Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Adanya Dugaan LPJ Asli Tapi Palsu Ini Kata Pihak DP3AP2KB

By On Selasa, Mei 16, 2023






LEBAK,xbintangindo.com 

dugaan terjadinya LPJ BLT dana desa asli tapi palsu yang terjadi di desa Hegarmanah kecamatan Cibeber kabupaten Lebak Banten, menurut pihak dinas kabupaten Lebak, 


Sebetulnya kalau pengawasan secara langsung kita tidak kontinyu, tapi pada saat di awal tahun kita ada sosialisasi sesuai dengan PMK dan itu di lakukan pada saat penyusunan perkades, karena bantuan langsung tunai (BLT) itu tidak akan cair ketika belum ada perkades,


Setelah selesai penyusunan mengenai jumlah kelompok penerima bantuan(KPM) yang di cantumkan di perkades lalu kita upload ke pihak pemerintah pusat perkades dan apebedesnya setelah upload di terima dan di proses oleh pemerintah pusat lalu BLTnya bisa cair,ungkap Saepul stap bidang PKPKD yang di utus Jamroni selaku Kabid, di kantornya.


Untuk perubahan penerima itu bisa di lakukan tetapi harus hasil verifikas validasi pihak dinas sosial(DINSOS) tapi tetap awalnya harus di musyawarah desa sebelum di usulkan ke dinas sosial,  


Indikatornya ada di PMK dan di permendes, kalaupun ada KPM yang harus di rubah, tapi saya tidak menyarankan karena pelaksanaannya harus sesuai dengan indikator yang ada di permendes da PMK.



Kalau kami di sini hanya menerima data dari para kepala desa sudah di salurkan atau tidak, kita langsung di upload ke pusat, dan kami tidak tahu persis karena hanya menerima data dari mereka, yang jelas bagi saya apapun yang mereka lakukan harus sesuai dengan perkades dan PMK, dan untuk tahun anggaran 2022 kami tidak menerima laporan ada perubahan KPM sebagai penerima, jelas Saepul. (16/05/2023)(Marwan)

Cegah Stunting, Pemdes Cijedil Salurkan 183 Bantuan Paket Telur dan Ayam

By On Minggu, Mei 07, 2023










CIANJUR,|xbintangindo.com - 

Guna mencegah terjadinya wabah gizi buruk ( Stunting ), khususnya di wilayah lingkungan Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.


Pemerintah Desa (Pemdes) Cijedil Salurkan bantuan berupa telur dan daging ayam dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) dan kantor POS, Minggu, ( 07-05-2023 ) .


" Kami menyalurkan bantuan ini, untuk mencegah terjadinya stunting terhadap warga pasca terjadinya bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu ", tukas Kades Cijedil, Pudin, kepada awak media.


Selain itu, kata pria yang akrab dengan sapaan Bang Dino tersebut, pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada BKKBN dan Kantor POS.


" Kami ucapkan banyak terimakasih kepada pihak BKKBN dan Kantor POS yang telah memberikan bantuan tersebut kepada warga kami. Dan kami juga berharap dengan bantuan tersebut dapat mencegah terjadinya stunting yang telah menjadi program unggulan atau prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur", imbuhnya.

Redaksi xbi Marwan//.*

PKBM Riyadul Mahardika Cianjur Bantah Isu Dugaan Penggelapan PIP

By On Jumat, Mei 05, 2023


Budi Riatman M

CIANJUR,| xbintangindo.com-

Dengan adanya isu-isu di luar Sana tentang PKBM Riyadul Mahardika kecamatan Campaka Cianjur Jawa Barat yang saya kelola terkait PIP itu tidak benar. Jumat 05/05/2023.


Menurut Budi Riatman M," Saya sudah merealisasikan bantuan PIP tersebut, dan saya berani membuktikan kalau PIP warga belajar (WB) yang ada di PKBM ini sudah menerima secara itu sesuai dengan jenjang yang mereka tempuh, 


Lanjut, Tapi memang kalau untuk tahun anggaran 2023 belum kami realisasikan karena dari pihak banknya belum ada jadwal untuk pencairan, sampai saat ini saya masih menunggu informasi dari mereka, 


Kalau nanti pihak bank sudah menggundang saya untuk mencairkan bantuan PIP untuk Warga Belajar (WB) tersebut saya akan langsung memberikan bantuan tersebut terhadap mereka. Sambung Budi.


Dan mudah -mudahan bantuan tersebut dapat memberikan manpaat yang baik terhadap mereka, karena  tujuan saya mendirikan PKBM ini untuk membantu mereka untuk mendapatkan setatus pendidikan yang setara seperti masyarakat yang lainnya, ujar Budi Riatman M.


Masih dengan Budi Riatman M," Selain itu saya berharap agar warga belajar yang lulus di PKBM ini mendapatkan pengetahuan yang luas, mulai pengetahuan sosial ekonomi budaya dan yang lainnya." Ungkap Budi Riatman M, ketika di konfirmasi awak media di rumahnya, (05/05/2023)(Hermawan)

Kepala SMPN2 Mande Diduga Mark-up Siswa

By On Jumat, Mei 05, 2023









CIANJUR,| xbintangindo.com 

pengakuan guru SMPN2 Mande,kecamatan Mande kabupaten Cianjur Jabar. Iseu Sulastri, untuk siswa siswi yang ada di sekolah ini sebanyak 412 siswa dan ini yang tercantum di dapodik dan yang di bayarkan bantuan operasionalnya (BOS) dan memang ada saja siswa siswi yang mengundurkan diri dari sekolah ini yang masuk juga ada. Ungkapnya di kantor SMPN2 Mande.(05/05/1/2023)


Data dan anggaran yang kami kelola itu tidak ada masyalah, bahkan ini sudah di periksa oleh inspektorat kabupaten Cianjur, tegas Iseu.


Hal sedana juga di betulkan oleh para guru, bahwa jumlah Perseta didik di sekolah SMPN2 Mande  sebanyak 412 siswa-siswi dengan jumlah siswa-siswi rata-rata setiap kelas ada 30 siswa-siswi, dengan jumlah ruang kelas 15 rombel.tutur guru-guru. 



Penjelsan dari ibu "Iseu, dan guru di sekolah tersebut kepada awak media, berbeda dengan data poko pendidik (DAPODIK) yang di laporkan pihak sekolah ke pemerintah pusat dan yang di bayarkan BOSnya oleh pemerintah terhadap, SMPN2 mande, dengan jumlah perbedaan sebanyak 118 dari jumlah 412 di dapodik 530 siswa-siswi, di tahun anggaran 2023.  


Sementara Asep Subiyandi, selaku kepala SMPN2 Mande ketika akan di minta penjelasan awak media sedang tidak ada di tempat, 


Di lain pihak, Kabid SMP kabupaten Cianjur Helmi, saat di konfirmasi di ruang kerjanya,(04/05/2023) Saya selaku Kabid SMP di kabupaten Cianjur, sudah beberapa kali menyampaikan terhadap seluruh kepala sekolah khususnya kepala sekolah SMP, 


Untuk melaksanakan kewajiban mereka selaku kepala sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah yang  berlaku, baik, tugasnya sebagai kepala, atau pelaksaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, (BOS) jika mereka tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, maka saya akan menindak tegas sesuai dengan kapasitas saya sebagai kepala bidang, 



Dan ketika mereka terbukti melanggar aturan yang ada, maka saya akan menyerahkan mereka kepada pemerintah yang lebih berwenang untuk menindaklanjut persoalannya, tegasnya.(Hermawan)

Pejabat Desa Mulyasari Diduga Korupsi BLT Dana Desa

By On Kamis, Mei 04, 2023









Cianjur,xbintangindo.com 

berdasarkan pengakuan salah satu warga desa Mulyasari kecamatan cilaku kabupaten Cianjur Jabar, pada tahun 2021 saya mendapatkan bantuan dari desa Mulyasari sebesar, Rp 300.000 setiap satu bulan selama enam bulan dengan dua kali pencairan, dan 


Untuk tahun 2022 juga saya mendapatkan dengan nilai sama Rp300.000 setiap selama enam bulan juga, tetapi setelah itu tidak dapat lagi bantuan tersebut, dan tidak ada informasi apapun setelah  saya menerima bantuan selama enam bulan tersebut, baik dari tahun 2021 dan 2022 apalagi yang BLT extrim, 


Katanya saya dalam satu tahun saya harusnya menerima dua belas bulan atau senilai Rp 3600.000 tapi saya tidak menerima seperti itu, kalaupun ada perubahan penerima dengan cara seperti ini saya tidak setuju dan merasa keberatan karena tidak ada pemberitahuan atau musyawarah untuk pengalihan penerima. Ungkap (U) saat di konfirmasi awak media di rumahnya.(02/05/2023)


Sementara di akui sekertaris desa Mulyasari, untuk realisasi BLT dana desa tahun anggaran 2021 jumlahnya saya lupa berapa berapanya tapi memang betul ada pengalihan penerima di bulan Juli dan itu hasil musyawarah dan di sepakati oleh semua pihak, dan itu menurut saya sudah sesuai dengan peraturan desa, 


Dan untuk tahun anggaran 2022 jumlah keluarga penerima BLT dana desa sebanyak 135 (KPM) dan itu sudah di realisasikan sesuai aturan juga hanya saja perbedaannya tahun 2022 tidak ada perubahan penerima, jadi sesuai dengan hasil musyawarah desa, artinya setiap keluarga penerima manpaat menerima 3600.000 selama satu tahun,  


Kalau ada masyarakat yang mengaku tidak menerima full satu tahun itu saya tidak tahu, karena kami, untuk dan  yang lainnya termasuk pendataan di serahkan ke pihak RT/RW kamu hanya menerima laporan dari mereka, tutur sekdes, di kantor desa Mulyasari (03/05/2022)


Selain itu sekdes desa Mulyasari saat di pinta penjelasa realisasi anggaran jumlah untuk satu tahun anggaran 2022 tidak memberikan penjelasan dengan alasan lupa karena sudah lama, (Hermawan)

Pasca Bencana Gempa Bumi Cianjur Ponpes Darul Ahkam Babakan Sumur Belum Ada Perhatian Pemda

By On Sabtu, Februari 18, 2023








Kondisi pasca gempa.


CIANJUR, xbintangindo.com 

Janji Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Cianjur yang skala prioritas salah satu program unggulan adalah membangun 1000 Kobong/pondok pesantren, rupanya masih jadi isapan jempol belaka. 


Bahkan, pasca terjadinya bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 12-11-2022 lalu, tepatnya hari Senin, salah satu Pondok Pesantren ( Ponpes ) yang berlokasi tepatnya di Kampung Babakan Sumur Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Jabar, yaitu Ponpes Darul Ahkam yang kini kondisinya masih sangat memprihatinkan, bahkan sudah sangat tidak layak huni. (18/02/23).


Lantai keramik ponpes tampak rusak parah. Foto: marwan.

" Sampai saat ini belum ada pendataan dari pihak pemerintah. Karena hawatir bangunannya ambruk, sementara genteng nya diturunkan," tukas Pimpinan Ponpes Darul Ahkam, H. Iskandar, Sabtu ( 17-02-2023).

Rencananya, kata H.Iskandar, pihaknya akan memindahkan Ponpes tersebut ke tempat lain yang dianggap lebih layak.

" Lahannya sudah ada, demi berlangsungnya proses belajar - mengajar para santri untuk menimba ilmu, mungkin kami akan berencana melakukan pembangunan secara swadaya saja, namun di taksir membutuhkan biaya yang tidak sedikit," imbuhnya.

Sementara itu, seperti yang di beritakan media Buser online  beberapa waktu lalu, salahsatu Staf Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren ( PD PONTREN ) Kementrian Agama ( Kemenag ) Cianjur, Hidayat, pihaknya berjanji akan segera mengajukan bantuan ke Kemenag pusat. Namun, hingga saat ini pendataannya pun belum ada. (Marwan)

Dinilai Lemah Pengawasan, Proyek Jembatan Penghubung Sukabumi - Cianjur Tidak Transparan dan APD diabaikan.

By On Jumat, Februari 17, 2023






Tampak pekerja tanpa APD sedang membuat jembatan, Foto: Marwan.


JAWA BARAT, xbintangindo.com 

Proyek pembangunan jembatan penghubung antar Kabupaten Cianjur- Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, anggaran yang bersumber dari APBN melalui Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlokasi di kampung Cikulina Desa Sukaraharja Kecamatan Kadu Pandak Kabupaten Cianjur, pelaksana CV. Koja Bayah terkesan asal-asalan.


Pasalnya, terlihat para pekerja di proyek tersebut tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan upaya untuk melindungi diri dari resiko bahaya yang mungkin terjadi. Hal tersebut Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 8 Tahun 2010 tentang (APD).


Pendi selaku pelaksana progres harian dari CV. Koja Bayah Saat dikonfirmasi terakait pekerja yang tidak menggunakan APD, Ia menerangkan bahwa pihaknya sudah memberikan APD ke setiap karyawan/pekerja.

" Saya sudah memberikan APD terhadap para pekerja, namun mereka (pekerja) tidak memakainya alasannya,  suka nyangkut, apalagi sekarang lagi musim hujan, jadi suka nyangkut jika kerja di atas, teruskan saya bagian pemasang alat beratnya," kilah Pendi.


Hal senada juga dikatakan Yudi selaku kontraktor Saat dihubungi melalui via aplikasi telepon WhatsApp.

"Saya sudah instruksikan pak ke setiap karyawan yang bekerja. Dan mereka semuanya diberikan seragam biru, soal anggaran bersumber dari APBN. Sedangkan untuk papan informasi pernah di pasang namun hilang sekarang tinggal bambunya saja, kalau tidak salah 1 miliar lebih." jawab Yudi.


Sementara itu, Aceng sebagai pengawas dari Dinas PUPR Propinsi Jawa Barat, ketika dihubungi berkali - kali via telepon, guna dimintai keterangannya, sampai berita ini di tayangkan, belum berhasil dihubungi.

sebagaimana diatur dalam UUD Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bahwa setiap kegiatan negara yang anggaran bersumber dari pemerintah rakyat Indonesia wajib mengetahuinya dan ikut mengawasi kegiatan negara tersebut.seperti papan informasi itu wajib dipasang, 

(Marwan )

Menyoal Penyelewengan BLT DD 2021 Ini Pernyataan APDESI Sukanagara,

By On Minggu, November 06, 2022






Ilustrasi uang BLT DD


CIANJUR, |xbintangindo.com= 

Setelah beberapa desa di kabupaten Cianjur tayang pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2021, seperti di desa Mayak kecamtan ci Beber, Desa Sindangsari kecamtan ci Laku Desa Warudoyong kecamtan ci Kalongkulon  dan Desa pasirdalem kecamatan kadupandak, 


Kejadian tersebut di perkuat oleh pengakuan salah satu kepala desa  sindangsari kecamatan Sukanagara, Cianjur Jabar, 



Ayi Rusli selaku kepala desa Sindangsari kecamatan Sukanagara menurutnya, (04/10/2022) dengan sumber anggaran sama dari dana desa memang kami selaku kepala desa dilema untuk merealisasikan program dana desa tersebut, 


karena  masyarakat kami mempunyai hak yang sama, tapi melihat dari anggaran tidak mencukupi, sehingga kami terpaksa merealisasikan dengan mengedepankan kebijakan walaupun secara aturan itu salah,


Menurut saya di kabupaten Cianjur semua kepala desa pasti melakukan dengan sistem yang sama, ungkapnya.(Marwan)

Keterangan Ketua PKBM Dan Oprator Tidak Singkron, Dugaan Warga Belajar Banyak Yang Fiktif Semakin Kuat

By On Minggu, November 06, 2022










CIANJUR, | xbintangindo.com 

salah satu pengurus PKBM Hidayatussadiah Sukanagara memberikan keterangan pengenai keberadaan warga belajar, yang duga Piktif, 


Untuk warga belajar di PKBM yang kami kelola semuanya jelas keberadaanya bahkan lebih dari 1112 warga belajar, itupun terdiri di empat kecamatan, dan  yang lebih tahu mengenai PKBM, mulai dari administrasi sistem dan keberadaan warga belajar, saya yang lebih tahu, ketua hanya menerima laporan dari saya, ungkap Darwis Nurjaman, via telpon seluler,(05/11/2022)


Tambah Darwis, untuk menunjukan keberadaan warga belajar keseluruhan sebanyak itu kami tidak bisa menunjukan di satu tempat, karena jarak yang harus di tempuh oleh warga belajar sangat jauh, dan realisasi program Indonesia pintar (PIP) ada yang sudah realisasi ada juga yang belum, dan itu di ambil masing masing warga belajar, tegasnya. 


Sementara pengakuan Budi Mulyadi  (02/112022) selaku ketua PKBM, ketikan di konfirmasi awak media, mengaku tidak ada warga belajar yang menerima bantuan program Indonesia pintar(Marwan)

Warga Yang Belajar Di PKBM Halimatussadiah diduga. "Fiktif", Kini Menjadi Pertanyaan Publik

By On Kamis, November 03, 2022










CIANJUR,|  xbintangindo.com-  

1112 warga yang tercantum di dapodik pada PKBM Hidayatussadiah Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa barat. 


Keterangan masyarakat terdekat saat di tanya warga yang mengikuti pembelajaran di PKBM tersebut, kurang lebih sekitar 200 orang, tapi saya tidak mengetahui persis, hanya yang pernah saya lihat, ungkap masyarakat yang tidak mau di sebut namanya. (02/11/2022)


Sementara "Budi Mulyadi"  selaku Ketua PKBM sekaligus Koordinator peendidikan (KORDIK) di kecamatan Sukanagara saat di konfirmasi di kantor KORDIK Sukanagara, (02/11/22)


Jumlah warga belajar yang ada di PKBM Hidayatussadiah itu semua sudah sesuai dengan yang tercantum di dapodik, hanya saja peserta warga belajarnya di beberpa kecamtan, seperti di kecamatan Takokak,Pagelaran dan Sukanagara, untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya di lakukan dengan sistem Daring/online 


Kami melakukan kegiatan pembelajaran dengan sistem online sejak tahun 2020 sampai sekarang 2022, 


Mengenai setatus rangkap jabatan sampai saat ini, saya belum pernah mendengan ada larangan dari pihak manapun, yang saya tahu ada wacana itupun berlaku di tahun 2023, jelasnya.


Program BLT DD Di Desa Warudoyong diduga di Salahgunakan Perangkat Desa

By On Kamis, November 03, 2022







CIANJUR,| xbintangindo.com-

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, bahwa pada tahun 2022 penggunaan Dana Desa diatur sebesar 40% Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan exstrem di desa.


“Seluruh Kades dan aparat desa harus mendukung. Ini bentuk totalitas pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan exstrem di desa,” katanya dengan tegas saat menjadi pembicara kunci pada Workshop Kolaborasi Transformasi Ekonomi perkampungan,


Berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, sebesar 40 persen dana desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT, 30 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19, dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya,


Namun hal tesebut sangat jauh berbeda apah di katakan dengan pakta yang terjadi di lapangan salah satunya seperti yang berada di Desa.warudoyong kecamatan Cikalong kabupaten Cianjur jawabarat seperti yang di harapkan oleh pihak pemerintah meskipun sudah di instruksikan dan perintah kebernagai propinsi dan kabupaten/kota,,


Di saat awak media melakukan konfirmasi terhadap oknum kepala desa warudoyong berkaitan dengan program BLT DD untuk anggaran 2021 di ruangan kerjanya ia menerangkan bahwa kerkaitan dengan perogram bantuan BLT DD bukan nya kami tidak mau menerangkan akan tetapi karena kami bisa berada di kantor desa ini karena baru sekitaran ada 2 bulan.


Tambah oknum kepala Desa (D) jika bapa bapa sangat membutuhkan informasi terkait dengan perogram bantuan BLT DD untuk tahun 2021 yang sekiranya bis menjelaskan dan lebih tau ialah sekdes kebetulan beliau sudah lama bekerja di desa,


Setelah beberapa saat di panggil oknum sekdes pun datang dan pihak media pun langsung melakukan konfirmasi dan mempertanyakan terkait dengan program bantuan BLT DD untuk tahun anggaran 2021 ia pun menjelaskan bahwa untuk di tahun anggaran 2021 dari jumlah KPM kisaran 52 orang dan itu semua sudah tersalurkan sesuai harapan,,paparnya oknum sekdes


Tahbah oknum sekdes Dan untuk di akhir tahun 2021 hingga tahun 2022 sekarang untuk para keluarga penerima manfaat (KPM) di desa kami ini ada penambahan KPM yang awalnya 52 KPM dan sekarang menjadi 120 KPM karena kami ada instruksi dari kabupaten di haruskan ada penambahan kuota KPM dan untuk program bantuan tunai BLT DD tersebut dari mulai adanya perogram tersebut untuk para KPM di desa kmi tidak pernah ada pengguliran atau pengalihan KPM kususnya untuk Desa warudoyong dengan dalihnya oknum sekdes tersebut,,




Namun hal tersebut sangat jauh berbeda dengan apah yang di katakan oleh oknum sekdes dan oknum kades nya tersebut namun hal tersebut sangat menyangkan diduga telah terjadi adanya penggantian keluarga penerima manfaat atau KPM,, di Desa warudoyong sehingga pihak media pun gegas langsung mencari informasi untuk sehingga pihak media pun mendapatkan informasi tersebut dan hasil investigasi di lapangan dan melanjutkan melakukan konfirmasi ke pihak RT setempat untuk memperlengkap informasi yang mendapatkan program batuan BLT DD hingga RT pun bisa menjelaskan terhadap media bahwa di ke RT an kami untuk para penerima bantuan perogram BLT DD untuk para KPM untuk setiap mau melakukan pencairan atau pembagian BLT DD sebelumnya di pinta dulu mana yang belum menerima mana yang sudah menerima bantuan dan beberapa warga masyarakat ke RT an kami paling banyak yang menerima bantuan kisaran 4 orang dan kemudian ada lagi pembagian BLT DD di ganti lagi kami juga atas dasar perintah dari pihak desa yang meminta data yang belum mendapatkan sama sekali,,jelas pak RT 




Di tempat terpisah pihak media pun mendapatkan informasi dari para penerima manfaat atau KPM sehingga merekapun memaparkan bahwa semenjak mendapatkan perogram bantuan BLT DD (dana desa) tersebut pada tahun 2021 pihak kami pernah menerima namun tidak pernah menerima lagi apalagi sampai 12 bulan apa lagi di bilang ada tambahan bantuan Xstrim kami juga baru tau sekarang dari bapa bapa kami juga pernah menerima sekitar 6 bulan dan hingga sekarang juga tidak pernah menerima atau mendapatkan lagi bantuan tersebut,,paparnya KPM terhadap media 


Sedangkan bantahan dari oknum sekdes dan kades nya kami tidak pernah melakukan atau pergantian KPM tersebut karena kami juga takut menyalahi aturan pemerintah,,papar nya oknum tersebut (Marwan)

Dugaan Penggelapan BLT DD Di Kecamatan Kadupandak Mulai Terendus

By On Selasa, November 01, 2022







Karikatur 

CIANJUR,| xbintangindo.com 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Kecamatan Kadupandak patut dicurigai penegak hukum harus segera mengambil sikap,


Pelaksanaan realisasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di tahun anggaran 2021 petunjuk teknis tentang realisasinya program tersebut sudah jelas tercantum di dalam peraturan desa, peraturan tersebut tentunya wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang berwenang di bidangnya, seperti pihak dari kabupaten tingkat kecamatan hingga tingkat Desa sendiri, 


Seperti halnya yang terjadi di Desa pasirdalem kecamatan kadupandak, hasil konfirmasi awak media terhadap KPM yang tercantum sebagai penerima bantuan langsung tunai  BLT dana desa Tahun anggaran 2021, beberapa KPM memberikan keterangan terhadap awak media, menurut (N) bahwa bantuan langsung tunai  BLT dan Desa Tahun anggaran 2021 hanya menerima untuk 6 bulan dengan nominal 300 setiap bulannya, dan untuk BLT extreme jangankan menerima mengetahui juga tidak ungkapnya, 


 M,A. Oknum kepala desa saat dikonfirmasi awak media melalui pesan aplikasi, Untuk realisasi bantuan langsung tunai Dana Desa Tahun anggaran 2021 tidak ada perubahan penerima hanya ada penambahan keluarga penerima manfaat dan untuk jumlah keluarga penerima manfaat itu Saya kurang tahu persis nanti saya tanya dulu terhadap perangkat desa, besok saya informasikan, ungkaklpnya, (01/10/22)


Hingga tayangnya pemberitaan ini oknum kepala desa tidak memberikan jawaban apapun bahkan telepon selulernya dinonaktifkan, 


Statement H.Mulyadi selaku anggota  lembaga LPI Tipikor, "persoalan ini tidak bisa dibiarkan kami meminta kepada pihak penegak hukum atau instansi terkait agar segera cepat dan tanggap menyikapi persoalan ini karena saya nilai ini bukan hanya merugikan masyarakat tetapi merugikan pemerintah juga. (Marwan)

Di Duga Terjadi Pungli Orang Tua Siswa Protes

By On Senin, September 19, 2022









CIANJUR|, xbintangindo.com --

Dugaan pungutan yang terjadi di sekolah dasar negeri (SDN) Kidangkencana dengan jumlah siswa sebanyak 266 siswa, 140 siswa laki laki, 126 siswa perempuan, sekolah dasar yang terletak di desa Munjul kecamatan cillaku kab.cianjur Jabar.


Kalau tidak salah sekolah dari tingkat SD,SMP, dan tingkat SMA semua kebutuhan siswa sudah di tanggung perintah melalui program bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga pemerintah membebaskan semua siswa dari biayaya jenis apapun khususnya sekolah negeri, tapi ko anak saya di pinta iyuran senilai Rp3000 untuk setiap malam nghunaya  dengan alasan untuk bayar  kebersihan dan penjaga sekolah.



Selain itu juga pihak sekolah tidak menginformasikan terkait realisasi dana BOS yang di terima oleh sekolah seperti jumlah uang yang diterima sekolah dan untuk apa saja pengalokasiannya, ungkap (r) saat memberikan keterangan kepada wartawan melalui telponseluler,(19/09/22)   

Di tempat terpisah kepala sekolah dasar negeri Kidangkencana, Marlina selaku kepala sekolah, di sekolah ini tidak ada pungutan atau iyuran terhadap siswa karena semua sudah tercover oleh bantuan operasional sekolah (BOS) saya tidak berani apalagi untuk kebersiahan dan bayar penjaga, tegas Marlina di ruang tamu sekolah.

Sementara guru kelas, kelas 2 mengakui adanya iyuran tersebut, memang iyuran tersebut itu ada tapi itu bukan keninginan atau instruksi kami, itu keinginan orang tua siswa, kesepakatan orang tua siswa untuk piket kebersihan setiap hari kalau tidak di kerjakan oleh siswa, siswa tersebut harus bayar senilai Rp3000 dan uangnya di masukan ke kas sekolah, jelasnya.


Tambah Marlina selaku kepala sekolah, kalau memang itu terjadi cukup sampai di saat ini saja. (Marwan//xbi)

Desa Mayak Kec. Cibeber Kab.Cianjur diduga Gelapkan Program Bupati Cianjur BLT DD Miskin Extreme Tahun 2021

By On Rabu, September 14, 2022







CIANJUR,| xbintangindo.com--

Rawannya program pemerintah yang diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena minim sosialisasi kepada masyarakat.


Seperti yang terjadi di kabupaten Cianjur, program Bupati Cianjur Herman Suherman BLT DD miskin Extreme tambahan (3 bulan) dari BLT DD (12 bulan) jadi yang harus diterima oleh KPM kabupaten Cianjur sebanyak 15 bulan, perbulannya KPM menerima senilai Rp. 300.000,-.namun sangat disayangkan KPM di kabupaten Cianjur tidak semuanya merasakan program Bupati Cianjur.


Salah satunya Pengakuan keluarga penerima manpaat (KPM) program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) Desa Mayak Kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Jabar), dari jumlah KPM bulan Januari 2021 sampai bulan Juli 2021 sebanyak 105 KPM, sedangkan bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021 sebanyak 175 KPM, jumlah tersebut beberapa warga mengaku tidak menerima full satu tahun anggaran, dan belum menerima juga BLT DD Miskin Extreme 3 bulan (13.14 dan 15).


"Kalau untuk tahun anggaran 2022 saya sudah tidak menerima lagi karena saya sudah memilih untuk mengambil bantuan yang dari kementrian sosial dengan jenis bantuan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan program keluarga harapan (PKH), tapi pada tahun 2021 saya sebagai KPM menerima BLT DD tapi saya hanya menerima 12 bulan saja tidak menerima sampai 15 bulan ( 3 bulan BLT DD Miskin Extreme) tapi tetangga saya menerima 15 bulan berdomisili di Desa tetangga,(Desa Cipetir), mengapa hak saya tidak diberikan oleh pihak Desa Mayar yah," Tanya  (E). (13/09/2022).


Hal senada juga diceritakan KPM warga Desa Mayar inisial (N), " Awalnya saya juga tidak tau kalau ada tambahan bantuan BLT DD Miskin Extreme sebanyak 3 bulan Rp. 900.000,- tapi kata tetangga Desa di tambah lagi 3 bulan dari program Bupati Cianjur BLT DD Miskin Extreme, tapi mengapa saya juga gak dikasih lalu kemana hak saya, "ucap N bingung.









Awak media saat konfirmasi ke desa Mayak Kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur Jawa Barat (Foto: Hermawan).


Di tempat terpisah,  kepala Desa (Kades) Mayak, Ade Saepudin saat di konfirmasi di kantornya enggan berkomentar, dan kades memanggil staf-stafnya agar menjelaskan dan menjawab pertanyaan kami (wartawan).


" Untuk hal BLT DD Extreme bulan ke  13, 14 dan 15 (3 Bulan)  nanti yang menjelaskan staf saya, semua informasi tentang realisasi BLT DD (12 bulan) dan BLT DD Miskin Extreme (3Bulan) ada di staf desa datanya semua,." Kata Ade Saepudin.


Namun staf Desa Mayak tersebut bukannya memberikan keterangan mengenai realisasi data KPM BLT DD dan BLT DD miskin Extreme tersebut, staf Desa Mayak malah menuduh kami wartawan mau minta uang kepada pihak Desa, dengan alasan tidak terdaftar di persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Cetus salah satu staf Desa Mayak.


" Anda tanya-tanya program BLT DD dan BLT DD miskin Extreme mau minta uang yah, anda saja wartawan yang tidak terdaftar di PWI Kabupaten Cianjur," ucap staf Desa Mayak dengan nada tinggi.

(lMarwan)

Terkait Bantuan PIP Th 2021 Kab.Cianjur, Pernyataan Kepsek Dengan Orang Tua Siswa Tidak Kompak.

By On Rabu, Agustus 17, 2022










CIANJUR,|xbintangindo.com 

Untuk bantuan program Indonesia pintar (PIP) tahun anggaran 2021 MI Negeri maupun MI swasta sudah banyak yang selesai  (LPJ) Laporan Pertanggungjawabannya kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur. 

Salah satunya (MIs) Madrasah ibtidaiyah swasta Al-Ikhlas Salam Nunggal Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Pengakuan Ayi Sopiyah S.pd.i selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS Al-Ikhlas) saat dikonfirmasi melalui by Phone aplikasi WhatsApp mengatakan bahwa sekolahnya sudah selesai semua untuk LPJ PIP ke Kemenag Kabupaten Cianjur.

" Kalau sekolah saya (MIs) Madrasah ibtidaiyah swasta Al-Ikhlas sudah selesai semua LPJ nya ke Kemenag Kabupaten Cianjur dan tidak ada masalah," ungkapnya. 

Namun hasil investigasi Sementara awak media xbintangindo.com di lapangan pengakuan beberapa orang tua siswa/siswi anaknya terlampir, "untuk bantuan PIP tahun anggaran 2021, anak saya tidak menerima PIP, " kata salah satu orang tua MIs Al- ikhlas.

Memang kalau untuk tahun sekarang 2022 ini lanjut orang tua, "Anak saya menerima bantuan PIP nya,  memang 2021 ada gitu pak bantuan PIP, dari Kemenag Kabupaten Cianjur tapi saya tidak tau pak kalau tahun 2021 kemarin bantuan PIP memangnya turun juga yah pak," sambung ortu siswa.

Dugaan penyalahgunaan program PIP selain di MIS Al-Ikhlas  di madrasah ibtidaiyah Al-Qomariyah juga terjadi, Ungkap salah satu siswa dan orang tua siswa MIS Al-Qomariyah Nanggala mekar Ciranjng kabupaten Cianjur Jabar, untuk tahun anggaran 2021 saya hanya mendengar informasi saja mengeni PIP tersebut, tapi kalau untuk tahun 2022 ini anak saya dapat hanya ada partisipasi dari kami terhadap Madrasah, memang tidak di target untuk partisipasi itu, tutur orang tua (S) (16/08/2022)

Asep Suryana Mustopa, kepala MIS Al-Qomariyah, saat di mintai penjelasannya mengenai siswa yang tidak menerima bantuan PIP tahun anggaran 2021 di halaman rumahnya di samping Madrasah, 

"Untuk (KIP) Keterbukaan Informasi Publik, saya jelaskan jika siswa yang mendapatkan PIP tahun anggaran 2021 saat tahun 2021 kurang lebih sebanyak 89 siswa dan ada satu yang tidak bisa di cairkan, karena ada kendala di persyaratan, jadi jika ada yang mengatakan tidak menerima bantuan PIP tolong di tunjukan nama siswa dan orang tuanya serta alamatnya dimana, tegas Asep, 

"Di lain pihak, Advokat Shalatuddin.Z.SH. sebagai ketua lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan kabupaten Cianjur, Saya sebagai lowyer, jika benar terjadi yang  dilakukan oleh pejabat yang diberi amanah oleh pemerintah, melakukan pelanggaran dalam melaksanakan program PIP tersebut, maka saya meminta kepada penegak hukum yang ada di kabupaten Cianjur agar segera melakukan tindakan sesuai undang undang yang berlaku di negara republik Indonesia, tegasnya(Marwan)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *