Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
 *Kiprah Jenderal Suyudi Berantas Kampung Narkoba hingga Tangkap Buron Internasional*

By On Sabtu, Oktober 03, 2026







Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lulusan Akpol 1994 itu kini kembali ke Markas Besar Polri di Trunojoyo setelah setahun menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).


Sebelum menduduki puncak kariernya di kepolisian, Suyudi Ario Seto menorehkan banyak prestasi. Pada saat menjabat Kepala BNN RI, Suyudi dan timnya berhasil menggagalkan berton-ton narkoba yang masuk ke wilayah RI.


Suyudi juga terus mendorong pelarangan vape karena rentan disalahgunakan sebagai modus baru dalam peredaran narkotika. Sebelum di BNN, Suyudi juga pernah menjabat Kapolda Banten dengan sejumlah programnya. Berikut ini kiprah Suyudi Ario Seto.


*Profil Singkat Suyudi*


Lahir Pandeglang, Banten 14 Juli 1973, Suyudi lulus Akpol pada 1994. Pada 2003, ia melanjutkan pendidikan di PTIK dan Sespimti pada 2018 dengan gelar sarjana hukum dan magister sains.


Di bidang akademis, Suyudi meraih Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanegara pada Januari 2026 atas kontribusinya dalam kebijakan penanganan narkoba. Menjabat Kepala BNN pada 2025, Suyudi merupakan alumni Akpol 94 pertama dengan pangkat bintang tiga.


Sepanjang perjalanan kariernya di Korps Bhayangkara, Suyudi memiliki pengalaman panjang dalam penugasan di bidang reserse. Ia mengawali karier sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya.


Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan penting di sejumlah Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dia pernah diamanahi jabatan Kapolsek Pasar Minggu hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.


Pada 2011, Suyudi Ario Seto mendapat kepercayaan menjabat Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kariernya terus menanjak hingga menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017 dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2019.


Tak sampai di situ, Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan strategis di Bareskrim Polri. Dia pernah menjabat Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing pada 2020.


Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan strategis di Bareskrim Polri. Dia pernah menjabat Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing pada 2020.


Pada 2023, Suyudi Ario mendapat kepercayaan menjabat Wakapolda Metro Jaya. Jabatan itu membuatnya resmi menyandang pangkat jenderal polisi bintang satu atau Brigadir Jenderal.


Hanya berselang setahun diangkat sebagai Wakapolda Metro Jaya, Suyudi lalu diangkat sebagai Kapolda Banten tahun 2024. Pangkatnya kembali naik menjadi Inspektur Jenderal atau jenderal bintang dua.


Pada 25 Agustus 2025, Suyudi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN. Pelantikan Suyudi Ario sebagai Kepala BNN berdasarkan Keppres Nomor 118 TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi utama di lingkungan badan narkotika nasional.


*Kepemimpinan Suyudi di Polda Banten*


Sebelum menjabat Kapolri, Suyudi sebelumnya pernah memegang tongkat komando sebagai Kapolda Banten. Suyudi diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2024.


Dalam Commander wish sebagai Kapolda Banten, Suyudi Ario Seto menekankan pelayanan terhadap masyarakat dengan menginisiasi sejumlah program penting, di antaranya Warung Bhabinkamtibmas atau Warbin, Pecak atau Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian Polda Banten, dan Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran.


Warung Bhabinkamtibmas (Warbin) adalah tempat untuk warga menyampaikan saran dan masukan ke polisi Bhabinkamtibmas di desa. Suasana yang dibuat adalah santai dan bersahaja sebagaimana kumpul di warung.


Sedangkan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), program ini dibentuk sebagai respons adanya 450 ribu warga Banten yang saat ini masuk kategori pengangguran. Ini katanya bisa menimbulkan gangguan kamtibmas dan Polri harus mengambil kebijakan untuk peduli pada pengangguran.


"Maka salah satu solusi dengan melaksanakan 3M, yaitu merekrut, melatih, dan menyalurkan dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah hukum Polda Banten," tegasnya.


Seluruh jajaran di bawah juga katanya harus humanis, eksis, bermanfaat, antisipatif, dan tegas. Jajaran diminta agar semangat menjalankan pekerjaan, memiliki rasa bangga, syukur, dan tanggung jawab melaksanakan tugas.


*Operasi Kampung Narkoba di 34 Provinsi*


Di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto, BNN membersihkan kampung di Jakarta dari peredaran narkoba. Operasi besar-besaran yang digelar selama tiga hari, pada 5-7 November 2025, dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia.


"Total kawasan atau kampung rawan narkotika yang menjadi sasaran sebanyak 53 lokasi yang terdapat di 34 provinsi," kata Kepala BNN RI saat itu, Komjen Suyudi Ario Seto, Senin (10/11/2025).


Kampung Ambon dan Kampung Bahari, Jakarta, turut jadi target operasi penindakan narkoba. Dari dua lokasi itu, sebanyak 35 orang diringkus.


Dari tiga hari operasi penindakan itu, tim gabungan berhasil menangkap 1.259 orang. Ribuan orang tersebut diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.


Sejumlah barang bukti narkotika turut diamankan dalam operasi tersebut. Di antaranya 126.325,72 gram sabu, 126,32 kg ganja, hingga 1.428 butir pil ekstasi.


"Selain barang bukti narkotika tersebut petugas gabungan pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti non-narkotika lainnya di antaranya yaitu uang tunai sebanyak Rp 1.543.699.000 dan uang tunai diduga palsu sebanyak Rp 5,5 juta," bebernya.


Operasi di kampung narkoba tak berhenti sampai situ. Pada Minggu (16/8/2026), BNN menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Dalam operasi tersebut, BNN menyita sejumlah barang bukti antara lain narkotika jenis ganja atau gorila yang ada di sebelah kiri. Kemudian, barang bukti uang, kemudian senjata api, ada samurai, ada beberapa peluru, ada handphone, ada aset-aset lain, termasuk di depan rekan-rekan ada mobil 2.


Barang bukti tersebut dipamerkan saat konferensi pers. Mobil mewah berupa BMW dan satu unit Vespa turut dipajang. Petugas menangkap MR di sebuah klinik kecantikan sebelum akhirnya membawanya ke Kampung Bahari.


*Penangkapan Buron Internasional*


Di bawah kepemimpinan Suyudi, BNN juga menangkap salah satu buron Interpol yang menyita perhatian, yaitu Dewi Astutik alias PA (43). Bandar 2 ton sabu senilai Rp 5 triliun itu ditangkap di Kamboja.


"Dari analisis dan pendalaman, yang bersangkutan PAR alias DA bukan kabur ke Kamboja, namun memang awalnya PAR alias DA ini bersentuhan dengan fenomena scamming di Kamboja, karena cepat menghasilkan uang," kata Kepala BNN saat itu, Komjen Suyudi Ario Seto, saat dihubungi, Kamis (4/12/2025).


Suyudi mengatakan Dewi diduga masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Dia disebut sebulan bekerja di tempat scamming.


Singkat cerita, dia bertemu dengan warga negara (WN) Nigeria berinisial DON atau disebut 'godfather'. Mereka lalu bersekongkol untuk melakukan jual beli narkotika ke berbagai negara.


Saat ini sosok godfather itu sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat. DON sudah menjadi buron Drug Enforcement Administration (DEA).


Nama Dewi Astutik telah resmi masuk red notice Interpol sejak 3 Oktober 2024. Dia juga merupakan buron pemerintah Korea Selatan (Korsel). Dewi Astutik ditangkap di Kamboja pada Senin (1/12) tanpa perlawanan.


Penangkapan Dewi Astutik ini hasil kolaborasi internasional BNN RI dengan Bais perwakilan Kamboja, Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Polri dalam hal ini Interpol, Bea Cukai, Kemenkeu, hingga Kemlu.


*Pengungkapan 2,6 Ton Sabu Cair*


Masih di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto, BNN juga menorehkan sejumlah prestasi gemilang. Antara lain adalah pengungkapan 2,6 ton sabu cair di perairan Karimun, Kepulauan Riau, pada Agustus 2026.


Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 awak kapal. Seluruhnya merupakan warga negara asing asal Myanmar. Mereka masing-masing berinisial ST, YY, KZ, PP, TK, KM, HT, SM, dan TH, sementara satunya berinisial ATK merupakan kapten kapal. 


Suyudi menegaskan pengungkapan tersebut bukan sekadar persoalan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Menurut dia, penyitaan 2,6 ton sabu cair tersebut merupakan upaya mencegah narkotika dalam jumlah besar beredar di masyarakat.


"Pengungkapan ini bukanlah sekadar angka statistik, melainkan penyelamatan nyawa manusia dalam skala yang sangat masif," ujar Suyudi saat itu.


Saat di BNN, Suyudi terus mendorong penguatan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik atau vape. Hal ini disebabkan dengan masifnya temuan zat berbahaya dalam vape.


Pernyataan ini disampaikan BNN dalam rapat pembahasan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik yang digelar pada Rabu (9/9), di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat.


BNN yang diwakili Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Aldrin M.P. Hutabarat, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 BNN telah menyita total 8.276,15 mililiter etomidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja, serta sediaan farmasi berupa 2,6 ton metamfitamina cair dan 800 kilogram ketamin HCL.


Dari barang bukti tersebut 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid diungkap di Gresik, Jawa Timur pada bulan Juli. Sementara 1,3 ton ketamin diungkap di Kepulauan Riau pada bulan Agustus, dan masih di bulan yang sama BNN kembali mengungkap 2,6 ton metamfetamin cair di Kepulauan Riau. Selain daerah-daerah tersebut BNN juga melakukan pengungkapan Sumatera Utara, Bali, Jambi, dan Maluku.

Gebrakan Jenderal Suyudi Gagalkan 8 Ton Narkoba dalam 2 Bulan*

By On Sabtu, Oktober 03, 2026









Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap narkoba dalam jumlah besar selama masa kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto. Tercatat, selama dua bulan, BNN berhasil menggagalkan sebanyak 8 ton narkoba.

Prestasi gemilang itu turut mengantarkan Jenderal Suyudi sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Jenderal Suyudi secara resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Kamis (1/10).


Lulusan Akpol 1994 itu dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR pada hari yang sama. Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai Kapolri secara aklamasi.


Sebelum dipilih sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala BNN selama satu tahun lebih. Sepanjang kepemimpinannya itu, BNN telah menggagalkan narkoba dalam jumlah besar.


Yang tak kalah menariknya, selama dua bulan terakhir, lebih dari 8 ton narkoba digagalkan oleh BNN. Pengungkapan tersebut tak terlepas dari sinergi BNN bersama Bea Cukai, Bareskrim Polri, dan unsur terkait.


Sebanyak 8 ton narkoba itu diungkap dalam 4 kasus besar. Dimulai dari pengungkapan 3,37 ton cannabis buds.


Dari pengungkapan cannabis buds tersebut, negara berhasil mencegah potensi kerugian negara mencapai Rp 4,58 triliun, sekaligus menyelamatkan 10,1 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika.


Belum lama ini, BNN bersama tim dari Bareskrim Polri dan Bea Cukai menggagalkan 1,3 ton ketamin dari jaringan internasional dengan nilai ekonomi barang bukti mencapai Rp 2,07 triliun. Pengungkapan ini diperkirakan menyelamatkan 6,49 juta jiwa.


Pada 17 Agustus 2026, operasi gabungan kembali mencatat pengungkapan besar. Sebanyak 2,6 ton sabu cair berhasil digagalkan dari MV Ocean Porter.


Dari 2,6 ton sabu cair yang disita itu berpotensi menghasilkan 2,8 juta cartridge vape narkoba dengan nilai ekonomi mencapai Rp 8,5 triliun. Pengungkapan tersebut menyelamatkan 14,1 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba.


Tak berhenti sampai di situ, BNN bersama instansi terkait lainnya berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba. Berselang tujuh hari, tepatnya pada 24 Agustus 2026, tim gabungan menemukan 800 kilogram ketamin HCL yang disembunyikan di buritan kapal Fu Chang Sing I.


Barang bukti tersebut dikemas dalam 40 karung berisi 800 bungkus. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan terhadap jaringan narkoba internasional melalui jalur laut.


Fu Chang Sing I sebelumnya terdeteksi melakukan aktivitas ship to ship dengan kapal MT asli sebelum akhirnya kedua kapal diintersepsi oleh tim gabungan dari perairan Anambas dan Natuna. Pengungkapan 800 kilogram ketamin HCL tersebut diperkirakan bernilai Rp 1,28 triliun dan sekitar 4 juta jiwa terselamatkan.


Pengembangan kasus juga berhasil mengamankan seorang warga negara Taiwan yang berperan sebagai Manajer Kapal Fu Chang Sing sekaligus pengendali pengiriman barang bukti.


Dalam dua bulan, lebih dari 8 ton narkoba berhasil diamankan dan lebih dari Rp 16,4 triliun nilai ekonomi jaringan berhasil dilumpuhkan. Dan yang lebih utama, lebih dari 34,7 juta jiwa generasi bangsa berhasil diselamatkan. Ini bukan sekadar angka, tetapi perlindungan terhadap manusia, keluarga, dan masa depan Indonesia.


*Profil Singkat Suyudi*


Lahir di Pandeglang, Banten 14 Juli 1973, Suyudi lulus Akpol pada 1994. Pada 2003, ia melanjutkan pendidikan di PTIK dan Sespimti pada 2018 dengan gelar sarjana hukum dan magister sains.


Di bidang akademi, Suyudi meraih doctor honoris causa Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanegara pada Januari 2026 atas kontribusinya dalam kebijakan penanganan narkoba. Menjabat Kepala BNN pada 2025, Suyudi merupakan alumni Akpol 94 pertama dengan pangkat bintang tiga.


Sepanjang perjalanan kariernya di Korps Bhayangkara, Suyudi memiliki pengalaman panjang dalam penugasan di bidang reserse. Ia mengawali kariernya dengan menjabat sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya.


Suyudi Ario Seto juga pernah memegang sejumlah jabatan penting di sejumlah Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dia pernah diamanahi jabatan sebagai Kapolsek Pasar Minggu hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.


Pada 2011, Suyudi Ario mendapat kepercayaan menjabat sebagai Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kariernya terus menanjak hingga menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017 dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2019.


Tak sampai di situ, Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan strategis di Bareskrim Polri. Dia pernah menjabat sebagai Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing di tahun 2020.


Suyudi Ario juga pernah memegang sejumlah jabatan strategis di Bareskrim Polri. Dia pernah menjabat sebagai Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing di tahun 2020.


Pada 2023, Suyudi Ario mendapat kepercayaan menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Jabatan itu membuatnya resmi menyandang pangkat jenderal polisi bintang satu atau brigadir jenderal.


Hanya berselang setahun diangkat sebagai Wakapolda Metro Jaya, Suyudi lalu diangkat sebagai Kapolda Banten pada 2024. Pangkatnya kembali naik menjadi inspektur jenderal atau jenderal bintang dua.


Pada 25 Agustus 2025, Suyudi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN. Pelantikan Suyudi Ario sebagai Kepala BNN berdasarkan Keppres Nomor 118 TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi utama di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

*Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan*

By On Jumat, September 18, 2026

Jakarta  - xbintangindo.com ---

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, siap untuk mengikuti dan membantu proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai Salat Jumat kepada awak media, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat (18/09/2026).


Menteri ATR/Kepala BPN berharap, proses yang sedang berlangsung bisa menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN.


“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.


Di tengah proses hukum yang berlangsung, Menteri ATR/Kepala BPN memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan tetap berjalan. Sejumlah program percepatan layanan yang telah menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN tetap dilaksanakan sesuai dengan target dan ketentuan yang telah ditetapkan.


“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.


Di kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK yang ia inisiasi sejak 22 Oktober 2025 akan terus berlanjut. Kerja sama tersebut dilakukan guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang, menjamin kepastian hukum, mengamankan aset daerah, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. "Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK)," tuturnya.


Turut mendampingi Menteri Nusron pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Oman ncek)

 *Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Untuk Mendukung Layanan kepada Masyarakat*

By On Kamis, September 17, 2026








Jakarta - xbintangindo com --

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penetapan status penggunaan. Penyerahan aset dilakukan di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta pada Selasa (15/09/2026). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa aset yang diserahkan ke Kementerian ATR/BPN akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan kedinasan dan layanan kepada masyarakat.


“Penyerahan aset ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk mendukung layanan kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung. Jadi kami mengapresiasi kepada KPK terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk mendukung layanan yang lebih baik lagi,” ujar Sekjen ATR/BPN.


Aset yang diterima terdiri atas tanah dan bangunan di Komplek Grand Royal Residence I Blok F4, Kelurahan Karang Malang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah 120 m² dan luas bangunan 132 m² senilai Rp569.023.000. Kemudian, sebidang tanah di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, seluas 134 m² senilai Rp143.816.000, serta satu unit kendaraan minibus Daihatsu F700RG TS AT senilai Rp50.359.000. Total nilai aset yang diterima mencapai Rp763.198.000.


Dalu Agung Darmawan menjelaskan, tanah dan bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kedinasan, termasuk mendukung pegawai yang membutuhkan fasilitas tempat tinggal dinas. Pemanfaatan aset juga akan dikaji untuk mendukung operasional kantor.


“Misalnya untuk pembangunan gedung arsip atau daya dukung lainnya. Nanti kita lihat perkembangannya,” tambah Sekjen ATR/BPN.


Dari sisi KPK, penyerahan aset tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelesaian perkara setelah proses penanganan hukum. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan pemanfaatan barang rampasan negara oleh kementerian dan lembaga menjadi bentuk manfaat lain dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.


“Ketua KPK menitipkan pesan,  terhadap aset-aset ini tolong nanti dikasih plang yang menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari penanganan perkara KPK. Tujuannya adalah untuk edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara itu tidak melulu menghukum pelaku, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat tidak secara langsung, namun melalui kementerian dan lembaga,” ungkap Mungki Hadipratikto.


Penyerahan barang rampasan negara kali ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan sertifikat bukti kepemilikan oleh Direktur Labuksi KPK kepada Sekjen ATR/BPN. Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian HAM serta Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI turut menerima barang rampasan negara.


Dalam kesempatan ini, Sekjen ATR/BPN hadir didampingi Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, Dwi Hary Januarto; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Mateus Joko Slameto, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari KPK, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. (Oman ncek)

*Wamen Ossy: Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan*

By On Rabu, September 16, 2026








Jakarta - xbintangindo com --

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu yang saat ini berkembang, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati setiap proses hukum yang tengah dilakukan. Ia pun berkomitmen mendukung penuh proses yang sedang berlangsung.


“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum (APH) siapa pun. Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh APH,” ujar Wamen Ossy saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/09/2026).


Wamen Ossy mengatakan, Kementerian ATR/BPN tidak akan berspekulasi mengenai substansi perkara maupun kronologi kejadian sebelum adanya keterangan resmi dari pihak berwenang. 


“Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari APH, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian, di mana informasi-informasi itu tentu yang sangat menguasai dan mengerti adalah KPK. Kita tunggu sama-sama. APH pasti akan menyampaikan secara resmi,” ucap Wamen Ossy.


Kementerian ATR/BPN tetap memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan. Hal tersebut menjadi perhatian agar proses hukum yang sedang berlangsung tidak berdampak terhadap kebutuhan masyarakat atas layanan pertanahan.


“Dari sisi Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi antar pimpinan untuk memastikan bahwa integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik tetap bisa dihadirkan di tengah isu yang tengah bergulir ini,” tutur Wamen Ossy.


Untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat di tengah proses pemeriksaan ini, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pengecekan  terhadap layanan di Kantor Pertanahan.


“Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat,” ucap Wamen Ossy. (Oman ncek)

Buruh asal Bogor diberi Upah Kupas Bawang Rp. 700.000/ Kg Sebulan Berpenghasilan Rp. 210 Juta.

By On Minggu, Agustus 16, 2026








Jakarta, xbintangindo.com --

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai besaran upah buruh kupas bawang mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Dalam cuplikan video yang beredar, Prabowo memperkenalkan seorang buruh harian kupas bawang  bernama Susana yang disebut mendapat upah sebesar Rp700.000 per kilogram.

Video tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Lambe Saham di media sosial X. Akun itu bahkan mengkalkulasikan bahwa jika seorang buruh mampu mengupas 10 kg per hari, pendapatan bulanan mereka bisa mencapai Rp210 juta 

Sosok Susana buruh pengupah bawah asal Kabupaten Bogor viral setelah diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto karena mendapat upah Rp 700.000 per kilogram (kg).


Susana diperkenalkan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).


Prabowo memperkenalkan Susana sebagai salah satu penerima manfaat program perlindungan sosial pemerintah.


Dia menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk pendidikan anak.


“Hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” kata Prabowo.


Kisah Susana disampaikan Prabowo untuk menggambarkan penerima manfaat program perlindungan sosial pemerintah.


Selain Susana, Prabowo juga memperkenalkan Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, penerima bantuan Atensi.


Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bantuan sosial bukan dimaksudkan untuk menggantikan kerja keras masyarakat.


Menurut dia, bantuan pemerintah diberikan agar masyarakat rentan tetap memiliki kesempatan mempertahankan kehidupan dan pendidikan keluarganya.


Prabowo juga menyoroti digitalisasi penyaluran bansos yang menurutnya mempercepat verifikasi penerima manfaat.


“Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp 150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis,” beber Prabowo.


Dia mengungkapkan pemeriksaan kelayakan penerima bantuan yang sebelumnya dapat berlangsung 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam bahkan menit melalui digitalisasi.


 *Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

By On Kamis, Juli 23, 2026




 

*



Terbitkan Surat Edaran Percepatan Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Pemerintah Dapat Dirasakan Secara Utuh*

Jakarta - xbintangindo com

Pemerintah memperkuat sinergi dalam mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR, di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Selasa (21/07/2026)


“Melalui penandatanganan SEB ini Kementerian ATR/BPN mendukung penuh pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanahnya, dengan demikian, manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara utuh,” ujar Menteri Nusron dalam keterangannya. 


SEB ini mengatur sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, dan BPS RI, mulai dari penyediaan data, fasilitasi, hingga verifikasi data penerima manfaat. Kementerian ATR/BPN bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota akan mendukung proses tersebut agar pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.


Program sertipikasi tanah bagi MBR sendiri dibagi ke dalam tiga klaster, yakni Program Bantuan Pemerintah, Program Pembiayaan Perbankan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Klaster Mandiri. Menteri Nusron menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN memprioritaskan penyelesaian sertipikasi berdasarkan data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015–2024 yang mencakup sekitar 1,1 juta rumah penerima manfaat.


“Dari 1,1 juta rumah rentang tahun 2015-2024 Ini yang pertama kami bidik. Kami juga akan menyelesaikan berdasarkan data BSPS tahun 2025 sebanyak 45.000 rumah penerima manfaat, juga data BSPS tahun 2026 sebanyak 400.000 rumah penerima manfaat,” jelas Menteri Nusron. 


Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran. Menurutnya, proses verifikasi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat sehingga data yang digunakan dalam pelaksanaan sertipikasi semakin akurat.


“Ini jadi peranan bersama antara Kementerian PKP bersama Kementerian ATR/BPN, BPS RI dan juga BRI dalam kalibrasi datanya. Kita sama-sama nih kerja samanya, BPS juga punya datanya, nanti dari kami juga punya data untuk diverifikasi,” ujar Menteri PKP


Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida; dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Achmad; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Kementerian PKP, BPS RI, dan BRI. (Oman ncek)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *