Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Waspadai Maraknya Website Palsu, Berikut Website Resmi Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Banten* .

By On Jumat, Juni 13, 2025

Jakarta – xbintangindo.com Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengidentifikasi adanya pemalsuan terhadap situs web (Website) BPN di daerah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya website palsu yang mengatasnamakan satker di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

.

"Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di www.atrbpn.go.id serta nomor hotline kami di 0811-1068-0000," ujar Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, dalam keterangannya, Rabu (11/06/2025).

.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Maria Iriana Puji Lestari, meminta jajaran kantor pertanahan untuk menginventarisir website palsu dan melaporkannya ke Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, “Informasikan secara luas melalui website resmi, media sosial dan media lainnya bahwa layanan resmi menggunakan domain .go.id,” ujar Maria ditemui diruangan kerjanya.

.

Maria atau yang akrab disapa ana ini mengatakan, website yang terindikasi bukan merupakan website resmi satker di Provinsi Banten diantaranya https://atrbpnbanten.com/, https://atrbpncilegon.or.id/, https://atrbpnserang.or.id/, dan https://atrbpnpandeglang.or.id/ yang saat ini telah didata oleh Kementerian ATR/BPN dan akan segera dihapus sehingga tidak menyesatkan masyarakat.

.

Ia meminta masyarakat mengakses informasi seputar pertanahan dan tata ruang pada website resmi satker di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten yaitu: 

Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, https://banten.atrbpn.go.id/

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, https://kab-serang.atrbpn.go.id/

Kantor Pertanahan Kota Serang, https://kot-serang.atrbpn.go.id/

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, https://kab-lebak.atrbpn.go.id/

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, https://kab-pandeglang.atrbpn.go.id/

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, https://kab-tangerang.atrbpn.go.id/

Kantor Pertanahan Kota Tangerang, https://kot-tangerang.atrbpn.go.id/

Kantor Pertanahan Kota Cilegon, https://kot-cilegon.atrbpn.go.id/

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, https://kot-tangerangselatan.atrbpn.go.id/

.

"Kami berharap masyarakat berhati-hati. Pastikan domain website yang dikunjungi berakhiran "atrbpn.go.id”, ," tutup Ana. (Oman ncek)

*Beredar Situs Web Palsu Satker Kementerian ATR/BPN, Karo Humas dan Protokol: Pastikan Dapatkan Informasi dari Situs Resmi*

By On Kamis, Juni 12, 2025

Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengidentifikasi adanya pemalsuan terhadap situs web (_website_) satuan kerja (Satker) di sejumlah daerah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya _website_ palsu yang mengatasnamakan Satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN.


"Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di www.atrbpn.go.id serta nomor _hotline_ kami di 0811-1068-0000," ujar Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, dalam keterangannya, Kamis (12/06/2025).


Harison Mocodompis mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait _website_ palsu yang menyerupai portal resmi milik Satker-satker Kementerian ATR/BPN. _Website_ tersebut menduplikasi isi dari _website_ resmi Satker Kementerian ATR/BPN sehingga jika tidak teliti, masyarakat bisa mengira itu adalah situs resmi.


"Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati karena tampilan _homepage website_ palsu tersebut terlihat sama dengan situs asli Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Pastikan domain _website_ yang dikunjungi berakhiran ".go.id”, bukan ".com/.id”, dan sebagainya," tutur Harison Mocodompis.


Karo Humas dan Protokol menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi, baik secara internal maupun external terkait adanya pemalsuan _website_ Satker ini. Diharapkan, _website_ palsu tersebut dapat segera dihapus.


Hingga siang ini, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi kurang lebih 12 _website_ palsu yang menyerupai akun Satker resmi. Karo Humas dan Protokol berharap bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai pertanahan dan tata ruang, serta tidak mudah percaya pada situs yang belum terverifikasi.

*Korsabhara Baharkam Polri dan Posco Internasional, Sepakat (Robot K-9) Unit Ghost Robotic Ikuti Defile Hut Bhayangkara 1 Juli 2025*

By On Kamis, Juni 12, 2025









Jakarta- Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Kunjungi Event Indodefence 2025 di Kebayoran pada hari kamis 12 Juni 2025 pukul 10:00 WIB sampai dengan 13:35 WIB.


Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM menyampaikan, Adapun yang dikunjungi adalah Stand persenjataan ringan buatan Italia dari PT. Gemilang Prahesti Pratama berupa senjata genggam cal 9mm, Stand perlengkapan dan kendaraan taktis polisi dan militer J-Forces dari PT Rido Agung Mitra Abadi, berupa kendaraan VIP dan Posko Taksis.


"Selain itu ada juga Stand teknolongi Ghost Robotic  burupa Robot K-9 dari Posco Internasional Amerika, Stand Teknologi kepolisian Abudhabi, berupa Kendaraan Patroli Polisi yang dlengkapi dengan teknologi Command Center dan Drone pemantau yang menggunakan tenaga Diesel dan Listrik, Stand Kendaraan Taktis dan pengintaian dari PT. Fazza Royal Yantasir Simulasi berupa kendaraan taktis Anti Drone.


"Telah disepakati bahwa Posco Internasional akan berkontribusi dalam kegiatan Defile pada Upacara HUT Bhayangkara ke-79, berupa 1 unit Ghost Robotic (RobotK-9) yang akan dikutsertakan dalam defile di depan pasukan K-9 Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri dan diperoleh beberapa pembanding kendaraan VIP dan Anti Drone sebagaimana yang telah diadakan oleh Korsabhara", tutup Brigjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM

Laga Timnas Vs China, Polri Kerahkan 3.270 Personel Pengamanan

By On Kamis, Juni 05, 2025








Jakarta. Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya pertandingan Timnas Indonesia melawan China. Pertandingan itu akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pukul 20.30 WIB.


“3.270 personel gabungan (untuk pengamanan Timnas Indonesia vs China),” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, Kamis (5/6/25).


Ia menerangkan, ribuan personel itu terdiri dari 2.930 personel gabungan Polri, 189 personel TNI, dan 149 personel pemda.


Dijelaskan Kapolres, para suporter yang akan menonton pertandingan ini diharapkan tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, atau minuman beralkohol ke dalam stadion. Kombes Pol. Susatyo juga berharap para pendukung timnas yang hadir dapat menjaga suasana agar tetap kondusif.


“Pihak pengamanan akan melakukan sterilisasi area dan pengecekan penonton terlebih dahulu. Para suporter diharapkan mematuhi aturan yang berlaku,” jelasnya.

*Kapolri Kirim Bantuan 5.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa Bumi di Bengkulu*

By On Kamis, Mei 29, 2025








Bengkulu, 29 Mei 2025 - Polda Bengkulu menerima bantuan sosial dari Kapolri berupa 5.000 paket sembako untuk korban bencana gempa bumi di Provinsi Bengkulu. Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.


Bantuan yang diterima Polda Bengkulu terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, susu kental manis 1 kaleng, minyak goreng 1 liter, kecap manis 1 botol, mie instan 4 pcs, biskuit 1 pcs, dan teh celup 1 pcs. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,3 SR yang terjadi pada 23 Mei 2025.


Polda Bengkulu telah menyerahkan bantuan dari Kapolri tersebut kepada BPBD Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana. Penyaluran dilaksanakan pada Kamis, 29 Mei 2025 pukul 09.00 WIB, dengan sasaran utama warga terdampak di Perumahan Rafflesia Asri, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu.


Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Mardiyono, S.I.K.,M.Si. (tautan tidak tersedia), menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas bantuan yang diberikan. "Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses pemulihan," ujarnya.


Dengan bantuan ini, Polda Bengkulu dan BPBD Provinsi Bengkulu berharap dapat membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi untuk kembali bangkit dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Bantuan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk peduli dan membantu korban bencana.


Bantuan sosial ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Polri akan terus berupaya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Dalam kesempatan ini, Kapolda Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu korban bencana. "Kami berharap masyarakat dapat membantu korban bencana dengan cara apa pun yang mereka bisa. Bantuan ini dapat berupa materi, tenaga, atau doa," ujarnya.


Dengan kerja sama dan kepedulian dari semua pihak, diharapkan proses pemulihan pasca-bencana dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat kembali hidup normal.

Red xbi//.*

Komrade Soroti Pengadaan Motorized Screen Rp 18 Miliar di DPRD Provinsi Banten : KPK Diminta Sergera Usut Tuntas

By On Kamis, Mei 29, 2025









JAKARTA - xbintangindo.com -- 

Proyek pengadaan motorized screen di DPRD Provinsi Banten dengan anggaran mencapai Rp 18 miliar menuai banyak pertanyaan dan dugaan, salah satunya dugaan korupsi. Proyek pengadaan motorized screen untuk meja rapat DPRD Banten pada tahun anggaran 2024 dipertanyakan karena harga yang dibeli dinilai tidak wajar dan jauh melebihi harga pasar yang biasanya berkisar antara Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per unit, bahkan harga tertinggi hanya mencapai Rp 100 juta.


"Kita patut curiga ada ketidak beresan dalam proyek ini. Harga motorized screen yang dibeli terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Ini menunjukkan bagaimana uang rakyat disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab," kata Fuadi, Ketua Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (Komrade).Rabu 28/05/25,disela aksi di depan gedung Merah putih KPK.


Menurut Fuadi, harga motorized screen yang wajar seharusnya tidak melebihi Rp 100 juta per unit. "Layar apa yang dibeli oleh DPRD Banten sehingga menghabiskan anggaran hingga Rp 18 miliar? Apakah itu layar LED super canggih, layar 3D, atau mungkin layar yang dapat menampung ratusan orang? Kami tidak menemukan alasan yang masuk akal untuk membenarkan anggaran sebesar itu," tambah Fuadi.


Lebih lanjut, kata Fuadi Rincian proyek pengadaan motorized screen ini menunjukkan bahwa terdapat dua paket pengadaan, yaitu pengadaan motorized screen meja rapat bagian sisi/pinggir senilai Rp 9.292.500.000 dan pengadaan motorized screen meja rapat bagian tengah senilai Rp 9.233.500.000. "Kami mendesak KPK untuk menginvestigasi kasus ini secara menyeluruh dan menindak tegas pelaku korupsi yang terlibat," Tandasnya.


Fuadi juga menyoroti peran Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriandhi Hartawan, yang saat ini menjabat sebagai Plh Sekda Banten dan dianggap bertanggung jawab atas proyek tersebut. "Sekretaris DPRD Banten harus bertanggung jawab atas proyek ini. KPK harus memeriksa semua pihak yang terkait untuk memastikan keadilan dan transparansi," Harapnya.


Masih kata Fuadi "Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Kami berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan ini dengan serius dan memulihkan kerugian negara," tambah Fuadi.


Lanjut, Fuadi juga mengingatkan bahwa Komrade akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan melakukan aksi lanjutan jika diperlukan. "Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku," Tegasnya.


"Jika KPK tidak menindaklanjuti laporan ini dengan serius, kami akan melakukan aksi protes dan demonstrasi untuk menuntut keadilan," Tutupnya.

Red xbi//.*

DPP Gerakan KAWAN dan Paseba Tangerang Utara Laporkan Pengadaan Motorized Screen DPRD Banten Rp18,5 Miliar Ke KPK

By On Senin, Mei 26, 2025

Jakarta, xbintangindo.com -- Pengadaan motorized screen untuk meja rapat DPRD Banten pada tahun anggaran 2024 dengan anggaran fantastis Rp18,5 miliar terus menuai sorotan tajam dari publik. Angka yang tidak masuk akal ini diduga sarat dengan praktik mark-up brutal atau bahkan modus bancakan anggaran. Ketua Umum DPP Gerakan Kesejahteraan Relawan Nusantara (Gerakan KAWAN) Kamaludin, menegaskan bahwa pihaknya bersama-sama dengan DPP Paseba Tangerang Utara melaporan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah dokumen sebagai barang bukti adanya gugatan dugaan penyimpangan dalam proyek ini.


"Dengan nominal sebesar itu, masyarakat berhak bertanya: Uang rakyat ini sebenarnya dipakai untuk apa? Jika harga pasar motorized screen berkisar Rp12 juta hingga Rp15 juta per unit, bahkan yang premium hanya Rp100 jutaan, bagaimana bisa DPRD Banten menganggarkan hingga Rp18,5 miliar? Apakah mereka membeli layar berlapis emas?" sindir Kamaludin Senin (26/5/2025).


Pengadaan ini terbagi dalam dua paket, yakni:


1. Pengadaan motorized screen meja rapat bagian sisi/pinggir senilai Rp9.292.500.000



2. Pengadaan motorized screen meja rapat bagian tengah senilai Rp9.233.500.000




“Kedua paket ini dibiayai oleh APBD 2024 dan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris DPRD Banten, dengan lokasi proyek di kantor DPRD Banten, Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, KP3B, Banten,” ungkap Kamaludin seraya menjelaskan bahwa kedua paket ini realisasi pada tanggal 23 Februari 2024 dengan nilai Rp. 9.117.270.000,- dan Rp. 9.060.453.000,-


Kamaludin menegaskan, ada indikasi kuat bahwa proyek ini tidak transparan dan sengaja dibuat buram. Tidak ada spesifikasi teknis yang jelas, jumlah unit yang akan dibeli pun tidak tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). "Jika semua ini dilakukan secara terang-benderang, mengapa begitu sulit mendapatkan informasi detailnya?" tegasnya sambil mengungkapkan berdasarkan data yang dipegangnya banyak dugaan kejanggalan lainnya dalam proyeksi program di gedung DPRD Banten sepanjang tahun 2024.


Dalam analisisnya, Kamaludin menyoroti peran Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriandhi Hartawan, S, STP, M.Si yang saat ini juga menjabat sebagai Plh. Sekda Banten dan paling bertanggung jawab atas proyek ini karena yang bersangkutan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.


"ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat! Kalau memang pengadaan ini benar-benar diperlukan, buktikan. Tunjukkan berapa unit yang dibeli, spesifikasinya seperti apa, dan mengapa harganya bisa melejit jauh dari harga pasar. Jangan berlindung di balik meja birokrasi dan berharap publik lupa!" tukas Kamaludin.


Bila kami asumsikan, kebutuhan akan Motorzed Screen sebanyak 100 unit dengan harga tertinggi per unit sebesar Rp. 100.880.000,-, maka total anggaran yang dialokasikam untuk kegiatan yang dimaksud sebesar Rp. 10.088.000.000,-, masih jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 18.5 M.



Sebagai langkah konkret, Kamaludin memastikan bahwa pihaknya bersama-sama dengan Imam Fachrudin sebagai Ketum DPP Paseba Tangerang Utrara membawa dugaan atas tindak pidana korupsi ke Gedung Merah Putih di Jakarta.


"Kami sudah mengumpulkan data harga pasar, dokumen terkait alokasianggaran atas pengadaan itu, serta analisis perbandingan harga yang menunjukkan ketidakwajaran anggaran Rp18,5 miliar ini. Kami ingin KPK turun tangan mengusut tuntas, termasuk memeriksa siapa saja yang terlibat dalam proyek ini," tegasnya.


Menurut Kamaludin, dugaan skandal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Kalau ini benar-benar proyek bancakan, maka ini adalah perampokan uang rakyat secara terang-terangan! Dan siapapun yang terlibat harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum!"



"DPRD Banten dan Sekretariatnya harus paham bahwa era main proyek seenaknya sudah berakhir! Kami tidak akan tinggal diam melihat anggaran rakyat dihambur-hamburkan tanpa kejelasan!" pungkasnya.


Kamaludin menegaskan bahwa masyarakat kini menunggu, apakah DPRD Banten akan berani membuka data dan membuktikan bahwa proyek ini benar-benar bersih, atau justru terus menghindar dan membiarkan isu ini menggantung. Satu hal yang pasti, mata publik sedang mengawasi!.

Red xbi//.*

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *