Aneh Tapi Nyata, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Katanya Punya APBD Jumbo, Tapi Kemiskinan Tetap Tinggi
On Kamis, November 20, 2025
KABUPATEN TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini sedang menghadapi Anomali antara besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tingginya angka kemiskinan, serta masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Diketahui bersama jika saat ini Kabupaten Tangerang memiliki APBD terbesar di Provinsi Banten hingga mencapai Rp.8,65 triliun, namun persoalan kemiskinan masih jauh dari kata tuntas.
Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang mencatat terdapat 260.900 jiwa atau 6,42 persen penduduk yang masih hidup dalam kemiskinan berdasarkan hasil Susenas Maret 2025. Indeks kedalaman kemiskinan tersebut berada di angka 0,89 dan indeks keparahan 0,21.
Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Provinsi Banten menyoroti tentang lambannya penanganan kemiskinan. Ia menilai lemahnya data kemiskinan membuat berbagai program bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Daerah memperkuat validasi data warga miskin untuk memastikan keakuratan penerima bansos seperti PKH, BPNT, dan bantuan lainnya.
“Data-nya dulu yang harus dikuatkan,” ujar Ahmad Suhud (20/11/2025).
Dirinya juga menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap seluruh program APBD yang diklaim ditujukan untuk penanganan kemiskinan, baik di sektor ekonomi maupun infrastruktur dasar. Jika program tersebut tidak memberikan dampak signifikan, Saya meminta agar segera dievaluasi dan diganti dengan program yang dapat menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan secara nyata," ungkapnya.
"Bayangkan, peningkatan APBD tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan APBD Perubahan 2025, proyeksi PAD naik dari Rp.4,68 triliun menjadi Rp.5,14 triliun atau bertambah sekitar Rp.465 miliar. Kenaikan itu ikut mengerek total APBD menjadi Rp.8,72 triliun.
Namun dari data BPS mencatat bahwa penurunan angka kemiskinan Kabupaten Tangerang pada 2025 hanya 0,13 persen dibanding tahun sebelumnya,"ujarnya
Saya menilai capaian tersebut tidak ideal untuk daerah dengan APBD yang terus meningkat. “Jika angka penurunannya hanya di NOL koma, ini harus diakui ada ketidak tepatan sasaran program - program yang saat ini berjalan,” katanya.
Persoalan pengangguran juga masih menjadi pekerjaan rumah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 mencapai 5,94 persen, hanya turun 0,12 persen dari tahun sebelumnya. Padahal Kabupaten Tangerang dikenal sebagai kawasan industri besar dengan Ribuan pabrik.
Suhud mengatakan, persoalannya bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tetapi juga sistem perekrutan tenaga kerja yang dinilai belum berjalan baik. Bahkan DPRD sendiri juga telah meminta Alokasi Anggaran Khusus untuk memberantas praktik percaloan tenaga kerja pada 2026 karena dianggap hal itu turut memicu tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tangerang," jelasnya
“Kalau kegiatannya masih itu-itu saja dan tidak berdampak besar, maka ujungnya hanya nambah anggaran doang,” tegasnya.
Sementara itu ditempat terpisah Bupati Tangerang Drs. H. Moch Maesyal Rasyid, saat dikonfirmasi mengenai tingginya angka kemiskinan, Dirinya mengaku belum menerima data resmi dari BPS, dan dirinya memastikan akan segera memanggil BPS dalam waktu dekat ini
“Kalau memang benar nanti saya akan panggil BPS-nya, supaya bisa menjelaskan persoalan ini,” ujarnya singkat
(Yanto)
