Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Ketua LSM PENJARA Desak Aparat Tindak Tegas Penarikan Motor oleh Matel Ilegal di Balaraja

By On Jumat, Januari 30, 2026









KABUPATEN TANGERANG – Ketua LSM PENJARA DPD Provinsi Banten mendesak aparat penegak hukum di wilayah Polres Tangerang dan khususnya Polsek Balaraja untuk bertindak tegas terhadap maraknya praktik penarikan kendaraan bermotor di jalan yang diduga dilakukan oleh mata elang (matel) ilegal.


Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dialami seorang warga Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 28 Januari 2026, di kawasan Pasar Sentiong,Balaraja 


Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban  diikuti dari jalan baru Sentiong sampai kampung comrang oleh dua orang tidak dikenal yang mengaku sebagai debt collector dari salah satu perusahaan pembiayaan di wilayah Balaraja. 


Tanpa menunjukkan surat tugas maupun dokumen resmi, kedua orang tersebut langsung mengambil alih sepeda motor korban di tengah jalan.

Akibat kejadian tersebut, korban terpaksa pulang ke rumah dengan menggunakan jasa ojek, sementara sepeda motor miliknya dibawa oleh terduga pelaku.


Ketua LSM PENJARA DPD Provinsi Banten menegaskan bahwa praktik penarikan kendaraan di jalan oleh pihak yang tidak berwenang merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat meresahkan masyarakat. 


Ia meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut serta menindak tegas para pelaku yang diduga merupakan matel ilegal.


“Kami meminta aparat penegak hukum, baik Polres Tangerang khususnya Polsek Balaraja, untuk segera mengambil langkah tegas. Penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan sembarangan di jalan, apalagi tanpa prosedur hukum yang sah,” tegasnya.


Selain itu, Ketua LSM PENJARA juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengalami kejadian serupa. Ia menyebutkan bahwa Polsek Balaraja bahkan telah memasang imbauan resmi di depan kantor sebagai bentuk komitmen penolakan terhadap praktik penarikan ilegal.


“Jika masyarakat mengalami atau menyaksikan penarikan paksa kendaraan di jalan, segera laporkan ke kantor kepolisian terdekat atau hubungi Call Center 110 untuk respons cepat dari Divisi Humas Polri. Jangan diam, karena ini menyangkut rasa aman dan hak warga negara,” pungkasnya.

RDP DPRD Kabupaten Serang Dinilai Kontraproduktif, Aktivis Cikoja: Jangan Lemahkan Pemda Saat Ibu Bupati dan Warga Sedang Berjuang

By On Jumat, Januari 30, 2026

ustadz Ujang Supriatna 

SERANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang yang digelar untuk membahas evaluasi penanganan bencana banjir, justru menuai kritik tajam.


Sejumlah pihak menilai forum tersebut bukan memperkuat upaya kemanusiaan, melainkan berpotensi menjadi panggung yang kontraproduktif karena melemahkan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang di tengah situasi darurat.


Salah satu kritik keras datang dari Ujang Supriatna, Aktivis Formasi Cikoja. Ia menegaskan, di saat warga terdampak sedang membutuhkan solidaritas dan percepatan bantuan, narasi yang dibangun dalam RDP malah cenderung menyudutkan Pemkab dan OPD.


“RDP ini saya nilai kontraproduktif. Saat warga masih berjuang di pengungsian, yang dibutuhkan itu dukungan dan solusi. Bukan framing yang melemahkan Pemda dan OPD yang sedang kerja keras,” tegas Ujang, Kamis (29/1/2026).


Banjir Hari Ini Akumulasi Kebijakan Masa Lalu


Ujang menilai banjir besar yang melanda puluhan desa di 27 kecamatan bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, musibah ini merupakan akumulasi dari kebijakan masa lalu yang tidak pro lingkungan, terutama terkait tata ruang dan pengelolaan daerah resapan air.


“Kalau ada yang mau bicara akar masalah, jangan pura-pura lupa. Banjir separah ini adalah warisan dari kebijakan lama yang tidak ramah lingkungan. Jangan lalu pemerintahan sekarang dijadikan kambing hitam,” katanya.


Pemkab Serang Dinilai Sudah Optimal


Ia juga menolak anggapan bahwa Pemkab Serang gagap dalam manajemen krisis. Menurutnya, justru penanganan bencana kali ini menunjukkan kehadiran pemerintah di lapangan.

Bahkan, Ujang menyebut tidak ada korban meninggal akibat kelalaian Pemda di tengah bencana besar ini.


“Dari banyaknya banjir, korban meninggal hanya dua kasus, dan itu pun bukan karena Pemda lalai. Satu karena struk di Padarincang, satu tenggelam di Binuang karena korban ODGJ yang sulit diarahkan. Jadi jangan dibelokkan seolah Pemda abai,” ujarnya.


Anggaran Bukan Satu-satunya Ukuran


Terkait sorotan anggaran Rp500 juta pada BPBD dan buffer stock Dinsos Rp500 juta, Ujang menilai hal itu tidak boleh dijadikan alat untuk menyimpulkan kinerja Pemda buruk.


“Dalam situasi darurat, bukan cuma angka yang dilihat. Yang utama itu kecepatan mobilisasi, koordinasi, dan tindakan nyata. Dan faktanya OPD bergerak,” ucapnya.


RDP Jangan Jadi Bencana Baru


Ujang menegaskan, bila RDP hanya dijadikan ruang memperbanyak kritik tanpa solusi, maka forum tersebut justru melahirkan kerugian baru.


“Kalau RDP hanya untuk menyudutkan, itu bukan membantu warga, itu malah bikin bencana baru: bencana opini dan bencana politik. Dan itu lebih merugi karena menghambat kerja kemanusiaan,” tandasnya.


Di akhir, ia mengajak semua pihak—baik DPRD, tokoh politik, maupun publik—untuk menahan diri dan mengutamakan keselamatan masyarakat.


“Kabupaten Serang butuh kerja nyata, bukan panggung. Saat ini waktunya gotong royong, bukan saling jatuhkan,” pungkasnya.

Rangkaian HPN 2026, PWI dan Kemenhan Gelar Retret Perkuat Pers Profesional dan Berwawasan Kebangsaan

By On Kamis, Januari 29, 2026





Bogor — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Retret PWI Tahun 2026 sebagai upaya strategis memperkuat peran insan pers dalam menjaga ketahanan informasi, demokrasi, dan keamanan nasional. Kegiatan ini resmi dibuka di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).


Pembukaan retret dilakukan melalui upacara resmi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kemhan RI, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dengan didampingi oleh Ketua Umum PWI, Akhmad Munir dan Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.


Retret PWI 2026 mengusung tema Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional. 


Kegiatan ini diikuti oleh 160 peserta yang merupakan perwakilan PWI Pusat dan PWI Daerah dari seluruh Indonesia, dan akan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.


Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menegaskan bahwa Retret PWI menjadi bagian dari ikhtiar organisasi dalam membentuk wartawan yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat di tengah tantangan disinformasi dan polarisasi publik.


“Dirancang sebagai ruang pembelajaran dan refleksi bersama bagi insan pers, agar wartawan Indonesia tidak hanya kuat secara profesional dan etik jurnalistik, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi tantangan disinformasi, polarisasi, dan dinamika informasi global,” ujar Akhmad Munir.


Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan RI membacakan sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin yang menekankan pentingnya peran pers dalam pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik sebagai bagian dari ketahanan nasional.


“Saya menegaskan bahwa pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan nasional. Dalam konteks ini, pers yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan menempati posisi strategis sebagai mitra negara dalam memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kebebasan pers sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” ungkap Menhan dalam sambutan yang disampaikan Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan.


Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada seluruh peserta Retret PWI 2026. Selanjutnya, para peserta menerima materi Building Learning Commitment (BLC) serta Pengantar Nilai Dasar Bela Negara sebagai fondasi awal dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.


Turut hadir dalam pembukaan Retret PWI 2026 antara lain Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Ferry Trisnaputra, para pejabat Eselon II di lingkungan BPSDM Pertahanan Kemhan, serta jajaran pengurus PWI Pusat.

Kacau...!" MBG di Kragilan dikeluhkan Wali Murid

By On Kamis, Januari 29, 2026





Kab. Serang, xbintangindo.com --

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di sejumlah Sekolah Dasar SDN SENTUL 4 KEC KRAGILAN, menuai keluhan dari wali murid pada kamis (29/1/2026). 


Keluhan terkait porsi, kualitas menu, serta ketidaksesuaian antara informasi dan isi bingkisan viral di berbagai grup WhatsApp masyarakat kerugian. Seorang wali murid yang tidak disebutkan nama menyampaikan kekecewaannya, ia menyatakan bahwa menu MBG yang diterima anaknya jauh dari ekspektasi. 

"Kalau makanan seperti ini, sebenarnya tidak perlu diberikan pemerintah – saya sendiri mampu membeli untuk anak saya setiap hari. Anak-anak dan tidak sesuai dengan harga nya lihat  1 kantong plastik dengan di perhitungkan kan 3 hari coba brapa hrga nya tidak sesuai 


juga demikian. Selain itu, murid kelas 2 SD Sentul 4 kec Kragilan saya sebagai wali murid sangat kecewa terhadap progam MBG yg tidak sesuai  masa 3 hari cuma segitu mau.klw mau ngambil untung jangan gede gede pak makan bergizi hrs seger sesuai kan pak ujar  firman .


Fahmi sebagai kepala sppg nya harus mempertanggung jawab kan dan atas menu (MBG) makan bergizi gratis 


Dan h Mukti sebagai pengelola berdasarkan bahwa wali murid banyak yang komplen terhadap pengiriman satu kantong tersebut di perhitungkan 3 hari.

Amor Karoke di Cikande diduga Hanya Kantongi izin Rumah Makan

By On Kamis, Januari 29, 2026




Kab. Serang, xbintangindo.com --

Dikutip dari media online wartahukum.com Tempat Hiburan Malam (THM) Amor yang berada di kawasan ruko modern Cikande diduga memiliki izin restoran dari OSS ditambah menjual minuman beralkohol diduga tanpa memiliki izin resmi penjualan minuman beralkohol. 


Lemahnya penindakan dari pemangku pejabat daerah Kabupaten Serang membuat pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Kabupaten Serang menganggap remeh pemerintah kabupaten Serang seolah-olah pemerintah Kabupaten Serang bisa dikendalikan oleh pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) Amor Cikande. 



Berkedok Resto dan cafe, Tempat Hiburan Malam (THM) Amor Cikande menyediakan minuman beralkohol dan juga wanita pemandu lagu berpenampilan seksi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah culture masyarakat Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 



Menurut RN warga sekitar THM Amor Cikande mengatakan, sudah lama itu pak berdirinya Amor, iya selama ini aman-aman aja, ada minuman beralkohol dan juga LC nya di dalam, pungkas RN, Kamis (29/01/2026). 



" Nama doang pak Resto juga, di dalamnya ma karaoke, minuman beralkohol, sama LC, tutupnya.

Red xbi//*


Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan Salurkan Bantuan Berupa Sembako ke Warga Yang Terdampak Rumah Longsor di Cikeusal, Serang

By On Kamis, Januari 29, 2026






Kab, Serang, xbintangindo.com

 Kapolres Serang AKBP Dr. Andri Kurniawan , S.I.K.,M.H., berikan bantuan pada warga yang terdampak bencana longsor di Kp.Pasir Manggu Desa Dahu Kec.Cikeusal Kab.Serang -Banten melalui Kapolsek Cikeusal " Iptu Hairus Saleh ST. .Kamis 29/01/2026.


Bantuan tersebut berupa sembako dan diserahkan langsung oleh Kapolsek Cikeusal Iptu Hairus Saleh ST. kepada warga yang terkena musibah longsor.

Ibu Rumsiah  didampingi Kepala Desa Dahu Ali Rohman dan di terima oleh Ibu Rumsiah salah satu warga yang terdampak musibah longsor.



Kapolsek Cikeusal Iptu Hairus Saleh ,mengatakan, "Polri sangat peduli dengan kondisi warga yang terdampak bencana ini. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak."


Dia menambahkan , "Kami akan terus memantau kondisi warga yang terdampak bencana  di beberapa Desa di Kecamatan Cikeusal dan siap memberikan bantuan .lebih lanjut..Ujarnya.


Bantuan ini merupakan bagian upaya Polsek Cikeusal  dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti bencana longsor, banjir dan sebagainya,,Tutup nya


Pada kesempatan yang sama Kades Dahu Ali Rohman yang akrab di sapa Aco mengucapkan terimakasih kepada jajaran Polsek Cikeusal yang sudah tanggap dan sigap membantu warga kami yang terdampak musibah longsor., ini merupakan satu tindakan nyata dari Kepolisian Sektor Cikeusal .,,Bersinergi dan Selalu Bersilaturahmi dengan warga Cikeusal.


Dia pun menambahkan..bahwa kami sedang mengajukan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Serang  Dinas Perkim agar warga yang terdampak musibah longsor bisa mendapat perhatian.berupa perbaikan dari pihak Pemerintah Kabupaten Serang.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Serang Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

By On Kamis, Januari 29, 2026





Serang – Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Serang, Ari Nurrohman, menyampaikan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi dan kerangka sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini.


Ari Nurrohman menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang tepat untuk menjaga netralitas, profesionalisme, dan independensi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.


“Kami dari Pemuda Muhammadiyah Kota Serang dengan tegas mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Struktur ini penting agar Polri tidak terjebak dalam kepentingan sektoral kementerian tertentu dan tetap fokus menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat secara nasional,” ujar Ari Nurrohman.


Lebih lanjut, Ari menyatakan bahwa wacana menempatkan Polri di bawah kementerian atau membentuk kementerian khusus untuk Polri berpotensi melemahkan independensi institusi kepolisian serta dapat mengganggu efektivitas koordinasi nasional, khususnya dalam penegakan hukum dan stabilitas keamanan.


“Polri harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan menjadi alat kepentingan politik atau birokrasi tertentu. Oleh karena itu, kami menolak segala bentuk upaya yang mendorong Polri berada di bawah kementerian atau berdiri sebagai kementerian tersendiri,” tegasnya.


Pemuda Muhammadiyah Kota Serang juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengawal reformasi Polri secara konstruktif, dengan tetap menghormati prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.


Ari menambahkan bahwa dukungan terhadap Polri harus dibarengi dengan dorongan agar institusi kepolisian terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.


“Kami mendukung Polri yang kuat, profesional, dan humanis di bawah komando Presiden demi Indonesia yang aman, adil, dan berkemajuan,” pungkas Ari Nurrohman.

Memalukan..!" Para HRD PT. TTJM Desa Jayanti diusir Pemilik Rumah Tanpa izin

By On Kamis, Januari 29, 2026






Ilustrasi pengusiran.

Kab. Tangerang, xbintangindo.com --

Beredar isu di tengah-tengah masyarakat lingkungan kampung Rengkod Desa Jayanti kecamatan Jayanti kabupaten Tangerang Banten, bahwa beberapa HRD PT. TTJM pemotong ayam kampung Cireungit desa Jayanti diusir mentah-mentah oleh pemilik rumah yang HRD tersebut menempati. 


Kekisruhan tersebut terjadi gegara beberapa HRD menempati rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah atau kepala rumah tangga. Kata Taswan.


Taswan menceritakan kronologis nya kepada wartawan media online xbintangindo.comn. dikantor Pokja Jayanti.


" Kekisruhan terjadi informasi yang saya dapat jika beberapa HRD PT TTJM menempati rumah milik saudara Deky, di kampung Rengkod tanpa izin akhirnya saudara Deky mengusirnya meminta kepada beberapa HRD agar keluar meninggalkan rumah ." Ujar Taswan.


" Usut demi usut .. ternyata intan selaku mantan Deky bekerja di PT. TTJM, karena saat itu wilayah PT. TTJM sedang banjir maka intan punya inisiatif para HRD PT TTJM bekerja di tempat tinggal nya, namun intan lupa jika rumah tersebut pemilik nya saudara Deky mantan suami intan, alhasil ketika Deky mengetahui rumah nya di tempati para HRD PT TTJM tanpa izin kepada dirinya, akhirnya Deky mengusirnya dari rumah miliknya." Tambah Taswan.


" Dengan terjadi insiden kekisruhan tersebut akhirnya kasus tersebut kini menjadi buah bibir masyarakat sekitar." Tutur Taswan.


Sampai berita ini disiarkan pihak PT. TTJM belum dapat dikonfirmasi. 

Red xbi//.*

Bidpropam Polda Banten Santuni Anak Yatim Pondok Pesantren Salafiyah An-Nuronniah

By On Kamis, Januari 29, 2026







Serang - Bidpropam Polda Banten melaksanakan kegiatan bakti sosial menyantuni anak yatim yang ada di Pondok Pesantren An-Nuronniah Kampung Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang-Banten. Kamis (29/1).


Kasubbidprovos, AKBP Dr. I Wayan Artha Ariawan., S.H., S.I.K., M.H, Kasubbidpaminal AKBP Hari Suryadi, SE., S.I.K menghadiri bakti sosial itu.


Serta Personel Unit 1 Subbidpaminal Bidpropam Polda Banten, Personel Subbidprovos Bidpropam Polda Banten turut hadir dalam acara itu.


Penyaluran bantuan paket sembako kepada warga dan anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat.


Kabid Propam Polda Banten, Kombes Pol Murwoto menyampaikan bahwa bakti sosial ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir ditengah masyarakat.


Lanjut Murwoto, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Murwoto berharap melalui kegiatan bakti sosial ini, bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Masih Murwoto, bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian dan empati Polri kepada masyarakat. Dia ingin mempererat tali silaturahmi serta membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.


“Kami berharap bantuan yang ini dapat meringankan beban masyarakat. Sekaligus menjadi pengingat bagi kami bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga disiplin internal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial,” ucap Kombes Pol Murwoto.


Masyarakat Desa Ranjeng menyambut baik kehadiran Polri dan bakti sosial tersebut, dan memberikan apresiasi atas kepedulian Bidpropam Polda Banten.

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Menolak Polri Dibawah Kementerian

By On Kamis, Januari 29, 2026






Cilegon - Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Imam Baihaki mendukung Penuh Polri dibawah kendali Penuh Presiden Republik Indonesia, dan menolak dengan tegas Polri dibawah kementerian, Semoga Polri tetap Profesional, sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat.


Dalam hal ini Kami menyatakan mendukung sepenuhnya Polri tetap di bawah Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Polri memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas keamanan dan Mengayomi Masyarakat," kata Imam Baihaki Selaku Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam tayangan videonya sebagaimana dikutip Kamis (29/1/2026). 


Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini, kata Imam, adalah posisi yang sangat ideal atau tepat. Penempatan tersebut lebih banyak dirasakan manfaat positifnya untuk masyarakat Indonesia. 


"Posisi ini adalah sesuatu yang sangat ideal, dan yang selama ini sudah kita rasakan kemaslahatan dan kemanfaatan yang baik, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya. 


Imam berharap, Presiden dan Polri harus terus bersama-sama menjaga bangsa dan negara ini, demi menciptakan masyarakat yang maju dan modern, Ungkapnya. 


" Mari kita bersama-sama doakan agar Polri senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah SWT, untuk membersamai Presiden dan kita semuanya menjaga negara dan bangsa ini, menuju satu masyarakat yang maju, yang modern, yang diridhoi Allah SWT, Amin YRA," tuturnya

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *