Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Selly Loamena Terpilih Menjadi Ketua PWI Kabupaten Tangerang

By On Selasa, Januari 21, 2025








Serang, Banten,| xbintangindo.com -- 

PWI Provinsi Banten gelar Rapat pleno yang diadakan di sekretariat PWI Provinsi Banten. Rapat pleno beragendakan santunan anak yatim, penunjukan ketua PWI Kabupaten Tangerang, serta mengenai HPN yang akan diselenggarakan di Riau, Sumatera Bagian Tengah. 


Rapat Pleno penunjukan Ketua PWI Kabupaten Tangerang dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat PWI Banten Lesman Bangun, Sekretaris PWI Banten Fahdi Khalid, Wakil Ketua Bidang Organisasi Teguh Akbar Idham dan Ketua PWI Kabupaten/Kota di Banten. 


Ketua PWI Provinsi Banten Rian Nopandra mengatakan bahwa penunjukan ketua PWI Kabupaten Tangerang sudah berdarasarkan PD PRT yang berlaku. 


"Penunjukan langsung ketua PWI Kabupaten Tangerang sudah berdasarkan PD PRT, dan tidak menyalahi aturan. Selain itu memang ada kekosongan di Kabupaten Tangerang," kata Rian Nopandra. 


Selain itu, Sekretaris PWI Banten Fahdi Khalid juga menambahkan bahwa penunjukan Selly Loamena sudah berdasarkan persyaratan yang berlaku. "Kami menunjuk Selly Loamena untuk menjadi ketua PWI Kabupaten Tangerang selain berdasarkan kesepakatan juga memang yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria sebagai Ketua PWI Kabupaten Tangerang," jelasnya. 


Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Teguh Akbar Idham menjelaskan bahwa penunjukan Selly Loamena menjadi Ketua PWI Kabupaten Tangerang adalah hasil pertemuan beberapa waktu lalu di Tigaraksa dalam pembahasan kosongnya jabatan Ketua PWI Kabupaten Tangerang.

RED xbi 

Dukung Kegiatan Penanaman 1 Juta Hektar Polri-Kementan, Polres Serang Tanam Jagung di Lahan 3,5 Hektar

By On Selasa, Januari 21, 2025






SERANG, - Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengikuti kegiatan penanaman bibit jagung serentak 1 juta hektar Polri dan Kementerian Pertanian di Kampung Bojong, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa (21/1/2025).

 

Usai melaksanakan penanaman benih jagung, Kapolres bersama Wakpolres Kompol Fauzan Afifi, instansi terkait, Bulog mengikuti virtual meeting bersama Kapolri dan Menteri Pertanian.

 

“Kegiatan penanaman benih jagung 1 juta hektar ini dilakukan secara serentak dalam rangka mendukung program Asta Cita swasembada pangan Presiden RI Prabowo Subianto demi terwujudnya ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” terang Kapolres.

 

Dalam kegiatan penanaman bibit jagung di Kampung Bojong, kata Condro Sasongko, Polres Serang memberikan bantuan benih jagung sebanyak 30 kg, pupuk urea 75 kg, NPK sebanyak 100 kg serta pupuk organik Pak Bhabin sebanyak 200 kg serta 60 bingkisan sembako untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

 

Kapolres mengatakan bahwa dalam kegiatan penanaman serentak bibit jagung yang diinisiasi Polri dan Kementerian Pertanian, pihaknya juga melaksanakan penanaman bibit jagung serentak di lahan seluas 3,5 hektar yang tersebar di seluruh polsek jajaran.

 

“Untuk mendukung kegiatan ini, disaat bersamaan Polsek Jajaran juga melakukan penanaman serentak benih jagung diatas lahan 3,5 hektar di wilayah hukum Polres Serang,” kata Condro Sasongko.

 

Kapolres mengatakan kegiatan penanaman jagung serentak ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan produktif menuju swasembada pangan.

 

“Saya berharap gerakan ketahanan pangan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan program ketahanan pangan,” kata Kapolres.

 

Sementara dari layar virtual nampak Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo selaku Ketua Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan mengatakan program penanaman bibit jagung satu juta hektar ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

 

“Kita memonitoring semua kegiatan di posko gugus tugas. Target kami tahun 2025 adalah 600.000 hektar. Kami sudah bekerja sama dengan pihak terkait membuat bibit jagung Bhayangkara yang akan segera di launching pada bulan ini,” jelasnya.

*Dalam Rangka HPN 2025, PWI Banten Gelar Bakti Sosial*

By On Selasa, Januari 21, 2025








Pengurus PWI Banten memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu di kantor PWI.

SERANG - Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Provinsi Riau, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten menggelar Bakri Sosial (Baksos) untuk warga sekitar Sekretariat PWI Banten, Jalan Jenderal Sudirman No 25, Kota Serang, turut hadir Ketua Dewan Penasehat PWI Banten Lesman Bangun, Sekretaris PWI Banten Fahdi Khalid, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Banten Teguh Akbar Idham, Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Banten Adytia Warman, Ketua PWI Cilegon Ahmad Fauzi Chan , Ketua PWI Kabupaten Tangerang Seli, Ketua PWI Tangsel Edi Riyadi, Ketua PWI Kota Serang Iman Esa Firmansyah, Sekretaris PWI Kabupaten Serang Angga Aprilia Siswanto, Wakil Ketua PWI Pandeglang Juanda, Ketua SMSI Kota Serang Ayu Amalia, Ketua SMSI Kabupaten Serang Wisnu Anggora 


Ketua PWI Banten Rian Nopandra mengatakan Baksos ini untuk menyambut HPN 2025, sebagai tuan rumah nya yaitu Provinsi Riau. Dan kegiatan ini juga rutin kita adakan untuk membantu warga sekitar yang ada di sekretariat.


"Kegiatan Baksos ini rutin kita gelar ini juga merupakan bentuk syukur dari rekan - rekam pengurus dan anggota yang menyisihkan sebagian rezeki mereka," jelas Opan sapaan akrabnya, Selasa, 21 Januari 2025.


Selain itu, kata Opan mudah-mudahan dengan adanya baksos ini dapat membantu masyarakat dan bermanfaat. 


Ditempat yang sama Solihin warga sekitar mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh PWI Banten. "Dengan adanya bantuan ini kami merasa terbantu, dan mudah - mudahan bermanfaat bagi kami penerima nya," ungkapnya.

RED xbi//.*

Paguyuban Pengusaha Pribumi : Pengadaan Barang dan Jasa pada APBD 2025

By On Selasa, Januari 21, 2025







Banten_ xbintangindo.com-- Maulana Sastradijaya selaku ketua,Paguyuban Pengusaha Pribumi menyayangkan Keterlambatan pengadaan barang/jasa di awal tahun anggaran 2025 yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor terkait kebijakan politik, antara lain, kurangnya kordinasi pada perubahan kebijakan politik dapat mempengaruhi prioritas pengadaan barang/jasa. Pergantian pemerintahan atau pejabat dapat menyebabkan perubahan kebijakan dan prosedur pengadaan. Pengaruh partai politik dapat mempengaruhi keputusan pengadaan barang/jasa.


Adanya faktor Birokrasi internal dapat menyebabkan Prosedur pengadaan yang rumit dan panjang dapat menyebabkan keterlambatan,  Keterlambatan waktu proses E Katalog maupun tender dapat menghambat proses pengadaan, Keterlambatan penyiapan dokumen pengadaan dapat memperlambat proses. Faktor eksternal lainnya seperti perubahan harga, ketersediaan barang/jasa, dan kondisi ekonomi


Menurut ketua Paguyuban Pengusaha Pribumi, F Maulana Sastradijaya Solusinya adalah melakukan kordinasi internal segera dalam memanajemen risiko pembangunan, khususnya dalam proses tender konstruksi sangat penting untuk segera dilaksanakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek pembangunan. 


Namun perlu juga Identifikasi Risiko sejak dini untuk mengantisipasi Keterlambatan pengiriman dokumen tender  Keterbatasan sumber daya ( PA/PPK/PPTK/Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan), Risiko teknis (kesulitan dalam pelaksanaan), Risiko lingkungan (bencana alam, dampak lingkungan), Risiko politik (perubahan kebijakan, konflik), Risiko hukum (perselisihan kontrak), Risiko operasional (kesalahan dalam pelaksanaan)

Dengan melakukan manajemen risiko yang efektif, penyelenggara dan perusahaan konstruksi dapat mengurangi potensi risiko dan meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan. Perlu dipahami Perhitungan Lama waktu proyek konstruksi dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor yang Mempengaruhi Ukuran dan kompleksitas proyek, Jenis konstruksi (gedung, jalan, jembatan, dll.), Lokasi dan kondisi lapangan, Anggaran dan biaya proyek, Cuaca dan kondisi alam. 


Menurut Ketua Paguyuban Pengusaha Pribumi, F Maulana Sastradijaya memaparkan perkiraan Estimasi Waktu Proyek Konstruksi untuk Proyek kecil atau rehab : 2-4 bulan, Proyek menengah (gedung perkantoran): 4-10 bulan, Proyek besar (infrastruktur): 6 - 12 bulan atau lebih. Dan untuk proyek kompleks (megaproject) bisa sampai: 1-3 tahun atau lebih. 

Dalam Tahapan Proyek Konstruksi perlu dilakukan Perencanaan dan persiapan, Pelaksanaan konstruksi, Pengujian dan serah terima serta adanya masa Pemeliharaan dan perawatan (setelah serah terima)


Harapan kami jangan sampai kepercayaan masyarakat khususnya para pelaku usaha lokal sebagai mitra pemerintahan yang akan datang pada akhirnya malah akhirnya menambah beban pada persaingan usaha sehat serta menghambat pembangunan banten.

_ E Teguh Iman_

Gas 3 Kg Langka dibeberapa Warung dan Toko di Kampung Pabuaran

By On Selasa, Januari 21, 2025














Salah satu anak dari ibu Nurlita sari menunjukkan gas 3 Kg yang kosong. 

Kabupaten Tangerang,| xbintangindo.com --

Kelangkaan isi gas 3 kilo gram (Kg) dirasakan warga kampung Pabuaran RT. 07/03 Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Banten. (20/01/25).

Salah satu warga yang mengeluh akibat kelangkaan gas 3 Kg Juleha warga kampung Pabuaran mengatakan," dari kemarin sore saya kesulitan membeli isi gas 3 Kg beberapa warung maupun toko di kampung Pabuaran kehabisan kesediaan isi ulang gas 3 Kg." Kata Juleha.

Begitu pula dikatakan Nurlita sari," beli isi gas 3 Kg di warung - warung lagi pada kosong dari kemarin, katanya belum ada kiriman dari agen yang biasa ngirimnya," Ujarnya.

kekosongan gas 3 Kg Dibenarkan pemilik toko Madura," sudah 2 hari ini yang biasa ngirim gas 3 Kg belum juga datang ngirim gas 3 Kg, padahal saya sudah menghubungi pihak agen kata nya nanti di kirim namun hingga sore ini mereka belum juga mengirimnya, padahal yang mau beli sudah banyak yang bolak-balik nanyain gas 3 Kg." Keluh Pemilik toko.
RED xbi//.*

H. Alamsyah MK, Pentingnya Pemda Kabupaten Tangerang Memiliki Pasar Hewan

By On Selasa, Januari 21, 2025








Tangerang,_salah satu aktivis kabupaten Tangerang Alamsyah, meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus memberikan dorongan semangat kepada masyarakat agar mau dan antusias dalam beternak. Menurutnya, beternak dapat menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.


"Ketahanan pangan bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus menjadi solusi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.  Dan pastinya Pemkab Tangerang harus  mendukung penuh inisiatif beternak ini, baik melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, maupun kebijakan yang berpihak kepada peternak," ujar Alamsyah.


Selain itu, Alamsyah juga menyoroti pentingnya Pemkab Tangerang untuk mempersiapkan lahan atau lokasi khusus untuk pasar hewan. Dengan adanya pasar hewan, distribusi hasil ternak dapat lebih terorganisir, sehingga peternak memiliki wadah untuk menjual hasil ternaknya secara langsung. Hal ini, menurutnya, juga akan meningkatkan perekonomian lokal.


"Saya berharap ke depan Pemkab Tangerang dapat menyediakan tempat yang representatif untuk pasar hewan, sehingga hasil ternak masyarakat memiliki nilai tambah. Ini juga dapat menjadi penggerak roda ekonomi dan terpantau kesehatan di Kabupaten Tangerang," tambahnya.


Alamsyah optimistis jika Pemkab Tangerang akan  memberikan perhatian lebih pada sektor peternakan, masyarakat akan semakin terdorong untuk terlibat dalam usaha peternakan. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.


Walaupun selama ini desa-desa di kabupaten Tangerang sudah menjalankannya namun tidak berkembang bahkan banyak yang hilang ga tau diamananya, ini kan jelas kurangnya pemberian pemahaman tentang berternak, semoga saja disaat semua pihak hadir dan dilibatkan untuk hal ini maka kedepan masyarakat akan lebih semangat merasa ada yang mendampingi dan memperhatikan.

Redaksi xbi//.*

Satgas Ops Damai Cartenz Tegaskan Situasi Oksop Aman, Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi Isu Hoaks

By On Selasa, Januari 21, 2025







Papua – Satgas Operasi Damai Cartenz dengan tegas membantah tuduhan yang menyatakan bahwa aparat keamanan TNI-Polri menjadikan Gereja Efesus GIDI di Distrik Oksop sebagai pos militer dan gudang logistik perang. Tuduhan tersebut disebut tidak berdasarkan fakta dan hanya merupakan upaya untuk memprovokasi situasi di Papua.


Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menjelaskan bahwa situasi di Distrik Oksop saat ini kondusif dan masyarakat setempat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman. Ia menegaskan bahwa TNI-Polri bertugas untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedamaian di wilayah tersebut.


"Penyampaian isu yang menyebut Gereja Efesus GIDI di Oksop dijadikan markas militer adalah informasi yang tidak benar alias hoaks. Kami mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak mudah percaya dengan isu-isu negatif yang sengaja disebarkan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan kegaduhan," tegas Kombes Pol Yusuf Sutejo, Senin (20/1).


Ia menambahkan bahwa aparat keamanan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Operasi yang dilakukan di wilayah Papua bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.


Dalam keterangannya, Kombes Pol Yusuf Sutejo juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia menekankan pentingnya menyaring informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya lebih lanjut.


"Kami meminta masyarakat Papua untuk tetap waspada terhadap berita-berita palsu yang beredar. Jika ada informasi yang diragukan kebenarannya, silakan konfirmasi langsung kepada pihak yang berwenang atau melalui saluran resmi Satgas Operasi Damai Cartenz," ujar Kombes Yusuf.


Satgas Ops Damai Cartenz terus berkomitmen untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai di Papua. Operasi yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan stabilitas keamanan dan memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka dengan tenteram.


Pemerintah juga mengajak seluruh pihak, termasuk komunitas internasional, untuk mendukung upaya penegakan hukum dan perdamaian di Papua, serta menolak setiap bentuk kekerasan yang dapat merugikan masyarakat sipil.


"Distrik Oksop aman, mari bersama-sama menjaga Papua tetap damai dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab," pungkas Kombes Pol Yusuf Sutejo.

RED xbi//.*

PT. Pelangi Indah Desa Jayanti Kab. Tangerang Gaji Karyawan Baru Rp. 50.000,-/ Hari

By On Senin, Januari 20, 2025






Foto : Tampak Depan PT. Pelangi Indah 

Kab. Tangerang,|xbintangindo.com--

Ternyata diwilayah kabupaten Tangerang masih terdapat perusahaan yang menggaji / memberikan upah kepada karyawannya sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah), perusahaan tersebut berada di wilayah kampung Gandasari Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Banten.


Menurut salah satu karyawan tersebut yang tidak mau namanya disiarkan mengatakan," memang benar pak, kalau karyawan baru di tempat kerja saya itu PT. Pelangi Indah digaji oleh pihak perusahaan senilai Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) /harinya tapi ada kenaikan gaji bagaimana masa kerjanya ada juga kok karyawan yang bekerja sudah lama di gaji Rp. 80.000,- ( Delapan puluh ribu rupiah) perhari," katanya.


Begitu juga dikatakan karyawan lainnya," ya pak benar, upah karyawan baru di PT. Pelangi Indah hanya Rp. 50.000,-/hari saya aja udah tiga tahun bekerja cuma dikasih upah Rp. 60.000 per hari karyawan lama tuh iya sampai Rp. 80.000,-perhari dapat upahnya. Kalau produksinya PT. Pelangi Indah ini bingkai foto." Ujarnya.


Informasi upah Rp. 50.000,- yang diberikan perusahaan bingkai tersebut dibenarkan oleh warga sekitar," ya pak yang saya ketahui upah yang diberikan perusahaan produksi bingkai tersebut untuk karyawan baru hanya Rp. 50.000,-." Ujarnya.


Sanksi bagi perusahaan yang membayar karyawannya di bawah upah minimum (UMR) adalah pidana penjara dan/atau denda. 
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan ini adalah: Minimal 1 tahun penjara, Maksimal 4 tahun penjara. 
Sanksi denda yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan ini adalah: Minimal Rp100 juta, Maksimal Rp400 juta. 
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (63) Undang-Undang Cipta Kerja.

Redaksi xbi//.*

Polri Ungkap Tiga Kasus Besar Judi Online: Sita Aset Rp61 Miliar, Ungkap Sindikat Internasional

By On Senin, Januari 20, 2025








Jakarta - Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan hasil kerja keras dalam pemberantasan judi online. Polri berhasil membongkar tiga kasus besar yang melibatkan situs judi daring dengan total aset yang disita mencapai Rp61 miliar. Ketiga situs tersebut adalah H5GF777, RGO Casino, dan Agen 138, yang beroperasi secara nasional dan internasional.


Menurut Brigjen Himawan, operasi ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dalam Desk Pemberantasan Judi Online yang dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. 


"Upaya ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memerangi judi online yang merugikan masyarakat. Kita terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menindak tegas pelaku dan memutus rantai kejahatan ini," ujar Brigjen Himawan.


Kasus Pertama: Situs H5GF777


Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka, MIA dan AL, yang diduga sebagai pengelola situs. Tersangka AL, yang juga terlibat dalam kasus lain, diduga menggunakan perusahaan PT GMM Giat Pelangkah Maju untuk memfasilitasi pembayaran judi daring. Polri menyita aset senilai Rp47 miliar dari beberapa penyedia jasa pembayaran, termasuk rekening-rekening terkait.


Kasus Kedua: Situs RGO Casino


Sebanyak lima tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang tersangka dengan inisial HJ alias Zeus, yang diduga sebagai manajer operasional situs dan pengendali 17 website judi lainnya. 


"Tersangka HJ bolak-balik antara Jakarta dan Kamboja untuk melatih dan merekrut pelaku lain yang akan dipekerjakan sebagai admin situs judi online," jelas Brigjen Himawan. Dalam kasus ini, Polri menyita uang tunai lebih dari Rp1,6 miliar, kendaraan mewah, dan peralatan operasional.


Kasus Ketiga: Situs Agen 138


Polri juga membongkar jaringan situs Agen 138, yang melibatkan tersangka berinisial JO, JG, AHL, dan KW. Salah satu tersangka, KK, yang diduga sebagai otak dari jaringan ini, masih berstatus buronan. Brigjen Himawan menegaskan, 


"Kami akan terus mendalami aliran dana jaringan ini untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk kaitannya dengan aset-aset seperti Hotel Arus yang disita sebelumnya."


Operasi ini mendapat dukungan penuh dari berbagai lembaga, termasuk Kemenkopolkam, PPATK, KomDigi, Ditjen Imigrasi, dan Kejaksaan Agung. Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan analisis transaksi keuangan untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan aliran dana.


Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian dari KomDigi, Menharik Nur menambahkan, "Kami terus memblokir dan men-takedown situs-situs perjudian online yang kembali bermunculan dengan domain berbeda. Literasi digital juga kami gencarkan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam judi online."


Kejaksaan Agung juga menegaskan komitmennya dalam penuntutan kasus-kasus ini. Direktur Tindak Pidana Umum lainnya, Agus Sahat, menjelaskan, "Kami memastikan penuntutan dilakukan secara maksimal untuk memberikan efek jera, menghindari disparitas hukuman, dan mengamankan aset hasil kejahatan untuk negara."


Kasus-kasus ini menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto, yang telah menginstruksikan koordinasi intensif antara Polri, PPATK, dan kementerian terkait untuk memberantas judi online hingga ke akar-akarnya. 


"Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyelamatkan moral masyarakat dan aset negara," tegas Brigjen Himawan.


Dengan langkah-langkah tegas ini, Polri optimis dapat memberantas perjudian daring yang merugikan masyarakat dan melindungi ruang digital Indonesia.

Red xbi//.*

Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan Demi Beri Jaminan Perlindungan Kaum Buruh

By On Senin, Januari 20, 2025








Jakarta. Xbintangindo com

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan. Pembentukan desk ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri, serta sengeketa tenaga kerja antara perusahaan dan tenaga kerja.


Jenderal Sigit mengemukakan, Desk Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk keberpihakan Polri terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini selalu terjadi. Persoalan-persoalan yang muncul pun tak terlepas dari kondisi dan dinamika global.


“Dan tentunya dengan desk ini kita harapkan bahwa ada saluran bagi rekan-rekan tenaga kerja, rekan-rekan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhannya,” ungkap Kapolri di Rupatama, Senin (20/1/25).


Menurutnya Kapolri, desk ini akan bekerja mulai dari menerima laporan, melaksanakan gelar, dilanjutkan dengan mediasi.


“Dan kalau kemudian ini juga tidak terjadi maka pilihan penegakan hukum sebagai ultimum remedium,” ujar Jenderal Sigit. 


Dengan adanya desk ini, ujar Kapolri, diharapkan bisa menjadikan kaum buruh dan tenaga kerja semakin terlindungi. Selain itu, diharapkan desk ini dapat menciptakan lingkungan industri yang sehat dan membawa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi 8% ke depannya. 


Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengaku mendukung penuh pembentukan Desk Ketenagakerjaan ini. Ia bahkan mengapresiasi Polri atas pembentukan desk tersebut.


“Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh pak presiden kepada semua stakeholders, kementerian bagaimana kolaborasi itu harus ada,” ungkapnya.


Desk Ketenagakerjaan Polri ini, ujarnya, menjadi satu bagian dari sebuah ekosistem utuh bagaimana wujud negara hadir. Hal ini pun semata-mata demi mewujudkan ketenangan kepada pekerja dan memberikan kepastian hukum.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *