Clasik disinilah peran serta pemerintah kelurahan, pemerintah daerah menjadi terdepan dalam menanggulangi masalah sampah, menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) agar warga dapat membuang sampah rumah tangga nya pada tempatnya. Jumat, 05/12/25.


Tumpukan sampah dipinggir jalan kapuk Polgar jakarta barat ternyata masih terlihat dan mengganggu kenyamanan dan mengganggu kesehatan warga.


" Bener ini pak tumpukan sampah di sini sudah hampir satu Minggu belum si angkut mobil  truk sampah milik pemerintah daerah, biasanya seh tiga hari sekali sampah di sini di angkut nya ini mah sudah hampir satu Minggu belum si angkut juga, entah mengapa kendalanya itu, akhirnya kan tumpukan sampah tidak terkendali lihat saja pak tuh tumpukan sampah sudah sampai ke tengah jalan hal tersebut sudah sangat menggangu kenyamanan warga." Ujarnya.


" Saya mewakili warga sudah sangat mengeluhkan tumpukan sampah  yang berada di pinggir jalan lingkungan Kapuk Polgar, sudah mengganggu kenyamanan warga.  kami berharap pihak pemerintah kecamatan mau pun pemerintah daerah agar segera mengangkut tumpukan sampah tersebut." Kata nya 

Red xbi)/.*

Pengunjung Basah Kuyup, Suasana Ricuh ketika Pasar Pakaian Cipulir Jaksel diguyur Hujan Lebat disertai Angin Kencang

By On Jumat, Desember 05, 2025











Jakarta Selatan, xbintangindo.com --

Beredar video berdurasi 0.34 detik terlihat dan terdengar suasana Ricuh di pasar pakaian Cipulir Jakarta Selatan akibat wilayah tersebut di guyur hujan lebat di sertai angin kencang. Kamis, 04/12/25.


Dalam video tersebut terdengar suara ibu-ibu teriak " banjir-banjir awas busyett anginnya kencang banget" kepanikan orang-orang yang berada di wilayah pasar pakaian Cipulir Jakarta Selatan.










Foto : Tampak pengunjung di pasar Cipulir Jakarta Selatan di lantai dasar berhamburan menyelamatkan diri.

Menurut saksi mata Adeka pengunjung pasar Cipulir Jakarta Selatan membenarkan jika kemarin kamis 04/12/25 pasar pakaian Cipulir Jakarta Selatan diguyur hujan lebat disertai angin kencang, air sampai masuk ke halaman kios-kios yang berjualan pakaian.


"Ya bener pak kemarin di pasar pakaian Cipulir Jakarta Selatan diguyur hujan lebat disertai angin kencang posisi saya habis belanja pakaian ketika melihat hujan deras disertai angin kencang saya meneduh ketempat yang lebih aman agar belanjaan saya tidak kebasahan," ujar Adeka. Jumat. 05/12/25.


Lanjut Adeka," kalau di jalan raya lantai bawah ruko pasar Cipulir suasana ricuh orang-orang yang berada di lantai dasar panik berhamburan untuk menyelamatkan diri, karena air terdorong angin kencang sampai ke halaman kios-kios penjual pakaian bahkan ada sampai kiosnya terendam air hujan, namun Alhamdulillah hujan deras disertai angin kencang di pasar Cipulir tidak ada korban jiwa, hanya saja banyak orang yang berada di pasar Cipulir tersebut pakaiannya basah kuyup " ucap Adeka.

Red xbi//.*

*Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Ajak APH Pererat Kolaborasi Berantas Mafia Tanah*

By On Kamis, Desember 04, 2025







Jakarta - xbintangindo.com --

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 dengan menekankan pentingnya kolaborasi bersama seluruh aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas mafia tanah. Ia mengatakan, kejahatan pertanahan makin berkembang seiring berjalannya waktu.


“Untuk memberantas praktik mafia tanah, yang sindikatnya sudah terstruktur dan sistematis masuk di semua kehidupan, bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN, melainkan agenda strategis nasional. Karena itu, membutuhkan kolaborasi bersama, lebih-lebih kolaborasi antara ATR/BPN dengan Bapak/Ibu yang ada di APH,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya, di Jakarta, Rabu (03/12/2025).


Kejahatan itu kian meresahkan masyarakat. Jaringan mafia tanah, disebut Menteri Nusron sudah dimulai dari tingkat desa. “Mulai dari tingkat yang paling hulu, yaitu aparatur desa. Otak-atik surat di tingkat desa, di tingkat kelurahan ini sudah betul-betul juga menjadi pintu masuk,” ucapnya.


Sistem pertanahan nasional masih bergantung pada dokumen historis. Keadaan itu yang kerap dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk memanipulasi data dan merekayasa dokumen. Ulah dan pola kejahatan juga terus berubah dan beradaptasi. Menteri Nusron menyatakan bahwa kondisi ini sudah masuk kategori darurat. 


Dalam Rakor yang diikuti jajaran ATR/BPN dan pihak APH ini, ia menyebut dua pendekatan utama yang harus diperkuat untuk menangani permasalahan kejahatan pertanahan, yaitu ketegasan APH dan kebersihan internal ATR/BPN. “Sepanjang petugas ATR/BPN-nya proper, kuat, tegas, tidak mau diajak kongkalikong, ditambah APH yang kuat dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama,” ungkap Menteri Nusron


Ia juga menekankan perlunya dukungan intelijen dalam mendeteksi identitas pelaku yang kerap menggunakan data palsu. Menteri Nusron percaya, hanya dengan kerja bersama yang berkelanjutan, mafia tanah dapat ditindak secara efektif dan ruang geraknya semakin dipersempit. “Kadang-kadang pelakunya ini juga menggunakan identitas yang aneh-aneh. Kalau sudah ini semua dilakukan, insyaallah kita semua bisa mengatasi masalah ini,” ujarnya.


Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menyematkan pin emas dan memberikan piagam kepada total 74 pihak yang ikut menyukseskan pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan. Pemberian piagam penghargaan dan penyematan emas diwakili oleh enam perwakilan.


Hadir dalam Rakor kali ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI, Syahardiantono; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. (Oman ncek)

Siap-siap! Panitia Sediakan Hadiah 3 Motor pada Kick Off HPN di Banten*

By On Sabtu, November 29, 2025

JAKARTA – Warga Serang dan sekitarnya diundang untuk meramaikan launching atau Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Alun-alun Kota Serang pada Minggu pagi (30/11/2025).


Kepastian ini disampaikan menyusul rapat panitia di Kantor PWI Pusat, yang dipimpin oleh Ketua Panitia, Zulmansyah Sekedang.


“Kami ingin Kick Off ini menjadi pesta rakyat yang meriah. Karena itu, kami mengundang seluruh masyarakat untuk ikut Senam Bersama dan Jalan Sehat pada Minggu pagi, pukul 06.00 WIB,” kata Zulmansyah, Jumat (28/11/2025).


Daya tarik utama acara ini adalah Jalan Sehat yang terbuka untuk umum dengan hadiah doorprize fantastis. Zulmansyah menjelaskan, panitia telah menyiapkan hadiah-hadiah utama, termasuk 3 unit motor, kulkas, sepeda lipat, serta puluhan barang elektronik menarik lainnya.


Acara ini sekaligus akan menjadi momen penting dengan kehadiran tokoh nasional dan daerah. Termasuk kehadiran Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Banten, Andra Soni. Kehadiran juga akan diisi oleh anggota Dewan Pers, Konstituen Dewan Pers serta jajaran Forkopimda Banten. Partisipasi mereka merupakan simbol sinergi yang baik antara komunitas pers dengan pemangku kepentingan.


*Hadiah untuk Partisipasi Publik*


Rangkaian Kick Off sendiri akan diawali dengan kedatangan rombongan PWI Pusat dari Jakarta pada hari Sabtu (29/11), dilanjutkan dengan check-in dan jamuan makan malam oleh Gubernur Banten Andra Soni.


Setelah itu besoknya puncak acara akan dilaksanakan pada Minggu (30/11) di Alun-alun Kota Serang, dimulai pukul 06.00 WIB dengan Senam Bersama dan Jalan Sehat yang terbuka bagi masyarakat umum. Seluruh kegiatan diperkirakan selesai pada pukul 09.30 WIB.


Kick off ini adalah pertanda dimulainya rangkaian peringatan HPN yang puncaknya pada 9 Februari 2026 di Serang, Banten.

Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jabatan Itu Amanah, Gunakan Sebaik-baiknya*

By On Rabu, November 05, 2025








Jakarta - xbintangindo.com

Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini jadi pesan utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat melantik 840 Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa (04/11/2025), di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.


“Bagi yang hari ini dilantik dan mempunyai amanah jabatan ini, selama masih ada amanah itu, manfaatkan amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kesombongan, untuk pamer dan sebagainya,” tegas Menteri Nusron yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.


Menteri Nusron mengingatkan, setiap jabatan merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Kita sebagai makhluk Tuhan, insan yang beriman dan bertakwa harus sadar, jabatan itu amanah. Sesungguhnya itu adalah amanah yang datang dari Tuhan. Kita enggak tahu kapan Tuhan itu akan mengambil dan akan mendatangkan amanah jabatan tersebut,” tuturnya.


Pada kesempatan tersebut, dilantik sebanyak 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 12 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Fungsional, dan 818 Pejabat Pengawas. Kepada pejabat terlantik yang tersebar di penjuru Indonesia, Menteri Nusron menitipkan empat hal yang perlu dipedomani dalam menjalankan jabatan baru.


Pertama, bekerja untuk kepentingan umat manusia. Kedua, bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ketiga, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. “Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, untuk kepentingan marwah dan martabat lembaga tempat kita bekerja, yaitu Kementerian ATR/BPN,” pungkas Menteri Nusron.


Adapun tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik kali ini adalah Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi; dan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari.


Selain itu, tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.


Pelantikan ini jadi momentum bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme. Pelantikan berlangsung secara daring dan luring dengan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama Kementerian ATR/BPN dan jajaran. (Oman ncek)

*HPN Bukan Hanya Seremoni, Selalu Bawa Efek Domino Ekonomi di Daerah*

By On Sabtu, Oktober 25, 2025






JAKARTA - PWI Pusat mulai mematangkan persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Kota Serang, Provinsi Banten pada 9 Februari 2026. 


Demi menyukseskan perhelatan besar ini, persiapan penyelenggaraan HPN 2026 diawali dengan rapat koordinasi awal yang digelar di Jakarta, Jumat (24/10) di Ruang Pleno Kantor PWI Pusat, Jakarta.


Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang selaku Ketua Panitia HPN 2026, serta Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto dan jajaran pengurus pusat yang tergabung dalam panitia pelaksana. 


Dalam arahannya, Akhmad Munir menegaskan bahwa HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum konsolidasi nasional insan pers yang ditargetkan membawa dampak nyata bagi masyarakat lokal dan Indonesia.


"Kita ingin HPN di Banten nanti tidak hanya meriah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan insan pers di seluruh Indonesia," ujar Munir, 


Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini menambahkan bahwa orientasi utama rapat tersebut adalah memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan terkoordinasi dengan baik.


"Mulai dari Kick Off HPN, penetapan tema dan logo hingga penyusunan agenda pra-HPN termasuk pagelaran budaya Banten dan Kemah Wartawan Badui yang akan sangat menarik," ujarnya.


Rangkaian kegiatan HPN ini akan dimulai sejak awal November 2025 hingga Januari 2026, mencakup kampanye media, safari jurnalistik, literasi digital, seminar, Kemah Wartawan di Badui, hingga peluncuran buku. 


Menjelang puncak acara 9 Februari 2026, akan digelar berbagai forum strategis, seperti seminar pembangunan pasca Proyek Strategis Nasional (PSN), seminar pariwisata hijau, konvensi media massa bertema keberlanjutan media di era kecerdasan buatan, serta Konferensi Kerja Nasional PWI.


*Efek Domino Ekonomi*


Sejalan dengan ambisi penyelenggaraan HPN yang berdampak luas bagi masyarakat, Zulmansyah Sekedang selaku Ketua Panitia HPN 2026, dalam rapat tersebut, menjelaskan pelaksanaan HPN selalu membawa efek domino yang signifikan bagi daerah tuan rumah. 


Ia menyebut setiap penyelenggaraan HPN cenderung mendorong peningkatan investasi, pengembangan pariwisata, dan perhatian langsung dari pemerintah pusat. 


"Setiap daerah penyelenggara HPN biasanya merasakan efek domino setelah kegiatan berlangsung. Ekonomi lokal tumbuh, karena investasi dan pembangunan meningkat, pariwisata berkembang, dan biasanya ada juga dukungan langsung dari Presiden," ujar Zulmansyah.


Efek domino ini terlihat jelas, misalnya, pada HPN di Lombok, Nusa Tenggara Barat, HPN di Sumatera Barat,  Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan lain-lain.


 Zulmansyah mencontohkan khusus HPN 2016 di NTB misalnya, momentum tersebut sebagai titik balik kemajuan infrastruktur dan pariwisata daerah, termasuk hadirnya Sirkuit Mandalika sebagai ikon nasional paska penyelenggaraan HPN yang dihadiri Presiden Jokowi. 


"Setelah HPN digelar di Lombok, banyak infrastruktur baru terbangun, sektor pariwisatanya melonjak, dan perhatian pemerintah pusat meningkat," tambahnya. 


Berdasarkan pengalaman positif ini, PWI Pusat berharap HPN 2026 di Banten dapat menorehkan capaian serupa dalam memperkuat industri media, mendorong investasi daerah.


"Serta dapat memperluas kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan insan pers nasional," tutup Zulmansyah.(rls) 

#HUMASPWI2025

PP STN Dukung Penegakan Hukum Tegas terhadap 13 Korporasi Pelaku Korupsi Solar Nonsubsidi Pertamina

By On Rabu, Oktober 22, 2025









Jakarta - Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) Ahmad Rifai menyatakan dukungan penuh terhadap upaya negara untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada 13 korporasi yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemberian diskon harga solar nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero). Praktik ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,54 triliun, merugikan keuangan publik, dan memperparah ketimpangan ekonomi yang dirasakan petani serta nelayan Indonesia, Selasa (21/10).


PP STN, sebagai organisasi yang mewakili  petani dan nelayan di seluruh Indonesia, mengecam keras praktik korupsi yang memperkaya korporasi besar seperti PT Pamapersada Nusantara (Rp958,3 miliar), PT Berau Coal (Rp449,1 miliar), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Rp264,1 miliar), dan lainnya. Sementara petani dan nelayan berjuang dengan harga bahan bakar yang tinggi dan akses subsidi yang terbatas, dana negara yang seharusnya mendukung kedaulatan pangan—seperti subsidi pupuk, alat tangkap ikan, atau infrastruktur irigasi—justru jatuh ke tangan segelintir oligarki yang kami sebut sebagai bagian dari kaum serakahnomics.


Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 2 UU Tipikor, yang melarang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan merugikan keuangan negara, serta Pasal 3 UU Tipikor, yang menghukum penyalahgunaan wewenang pejabat BUMN. Selain itu, Pasal 9E UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara tegas melarang direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN di luar penghasilan sah. Kami mencurigai adanya potensi pengayaan pribadi oleh oknum direksi, komisaris, atau pengawas dalam kasus ini, yang harus diusut tuntas, Ungkap 


Menyikapi hal ini, Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai mendukung rekomendasi pengamat energi Sofyano Zakaria, yang menegaskan perlunya sanksi hukum yang jelas, termasuk pengembalian penuh kerugian negara dan hukuman pidana bagi pelaku, baik petinggi korporasi maupun oknum pejabat BUMN. Kami menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) dan pengadilan untuk tidak hanya mendalami kasus ini, tetapi juga memastikan sanksi berupa pidana penjara dan pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti bersalah, guna mencegah praktik serupa di masa depan.


PP STN juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk:

1. Memperketat pengawasan transaksi BUMN, khususnya di sektor energi, guna mencegah kebocoran sumber daya negara; 

2. ⁠Mengalokasikan dana hasil pengembalian kerugian untuk program pemberdayaan petani dan nelayan, seperti penyediaan solar subsidi yang adil dan transparan;

3. ⁠Melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk serikat tani dan nelayan, dalam pengawasan kebijakan energi nasional.


Kami, Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan, siap bersatu dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Korupsi di sektor energi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kesejahteraan rakyat. Kami menyerukan: Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif di Bawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat!

Kepala Daerah Diundang Ikuti Anugerah Kebudayaan PWI di HPN 2026

By On Kamis, Oktober 16, 2025









JAKARTA - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, 6-10 Februari, disemarakkan dengan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat untuk Bupati/ Wali Kota yang bersinergi dengan media dan pers, dalam memajukan kebudayaan daerah setempat. Maju tidaknya kebudayaan-kebudayaan daerah, berpengaruh langsung pada kebudayaan nasional.


“Mengapa PWI peduli dengan pemajuan kebudayaan? Karena wartawan dan media menyadari secara penuh bahwa negeri ini super power dalam bidang kebudayaan. Bahkan UNESCO tahun 2017 telah mengakui dan mengingatkan hal itu kepada dunia. Di lapangan, Bupati/ Wali Kota memegang peranan penting, karena mereka yang punya wilayah, rakyat, dan anggaran,” tutur Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, di Jakarta, (16/10/26).


Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono (YSH) menambahkan, anugerah ini pertama kali diberikan tahun 2016 pada HPN di Lombok.


Sampai sekarang sekitar 50 kepala daerah yang pernah mendapatkan. Antara lain, Wali Kota Surabaya  Ery Cahyadi, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran (kini Wali Kota Padang), Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (kini Gubernur Jawa Barat), dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (sebelum menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kini Wamendagri).


Mekanisme dan lini masa kegitan AK-PWI- HPN 2026 sebagai berikut: Zoom sosialiasi atau penjelasan teknis (20/10/2025, sore) diikuti pengurus PWI dan Anggota Apkasi serta Apeksi; Pendaftaran peserta dan pengumpulan proposal (20/10- 15/12/2025), Penjurian Proposal dan rapat (16-30/12/2025); Presentasi 10 besar di depan Dewan Juri (8-10/1/2026), Verifikasi  (11-15/1/2026), Pengumuman Calon Penerima Penghargaan (20/1/2026), dan Penerimaan Penghargaan di HPN 2026 Banten (9/2/2026) di HPN 2026, Banten.


Tema AK-PWI-HPN 2026 “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers”. Masing-masing peserta dapat memilih satu sub tema untuk proposalnya, yaitu : 1) Penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, 2) Pemanfaatan kekayaan budaya berbasis media dan pers, untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. 3) Pemajuan kebudayaan daerah yang melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem berkelanjutan.


Menurut YSH, selain untuk kepala daerah, AK-PWI-HPN 2026 juga diberikan kepada insan wartawan (bersama komunitasnya) yang kiprahnya dalam memajukan kebudayaan telah diakui dan berdampak pada tingkat nasional/global.


Terakhir, Zulmansyah Sekedang, selaku Ketua Panitia HPN 2026 juga berharap Presiden Prabowo untuk pertama kalinya berkenan hadir di HPN. "Agar bisa melihat dan mendengar langsung, tidak hanya pencapaian, tapi juga berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian pada tingkat kebijakan pemerintah dan negara," pungkasnya.


Keterangan Foto:

1. Suasana penilaian tahap paparan AK-PWI-HPN 2023. (Foto: Dok PWI).

2. Proses undian paparan AK-PWI-HPN 2023 (Foto: Dok PWI)

3. AK-PWI perdana di HPN Lombok 2016 (Foto: Dok PWI)

4. AK-PWI – HPN 2021 di Ancol, era Covid-19 (Foto: Dok PWI).

Doa Yatim Iringi Tasyakuran: PWI Resmi Kembali ke Rumah Lama di Lantai 4 Dewan Pers"

By On Jumat, September 26, 2025








Jakarta - Tasyakuran menjadi kegiatan pertama yang digelar oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 yang dipimpin oleh Akhmad Munir selaku ketua umum, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/25).


Sebuah tradisi sederhana namun penuh makna, menyambut kembalinya organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu ke “rumah lama” mereka.


Sekitar pukul 09.30 wib sebanyak 72 anak yatim piatu dari Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid yang didampingi para pembinanya telah memadati markas PWI Pusat.


Membuka tasyakuran tersebut, Dr. Firdaus Turmudzi, S.Ag., M.Hum menyampaikan bahwa jika kita mendapat hikmah dari Allah maka syukurilah.


Dalam menyampaikan berita kepada masyarakat umum, Ia mengatakan bahwa perjalanan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ini merupakan tugas mulia. "Mudah-mudahan profesi ini adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala," harapnya.


"Saya sangat gembira hari ini yang akan mendoakan kita adalah anak-anak yatim yang insyaallah doanya akan diterima," pungkasnya.


Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir yang juga didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta pengurus pusat lainnya menyebut momen tasyakuran ini sebagai bagian dari ruwatan, sebuah ikhtiar spiritual agar perjalanan PWI ke depan berjalan lebih lancar.


Menurut Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini, Tasyakuran tersebut juga merupakan hajat atas kelancaran dari proses pemilihan hingga menempati kantor PWI di Lantai 4 Gedung Dewan Pers. 


"Kami niatkan agar jalannya kepengurusan pwi pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala"," ucap Munir.


"Atas niat itu kami hari ini sengaja berdoa bersama atas bimbingan Dr. Firdaus Turmudzi, S.Ag., M.Hum dan kami juga memberikan santunan kepada adik-adikku Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita doakan ini menjadi awal yang baik," harapnya.


Acara penuh khidmat yang dimulai dengan doa bersama tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan PWI. Kini, pintu kaca di lantai 4 Gedung Dewan Pers tak lagi terkunci. Lampu-lampu kembali menyala, meja-meja kembali terisi, dan riuh percakapan wartawan kembali terdengar. Setelah setahun hening, "rumah lama" PWI kembali hidup, kali ini dengan doa dan harapan baru.


Sebelumnya, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini sempat terasa sunyi. Ruangan yang selama puluhan tahun menjadi pusat aktivitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, sejak 1 Oktober 2024 lalu ditutup rapat-rapat. Kursi-kursi tertata rapi tanpa penghuni, meja-meja penuh berkas tak tersentuh, dan suasana seolah berhenti dalam ruang hampa.


Pengosongan itu bukan tanpa alasan. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 melarang organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menggunakan kantor mereka, menyusul dualisme kepengurusan yang berkepanjangan antara kubu Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.


Tak hanya dilarang berkantor, PWI juga kehilangan kewenangan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ketua Dewan Pers saat itu, Ninik Rahayu, menandatangani keputusan yang membuat lantai 4 bak "ruang horor", kosong, dingin, tanpa kehidupan.


Namun, Kamis (25/9/25), suasana berbeda. Setelah setahun gelap, ruangan itu kembali terang. Dewan Pers yang kini dipimpin Komaruddin Hidayat secara resmi menyerahkan kembali kunci kantor kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang dikomandoi Akhmad Munir.


“Lantai 4 seperti ruang horor bila dibiarkan kosong. Kami lega akhirnya PWI bisa kembali beraktivitas di sini,” ujar Komaruddin, yang sore itu hadir bersama jajaran Dewan Pers lainnya, termasuk Wakil Ketua Totok Suryanto, Abdul Manan, dan Muhammad Jazuli.


Bagi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, momen itu lebih dari sekadar serah terima kunci. Ia menyebutnya sebagai “kembali ke rumah lama” setelah perjalanan penuh dinamika. “Kami keluarga besar PWI berterima kasih kepada Dewan Pers. Ini momentum penting untuk melanjutkan agenda organisasi, konsolidasi, penyelesaian dualisme, verifikasi anggota, hingga penyempurnaan PD/PRT,” ungkapnya.


Ia menegaskan, keberadaan kembali di lantai 4 bukan hanya soal fasilitas fisik, melainkan simbol kebangkitan PWI untuk berkontribusi lebih besar pada pers nasional. Ia menyebut program andalan seperti UKW, Sekolah Jurnalistik Indonesia, dan pelatihan jurnalistik harus segera dijalankan kembali demi lahirnya wartawan profesional yang berintegritas.


“Pers yang kuat, sehat, dan beretika hanya bisa dibangun lewat wartawan yang kompeten. Itulah tugas besar PWI ke depan,” katanya. (Rls/Humas PWI Pusat)

Jawaban Gugatan PTUN Sekda Banten Belum Siap

By On Selasa, September 23, 2025











Jakarta, 23/09/2025 - Gugatan Tata Usaha Negara terkait Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang dijabat oleh Deden Apriandhi Hartawan tak kunjung mendapatkan jawaban yang disebabkan Jaksa Pengacara Negara menyatakan tidak siap menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Tata Usaha Negara yang dilayangkan oleh Perkumpulan Paseba Tangerang terkait pengangkatan Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada hari Selasa, 23/09/2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.


Hal tersebut disampaikan oleh Dedi Suherman, SH salah satu Tim Hukum Perkumpulan Paseba Tangerang Utara.


“Seharusnya acara sidang hari ini (Selasa 23/09/2025 Tergugat menyampaikan jawaban untuk gugatan kita, namun keliatannya mereka tidak siap untuk menjawab gugatan kami, kemungkinan pihak Sekda Banten masih mencari data maupun bahan materi untuk menjawab gugatan kami” ujarnya.


Dedi menuturkan gagalnya acara jawaban hari ini disebabkan oleh ketidaksiapan dari pihak tergugat yang meminta pengunduran waktu.


“Hal ini seharusnya tidak terjadi ya, masa jawaban soal pengangkatan Sekda banten aja belum siap, harusnya dari kemarin - kemarin dipersiapkan sehingga tidak merugikan waktu kami, gimana itu coba” tanyanya sambil mengakhiri komentarnya.


Terkait dengan penundaan acara sidang jawaban yang dimohon oleh pihak Sekda Banten, akhirnya Majelis Hakim PTUN Jakarta memberikan waktu kembali pada hari Selasa 30 September 2025.


(SAE)

Cak Munir: PWI dan Dewan Pers Harus Bersama Perkuat Peran Pers Indonesia*

By On Selasa, September 16, 2025







JAKARTA — Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030, Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir, mengajak Dewan Pers untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pers nasional yang profesional, beretika, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 


Ajakan tersebut disampaikannya dalam kunjungan silaturahmi pengurus PWI Pusat ke kantor Dewan Pers, yang diterima langsung oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, Senin (15/9).


Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Cak Munir menegaskan bahwa fokus utama PWI saat ini adalah menjalankan program kerja strategis yang telah dirancang untuk lima tahun ke depan. 


“Kedatangan kami untuk mengajak Dewan Pers berkolaborasi untuk bersama-sama memajukan dan menguatkan peran Pers Indonesia,” ujar Cak Munir, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama LKBN ANTARA.


Cak Munir melanjutkan bahwa PWI berkomitmen meningkatkan kualitas jurnalisme melalui pelatihan, sertifikasi, dan uji kompetensi wartawan. Selain itu, PWI juga akan memperkuat media lokal dan digital agar mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan. 


"Serta penegakan Kode Etik Jurnalistik dan pengembangan literasi media untuk edukasi publik dalam menghadapi berita hoaks," jelasnya.


Dalam kesempatan tersebut, Cak Munir menyampaikan apresiasi khusus kepada Ketua Dewan Pers atas peran aktif anggotanya dalam proses rekonsiliasi PWI. Ia menyebut nama Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers, yang telah memfasilitasi proses bersatunya kembali PWI. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto turut terlibat langsung sebagai panitia Steering Committee (SC) dalam Kongres Persatuan PWI 2025, yang menjadi tonggak penting dalam penyatuan organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.


Kunjungan ini dilakukan tak lama setelah PWI Pusat resmi kembali terdaftar sebagai badan hukum di bawah naungan pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0001616.AH.01.08.Tahun 2025, yang diterbitkan pada 11 September 2025.


Pengesahan ini menjadi titik balik penting bagi PWI dalam memperkuat legitimasi dan konsolidasi internal pasca-dualisme kepengurusan.


Sebagai bagian dari langkah konsolidasi tersebut, PWI juga berencana untuk menempati kembali lantai 4 Gedung Pers, yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan dan sekretariat PWI Pusat. Pemanfaatan kembali ruang tersebut diharapkan menjadi simbol kebangkitan organisasi dan pusat koordinasi program kerja ke depan.


Silaturahmi ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus inti PWI, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari.


Dari pihak Dewan Pers, selain hadir Ketua Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Totok Suryanto, hadir pula anggota Dewan Pers Abdul Manan, Yogi Hadi Ismanto, Rosarita Niken Widiastuti, dan Maha Eka Swasta.

*Cek Biaya Balik Nama, Pemilik Tanah Bisa Simulasi Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku*

By On Sabtu, September 13, 2025








Jakarta - xbintangindo.com

Peralihan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat bisa terjadi karena beragam kebutuhan. Ada peralihan hak karena jual-beli, pemasukan hak ke akta perusahaan, lelang, tukar-menukar, hibah, maupun pewarisan. Semua peralihan hak perlu melalui proses balik nama dari pemilik awal ke pemilik baru di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Informasi mengenai syarat dan ketentuan proses balik nama itu, secara rinci bisa dicek masyarakat dalam aplikasi Sentuh Tanahku.


“Masyarakat bisa cek alur balik nama dari Sentuh Tanahku. Mulai dari syarat dokumen yang perlu disiapkan hingga tarif layanan peralihan hak. Biaya untuk balik nama di BPN ditentukan dari nilai tanah dan luas tanahnya. Dalam Sentuh Tanahku ada fitur Simulasi Biaya yang bisa digunakan pemilik untuk mengetahui perkiraan biaya transaksi yang akan dilakukan,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (12/09/2025).


Sebagai panduan singkat untuk mengetahui syarat dan ketentuan peralihan hak, dari laman utama Sentuh Tanahku, pemilik tanah bisa memilih menu “Layanan” dan lanjut memilih submenu “Info Layanan”. Di dalam submenu itu, berbagai opsi layanan pertanahan bisa dipilih sesuai kebutuhan pemilik tanah, termasuk informasi “Peralihan Hak Pewarisan”. 


Dalam proses balik nama peralihan hak pewarisan, ada sedikitnya delapan syarat, yaitu formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup; surat kuasa apabila dikuasakan; fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; sertipikat tanah asli; Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan; serta Akte Wasiat Notariel.


Syarat berikutnya adalah membawa bukti lunas pembayaran pajak untuk hak atas tanah waris yang dimiliki. Dalam konteks tanah waris, dokumen pajak yang disiapkan, yaitu fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, dan bukti lunas Surat Setoran BPHTB atau SSB. Khusus peralihan hak pewarisan, penerima objek warislah yang perlu membayarkan biaya BPHTB atas tanah waris tersebut. 


Aplikasi Sentuh Tanahku tidak hanya menyediakan informasi soal peralihan hak. Aplikasi ini juga menyediakan fitur yang dapat diakses dari _gadget_ masyarakat, seperti pengecekan status tanah dan informasi legalitas tanah. Sentuh Tanahku dapat diunduh melalui AppStore dan juga Playstore secara gratis. ( Oman ncek )

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *