Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Peresmian Dapur MBG Yayasan BATASA Tamansari di Desa Sawarna, Dorong Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Warga

By On Sabtu, April 11, 2026









Lebak – Upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat kembali digaungkan melalui peresmian Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dikelola Yayasan BATASA Tamansari di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, pada [ Sabtu 11/4/2026 ].


Peresmian tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah desa,Babinsa, Babinmas,  tokoh masyarakat, relawan, serta perwakilan yayasan. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan di wilayah pesisir selatan Lebak.


Pembina Yayasan BATASA Tamansar kH, Asep Saprudin S.kom.S. Mi.dalam sambutannya menyampaikan bahwa dapur MBG ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyedia makanan bergizi gratis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat lokal.


“Program ini kami rancang tidak hanya untuk membantu pemenuhan gizi, tetapi juga membuka ruang partisipasi warga dalam pengelolaan dapur, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan,” ujarnya.


Kepala Desa Sawarna Induk Iwa,  mengapresiasi inisiatif tersebut dan berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


“Kami menyambut baik hadirnya Dapur MBG ini. Harapannya, bisa membantu menekan angka kekurangan gizi sekaligus menjadi contoh kolaborasi antara yayasan dan masyarakat,” katanya.


Selain itu, kegiatan peresmian juga diisi dengan peninjauan fasilitas dapur, simulasi proses memasak, hingga pembagian makanan bergizi kepada warga sekitar sebagai simbol dimulainya operasional dapur.


Program MBG ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Ke depan, Yayasan BATASA Tamansari berencana memperluas jangkauan program agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di wilayah Lebak selatan.


Dengan hadirnya Dapur MBG di Desa Sawarna, diharapkan sinergi antara lembaga sosial dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan warga.(Red)

*Sosialisasi Tanah Ulayat di Lebak, Dorong Sertifikasi Pastikan Tanah Adat Punya Kepastian Hukum*

By On Kamis, April 09, 2026





Lebak – xbintangindo.com

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Staf Khusus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito, didampingi Pejabat Administrator Kanwil BPN Banten dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Akhda Jauhari beserta jajaran, melaksanakan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kantor Bupati Lebak, Kamis (9/4/2026).


Turut dihadiri oleh Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki, unsur Forkopimda, serta perwakilan masyarakat hukum adat. Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.


Harison menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat.


“Izinkan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Apa yang kita hadiri saat ini adalah momentum awal dari tindakan nyata kehadiran pemerintah dan negara dalam memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak wilayah masyarakat,” ujarnya.


Ia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas agar seluruh masyarakat adat dapat terlibat dalam proses ini. “Dalam semangat ini, kami berharap ada bahasa kerennya, no one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal. Semua harus dirangkul, diajak berdiskusi, sehingga kemanfaatan bagi masyarakat adat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.


Harison menambahkan bahwa Kanwil BPN Banten berkomitmen penuh dalam mendukung proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di seluruh wilayah. “Langkah hari ini mungkin kecil, namun akan diikuti langkah-langkah besar berikutnya. Kami berharap dukungan dari seluruh unsur pemerintah daerah dan arahan dari pemerintah pusat agar program ini dapat berjalan optimal,” tegas Harison.


Staf Khusus ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa program ini dijalankan dengan tiga prinsip utama, yakni tidak menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara, mengedepankan sinergi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional, serta menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat merupakan hak, bukan kewajiban.


Ia juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai unsur masyarakat adat. “Kami mengapresiasi BPN Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak. Kegiatan ini berjalan sukses dan dihadiri oleh para kesepuhan. Harapannya proses ini dapat berjalan lancar hingga output yang diharapkan, yaitu sertifikasi tanah ulayat, serta informasi dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat hukum adat,” ujarnya.


Di Provinsi Banten, pelaksanaan program difokuskan di Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil verifikasi Kantor Pertanahan, terdapat lima masyarakat hukum adat dengan bidang tanah ulayat berstatus clear and clean, yaitu Kasepuhan Cisitu, Guradog, Karangnunggal, Bongkok, dan Cibadak. Sementara itu, 18 masyarakat hukum adat lainnya masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat diproses dalam pendaftaran.


Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini sebagai langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi masyarakat adat di wilayahnya.(Oman ncek)

Awak Media Tanggapi Somasi SMPN 4 Cibeber, Tegaskan Berita Berdasarkan Hasil Konfirmasi

By On Rabu, April 08, 2026






Lebak, Banten — xbintangindo.com --

Awak media memberikan tanggapan atas surat somasi yang dilayangkan pihak SMP Negeri 4 Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, terkait pemberitaan dugaan kejanggalan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).


Dalam surat somasi Bernomor 421.3/542/SMPN4Cbr/IV/2026, pihak sekolah menilai pemberitaan yang telah diterbitkan belum sepenuhnya berimbang dan tidak sesui serta dapat menyesatkan. Mereka juga meminta adanya perbaikan atau ralat terhadap isi berita.


Lebih lanjut dalam isi surat somasi tersebut pihak sekolah mengancam, apabila dalam waktu 2x24 jam sejak surat ini di terima tidak ada itikad baik untuk melakukan klarifikasi, maka kami berhak menumpuk melakukan langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Menanggapi hal itu, awak media menegaskan bahwa pemberitaan yang telah dipublikasikan merupakan hasil konfirmasi langsung dengan pihak terkait, termasuk kepala sekolah. Seluruh informasi yang dimuat disebut berasal dari keterangan kepala sekolah saat proses wawancara berlangsung.


Awak media juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki bukti rekaman hasil konfirmasi serta data pendukung yang dilansir dari sistem informasi publik untuk menjadi dasar dalam penyusunan berita.


“Kami menyajikan berita berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber saat dikonfirmasi. Semua ada rekaman dan bukti pendukung,” ujar perwakilan awak media.


Selain itu, awak media menegaskan bahwa tidak ada unsur mengada-ada maupun opini pribadi dalam pemberitaan tersebut. Informasi yang disampaikan merupakan hasil peliputan di lapangan sesuai dengan keterangan yang diperoleh saat itu.


Terkait penilaian pemberitaan yang dianggap tidak berimbang, awak media menyatakan bahwa proses konfirmasi telah dilakukan kepada kepala sekolah SMP Negeri 4 Cibeber sebelum berita diterbitkan.


Awak media juga menyatakan siap mengikuti proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada data dan bukti yang dimiliki.

Marwan xbi//.*

Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Dana BOS di SMPN 4 Cibeber Kabupaten Lebak, Transparansi Dipertanyakan

By On Selasa, April 07, 2026





Kab. Lebak, xbintangindo.con --

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan kejanggalan dalam alokasi dan realisasi anggaran, khususnya pada pembayaran honor guru honorer.


Sorotan ini mencuat saat awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah, Suwandi. Dalam sesi tersebut, muncul ketidak konsistenan jawaban terkait jumlah guru honorer. Ia sempat menyebutkan jumlahnya dua orang, lalu berubah menjadi tiga, dan akhirnya empat orang. Perbedaan data ini memunculkan tanda tanya besar terkait keakuratan pengelolaan anggaran.


Mengacu pada data sistem informasi publik, total anggaran pembayaran honor guru tahun 2025 tercatat untuk Tahap 1 sebesar Rp. 32.820.000 dan Tahap 2 Rp21.290.000, Total: Rp54.110.000


Sementara di lapangan, masing-masing guru honorer diketahui menerima gaji Rp900.000 per bulan. Jika dihitung dengan asumsi jumlah terakhir, yakni 4 orang selama 12 bulan, maka total realisasi gaji adalah, Rp900.000 x 4 orang x 12 bulan = Rp43.200.000


Artinya, masih terdapat selisih anggaran sebesar Rp10.910.000 yang belum terjelaskan secara rinci.


Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, kepala sekolah menyatakan bahwa selisih tersebut digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kejanggalan baru. Pasalnya, dalam data resmi dari dinas terkait, anggaran pemeliharaan telah memiliki pos tersendiri dengan rincian: Tahap 1: Rp23.325.000, dan Tahap 2: Rp16.186.800, Total: Rp39.511.800


Tidak hanya itu, perbedaan juga ditemukan antara data yang tercatat di dinas dengan papan informasi anggaran yang terpasang di lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi bentuk transparansi kepada publik.


Situasi semakin menguatkan dugaan lemahnya keterbukaan ketika salah satu guru yang dimintai keterangan mengaku tidak mengetahui detail alokasi anggaran. Padahal, dalam mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/ARKAS), guru seharusnya dilibatkan secara aktif.


Meski demikian, pihak sekolah tetap menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS telah diverifikasi dan disetujui oleh dinas terkait. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian yang sulit diabaikan.


Sekilas, selisih Rp10,9 juta mungkin terlihat tidak terlalu besar dibanding total anggaran. Namun dalam konteks pengelolaan dana publik, angka tersebut tetap signifikan dan tidak bisa dianggap sepele.


Yang menjadi persoalan utama bukan hanya soal angka, melainkan pola ketidakterbukaan: data yang berubah-ubah, jawaban yang tidak konsisten, serta minimnya pelibatan pihak internal sekolah. Ini mencerminkan bahwa transparansi belum dijalankan secara utuh.


Lebih jauh lagi, jika benar seluruh laporan telah diverifikasi, maka kualitas pengawasan dari pihak terkait patut dipertanyakan. Apakah proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh, atau sekadar formalitas administratif?


Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas penuh. Dana BOS bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan amanah untuk menunjang kualitas pendidikan. Ketika transparansi mulai kabur, kepercayaan publik pun ikut tergerus.


Sudah saatnya dilakukan audit dan penelusuran lebih mendalam, agar tidak ada lagi ruang abu-abu dalam pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat sekolah.

Petualangan Literasi dan Budaya: SDN Kareogenggong Laksanakan Kunjungan Edukasi Literasi, Budaya, dan Siaga Bencana

By On Rabu, April 01, 2026





Rangkasbitung, 1 April 2026 — SDN Kareogenggong melaksanakan kegiatan bertajuk “Petualangan Literasi dan Budaya Lokal” sebagai bentuk pembelajaran kontekstual di luar kelas yang mengintegrasikan literasi, budaya, serta pendidikan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini diikuti oleh murid kelas VI dengan penuh antusias dan semangat belajar yang tinggi.

Menariknya, kegiatan ini merupakan inisiatif mandiri para murid. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang, disepakati, dan dilaksanakan secara gotong royong oleh murid, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pembiayaan kegiatan pun bersumber dari dana pribadi murid yang berasal dari THR (persenan Lebaran), yang kemudian dikelola secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan perjalanan.

Murid secara aktif terlibat dalam pengumpulan dana, pembayaran ongkos transportasi, pembelian tiket masuk ke lokasi kunjungan, hingga pengaturan akomodasi konsumsi. Proses ini menjadi bagian penting dari pembelajaran nyata dalam hal tanggung jawab, kemandirian, serta pengelolaan keuangan sederhana.


Adapun guru dalam kegiatan ini berperan sebagai fasilitator, khususnya dalam aspek administratif, seperti pengurusan perizinan serta penyampaian surat permohonan kepada instansi yang menjadi tujuan kunjungan. Pendampingan kegiatan juga mendapat dukungan penuh dari wali murid yang turut serta mengawal jalannya kegiatan.

Sinergi antara murid, guru, dan wali murid ini mencerminkan implementasi nyata konsep Tri Pusat Pendidikan yang berjalan dengan baik di SDN Kareogenggong, khususnya di kelas VI.


Adapun rangkaian lokasi yang dikunjungi dalam kegiatan ini meliputi:


1. Perpustakaan Saidjah Adinda

Murid melakukan kegiatan literasi baca serta menonton film edukasi untuk meningkatkan minat baca dan wawasan.


2. Museum Multatuli

Murid mempelajari sejarah dan budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai perjuangan dan kemanusiaan.


3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Lebak

Murid mendapatkan edukasi kesiapsiagaan bencana serta praktik dasar penanggulangan kebakaran.


4. Alun-alun Rangkasbitung

Kegiatan kebersamaan dan rekreasi dilakukan sebagai sarana membangun keakraban dan refleksi.


5. Kolam Renang Allisha Tirtaloka

Kegiatan ditutup dengan rekreasi air yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi seluruh peserta.


Kepala SDN Kareogenggong, Usep Rifaudin, S.Pd., menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini selama memberikan nilai positif bagi murid dan direncanakan dengan baik. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan di luar sekolah. 


“Selama kegiatan ini bernilai positif dan dirancang dengan matang, terutama dalam menjamin keselamatan murid, kami sangat mendukung penuh pelaksanaannya,” ujarnya.


Guru kelas VI, Elmi Hanjar Bait, S.Pd., menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bukti bahwa murid mampu menjadi subjek utama dalam pembelajaran. 


“Kami hanya memfasilitasi dari sisi administratif. Selebihnya, murid menunjukkan kemandirian, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama yang luar biasa,” ungkapnya.


Melalui kegiatan ini, diharapkan murid tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pengalaman berharga yang membentuk karakter, kepedulian sosial, serta kesiapan menghadapi tantangan kehidupan nyata.


Dengan mengusung semangat “Mari Belajar dengan Menyenangkan!”, SDN Kareogenggong terus berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berpusat pada murid.

*"M.Ripai/afeng.

Warga Batu Karut Diduga Edarkan Rokok Ilegal Tanpa Cukai

By On Senin, Maret 30, 2026

Lebak Banten, xbintangindo.com Aktivitas peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai kembali mencuat. Kali ini, dugaan tersebut mengarah pada seorang pria berinisial WH warga Batu Karut, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak.


Berdasarkan penelusuran awak media pada Sabtu,(28/03/26) pra


ktik tersebut diduga telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun menurut pengakuan WH. Transaksi penjualan terbilang berani bahkan extrim, yakni di tempat tinggal miliknya sendiri.


Saat dikonfirmasi langsung di kediamannya, WH tidak sepenuhnya membantah. Ia mengakui bahwa dirinya memang memiliki usaha rokok tanpa cukai.

“Saya memang menjual rokok itu, kurang lebih satu tahun, "ujarnya.


Sedangkan untuk karung berisi rokok tanpa cukai merk S'mooth dan Westbrow kurang lebih 40 selop yang berada di kediamannya, WH mengatakan bahwa rokok tersebut bukan miliknya melainkan milik rekannya inisial SP, "Itu bukan milik saya, saya hanya di titipkan, itu milik SP, "dalihnya.


Ditanya lebih lanjut terkait rokok tanpa pita cukai, WH berkelit dan menelpon rekannya inisial ER, menurut keterangan WH, ER merupakan anggota Polda.


Meski demikian, praktik penjualan rokok tanpa pita cukai tetap merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai resmi dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.


Artinya, meskipun penjualan dilakukan dalam skala kecil atau dengan dalih hanya untuk lingkungan terbatas, tindakan tersebut tetap masuk dalam kategori tindak pidana.


Kasus ini menjadi pengingat bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berpotensi merusak sistem distribusi yang sah. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti temuan ini guna mencegah praktik serupa semakin meluas di masyarakat.

Sepak Bola Meriahkan Halal bihalal di Desa Cilograng Lebak

By On Jumat, Maret 27, 2026




Cilograng Lebak–  xbintangindo.com --

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Desa Cilograng menggelar turnamen sepak bola antar kampung yang berlangsung meriah di lapangan desa, Jumat 27/3/2026.






Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara halalbihalal yang rutin digelar setiap tahun, dengan melibatkan puluhan tim dari berbagai wilayah di Desa Cilograng dan sekitarnya.






Kepala Desa, Cilograng Utom dalam sambutannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan masyarakat.









“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kekompakan warga serta menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan generasi muda,” ujarnya.


Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Ratusan penonton memadati area lapangan untuk menyaksikan pertandingan pembuka yang berlangsung sengit namun tetap menjunjung tinggi fair play.


Selain pertandingan sepak bola, panitia juga menyiapkan berbagai hiburan rakyat  yang turut meramaikan suasana.


Ketua panitia pelaksana Muhendar menambahkan, turnamen ini direncanakan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan sistem gugur hingga babak final.

“Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan yang lebih besar dan mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola dari Desa Cilograng,” katanya.


Dengan digelarnya turnamen ini, diharapkan hubungan antarwarga semakin erat serta mampu menciptakan suasana harmonis di tengah masyarakat pasca perayaan IdulFitri." Pungkasnya.( Red)

Wali Murid Mengeluh, SPPG Citeras Lebak Kirim Menu Makanan ke Penerima Telur Busuk, Buah-buahan Peot dan Singkong Rebus

By On Rabu, Maret 11, 2026



Lebak, xbintangindo.com --

Diduga program presiden Prabowo Subianto agar anak-anak Indonesia di berikan makanan yang bergizi, nyatanya program tersebut dikhianati para oknum SPPG di Citeras kabupaten Lebak Banten, pasalnya makanan yang dikirim ke penerima (anak-anak sekolah) makanan yang tidak layak dikonsumsi. 11/03/26.





Makanan yang dikirim ke penerima anak-anak sekolah menurut wali Murid SDN 2 Citeras yaitu telur rebus yang sudah busuk, buah-buahan sudah peot dan singkong rebus.


" pak maaf tolong sampaikan yabg ngirim MBG /pemilik yayasan  MBG kemaren untuk telor nya bau busuk dan kedepan nya lebih selektif lagi dalam penyajian menu gizi nya.karena kalo kita perhatiin akhir-akhir ini tidak sesuai yang d anjur kan pemerintah sebagai mana mesti nya. Agar anak-anak kita sehat... bagaimana mau sehat kalau anak-anak kita diberikan telor bau busuk begini." Ujar DN Salah satu wali Murid.


Begitu juga dikatakan wali murid lainnya," Bener pak telor yang dikasih ke anak saya juga bau busuk, " celoteh wali murid lainnya.


" Iya maaf pak Banyak yang gak ke makan sama anak-anak juga, buah nya juga jeruk pisang aja pada peot-peot, ini mah bukan bergizi tapi beracun." Ujar Wali murid lagi.


" Waktu hari senin, singkong rebus segala dimasukiin, bagaimana mau sehat anak indonesia, " kata Wali murid lainnya.


Adanya kejadian seperti ini seharusnya pihak badan Gizi Nasional (BGN) segera turun ke lapangan cek dan ricek ke penerima makanan yang dikirim dari SPPG nya, jika itu benar adanya, saya berharap agar BGN menindak tegas pengelola yang ada di Citeras kabupaten Lebak, jangan dibiarkan, kita harus mensukseskan program presiden Prabowo anak-anak Indonesia harus sehat, makanan yang diberikan kepada anak-anak Indonesia harus segar-segar. Kata Pentolan LSM Bintang Indonesia Panji Abdillah SE 

Red xbi//.*

PKBM Bina Mandiri Diduga Manipulasi Data Warga Belajar, Dinas Terkait Tutup Mata

By On Minggu, Maret 01, 2026







Xbintangindo.com  Lebak – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri yang beralamat di kp Leuwi Kopo Rt, 009,RW,003, Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung kencana , kabupaten Lebak-Banten, diduga melakukan manipulasi data Warga Belajar (WB) dalam pelaporan administrasi. 


Dugaan ini mencuat setelah adanya temuan perbedaan antara jumlah peserta didik yang tercatat dalam dokumen resmi dengan kondisi riil di lapangan.


Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, jumlah Warga Belajar yang tercantum dalam laporan diduga lebih besar dibandingkan dengan jumlah peserta aktif yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. 


 praktik tersebut berpotensi berdampak pada besaran bantuan operasional pendidikan nonformal yang diterima lembaga.

Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa ada nama-nama yang tercantum dalam daftar peserta, namun tidak pernah terlihat mengikuti proses pembelajaran. 


“Di data Pencairan BOSP, ada ratusan WB yang dibayar oleh Pemerintah , Paket B sejumlah 109, dan Paket C.60 orang, secara keseluruhan berjumlah 169 orang, tapi yang aktif jauh lebih sedikit,” ujar salah satu sumber.28/2/2026.


Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola PKBM Bina Mandiri belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut, hanya jawaban singkat , bahwa warga belajar di PKBM nya, ada siswa SMP sekitar 15 orang yang datanya di masukan ke PKBM yang di kelolanya, Upaya konfirmasi melalui pesan singkat dan kunjungan langsung ke lokasi belum membuahkan hasil secara rinci.


Secara regulasi, pengelolaan data peserta didik pada lembaga pendidikan nonformal mengacu pada ketentuan pendataan melalui sistem administrasi pendidikan yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan. Jika ditemukan adanya manipulasi atau penggelembungan data demi keuntungan finansial, maka hal itu dapat berimplikasi hukum.


Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap penyelenggara pendidikan wajib menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, apabila dugaan mark’up data tersebut berkaitan dengan pencairan dana bantuan pemerintah, maka berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Praktisi hukum yang dimintai tanggapan menyebutkan, Ena Suharna SH. jika terbukti ada unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan memanfaatkan dana negara, maka pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.


Masyarakat pun berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak segera melakukan klarifikasi dan audit terhadap PKBM Bina Mandiri guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan nonformal di daerah.


Berita ini akan terus dikembangkan seiring dengan upaya konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.

Viral Warga Cisoka Tangerang Maling Mobil Pick-up di Sanghyang Desa Kacapi Lebak Ternyata "Orang Stresss"

By On Rabu, Februari 18, 2026











Kab. Lebak xbintangindo.com --

Viral video seorang pencuri mobil pick-up berwarna hitam Tempat Kejadian Perkara (TKP) kampung Sanghyang Desa Kacapi kecamatan Rangkas Bitung kabupaten Lebak Banten tertangkap basah oleh warga karena kendaraan yang dibawa terduga pelaku pencuri terperosok di drainase sehingga warga beramai-ramai keroyok dan melumpuhkan pelaku. Selasa 17/02/ 26.

Dari tulisan dan pengakuan pelaku dalam video tersebut diterangkan jika pelaku pencurian kendaraan pickup warna hitam tersebut adalah warga kecamatan Cisoka kabupaten Tangerang.


Usut demi usut ternyata pria berbadan kekar kulit sawo matang dalam video mengaku warga kecamatan Cisoka kabupaten Tangerang yang membawa kabur mobil pickup warna hitam ternyata Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) " orang stress".


" Iya benar itu kejadian kemarin (17/02/26) dalam video yang viral terkait pelaku pencurian kendaraan mobil pickup warna hitam di Sanghyang Desa Kacapi kecamatan Rangkas Bitung kabupaten Lebak Banten orang tersebut"orang stress " orang gila". Yang biasa tidur didepan toko material bangunan, ketika mobil sedang di panaskan tiba-tiba orang gila' itu masuk ke mobil dan menginjak pedal gas spontan mobil kebut dan terperosok di drainase dekat jalan raya." Ujar H. Nurjaman.


Alhamdulillah keadaan sudah kondusif dan aman terkendali. Lanjut Nurjaman.

Apeng xbi//.*

JL. Cikulur-Cimarga Lebak Banten Rusak Tak Kunjung dibangun, Warga Ramai-ramai Tanam Padi dan Pohon Pisang ditengah Jalan

By On Rabu, Februari 18, 2026










Foto : Aksi Emak-emak saat menanam padi dan pohon pisang di tengah jalan Cikulur - Cimarga Lebak.

Kab. Lebak Banten, xbintangindo.com --
Kondisi jalan Cikulur - Cimarga Kabupaten Lebak Banten yang sudah puluhan tahun rusak, berlumpur dan licin serta sulit untuk dilalui kendaraan besar mau pun kecil kini warga kesal tagih janji gubernur Banten Andra Soni melaksanakan segera program pemerataan pembangunan jalan Desa. Sabtu, 14/02/26.



Kekesalan puluhan warga Cikulur Cimarga Kabupaten Lebak yang didominasi emak-emak melakukan aksi demo menuntut agar segera dibangunnya jalan Cikulur tersebut yang kondisinya sudah rusak parah sulit untuk dilalui kendaraan. Aksi emak-emak tersebut dengan cara menanam padi dan pohon pisang di tengah jalan Cikulur tersebut.







Foto :  Puluhan warga bahu membahu menanam padi dan pohon pisang di tengah jalan Cikulur 

Salah satu warga Cikulur Cimarga Kabupaten Lebak Banten menjelaskan jika sengaja puluhan warga yang didominasi emak-emak turun ke jalan Cikulur yang kondisinya rusak parah, warga meminta kepada pihak pemerintah Desa, kecamatan , pemerintah daerah kabupaten Lebak maupun pemerintah provinsi Banten agar segera membangunkan jalan yang rusak.


"Sudah puluhan tahun pak kami warga Cikulur Cimarga Kabupaten Lebak Banten belum pernah merasakan kondisi jalan yang nyaman dan bagus, pembangunan jalan di provinsi Banten ini belum ada pemerataan wilayah kabupaten Lebak masih banyak jalan yang rusak, berlumpur dan licin, kami tagih janji gubernur Banten Andra Soni saat kampanye bahwa akan segera berjalan program pemerataan pembangunan jalan desa, sampai saat ini jalan desa Cikulur belum juga direalisasi pembangunannya, kami butuh jalan bagus dan nyaman," Tutur warga Cikulur Cimarga Lebak.

Marwan// Red xbi//.*

Harga Pupuk Subsidi Rp 350.000 Petani Menjerit,

By On Jumat, Januari 23, 2026








Lebak Banten, xbintangindo.com distribusi pupuk subsidi di kampung garung ciguha Desa pasir Gombong  Kecamatan bayah Kabupaten Lebak Banten,  diduga kuat disalahgunakan. Oleh oknum ketua kelompok dan oknum yang punya kios, 

.

Padahal penjualan pupuk subsidi harganya sudah di tetapkan oleh pemerintah, dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) termasuk sistem penyalurannya, agar tepat sasaran, 


 Namun berbeda halnya dengan yang di alami oleh beberapa masyarakat yang berada kampung garung ciguha desa pasirgobong kec.bayah lebak Banten, 


Menurutnya, saya dan dua teman petani, membeli pupuk Urea dan Npk senilai Rp 350.000 untuk dua jenis pupuk tersebut, dari ketua kelompok, kalau untuk sarat pemebelian, saya menggunakan KTP dan Kartu keluarga, (16/01/2026)


Informasi yang diperoleh menyebutkan, pupuk subsidi jenis urea dan NPK disalurkan di luar mekanisme resmi dan diperjualbelikan tanpa mengacu pada data e-RDKK. Praktik ini diduga dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi, dengan harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). 


P, saat di konfirmasi awak media, betul saya menjual ke masyarakat di sini senilai Rp 350.000 karena saya, membeli dari kiosnya dari pak haji, S senilai Rp 135.000 perkarung jadi kalau dua karung Rp 270.000, alesan saya menjual ke masyarakat sebesar Rp 350.000 karena dari kiosnya juga sudah mahal, terus lagi kalau masyarakat di sini banyak yang ngutang, ungkapnya, 


Sementara Haji S, selaku pengelola kios, saya mendistribusikan pupuk sebanyak 150 ton untuk tiga desa, di kecamatan Bayah ini, desa pasirgombong, desa cidikit dan desa cisuren, dan saya menjual ke kelompok dengan harga, 112500 perkarung atau 225.000 untuk dua karung, kalau ketua kelompok memberikan informasi dengan harga Rp 270.000 itu bohong, jelasnya. 


Dampak dari perbuatan oknum pemilik kios dan ketua kelompok tani,  petani yang berhak justru kesulitan memperoleh pupuk saat musim tanam. Sejumlah petani mengaku sudah berulang kali mengeluhkan kondisi tersebut, namun belum ada tindakan tegas dari Dinas terkait.


 Dugaan penyimpangan ini dinilai berpotensi merugikan negara dan mencederai tujuan program subsidi pemerintah.

Pupuk Subsidi diduga disalahgunakan dan Dijual Bebas ke Warung Tanpa RDKK

By On Senin, Januari 12, 2026





Foto ; Pupuk urea bersubsidi 

Lebak Banten, xbintangindo.com istribusi pupuk subsidi di kampung dayasari Desa LebakbTipar Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Banten,  diduga kuat disalahgunakan. Pupuk yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi petani terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),  justru dijual bebas ke warung,hal ini  memunculkan dugaan keterlibatan oknum kios resmi dan ketua kelompok tani.



Informasi yang diperoleh menyebutkan, pupuk subsidi jenis urea dan NPK disalurkan ke luar mekanisme resmi dan diperjualbelikan tanpa mengacu pada data e-RDKK. Praktik ini diduga dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi, dengan harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). 


Dampak dari perbuatan oknum pemilik kios dan ketua kelompok tani,  petani yang berhak justru kesulitan memperoleh pupuk saat musim tanam. Sejumlah petani mengaku sudah berulang kali mengeluhkan kondisi tersebut, namun belum ada tindakan tegas dari Dinas terkait.


 Dugaan penyimpangan ini dinilai berpotensi merugikan negara dan mencederai tujuan program subsidi pemerintah. Ketua ORMAS PERPAM Lebak selatan Parid Padlani,  akan segera mendesak  Aparat dan instansi terkait  segera turun tangan untuk mengusut tuntas dan menindak pihak-pihak yang terlibat.


Pemilik warung, saat di konfirmasi awak media online menyebutkan " saya beli pupuk dari ketua kelompok tani inisial ,Z, dan sebelum nya dikirim langsung oleh kios inisial ,U. Kalau untuk berjualan pupuk paling juga 3 tahun berjalan, dan tadi sudah saya jelaskan saya di kirim lngsung oleh U ke warung , terkait harga ,saya menjual  RP 280.000. dan kalau lokasinya jauh Rp 300.000 / pasang. Terangnya.24/12/2025.


Pemilik kios inisial U. Saat dipintai keterangan, saya pagi-pagi sudah mendatangi ketua kelompok dan warung di kampung daya sari, itu ulah ketua kelompok, karena ketua kelompok tidak ada modal untuk penebusan pupuk dari kami,tapi datangi saja ketua kelompok , sama saya sudah di obrolkan,dan dia pesan ,akang di suruh menemui ketua kelompok,Z, obrolkan saja dengan dia. Katanya.


Dikonfirmasi ketua kelompok tani inisial Z. di kediamannya, " saya menjual pukuk baru satu kali,karena kebetulan saya tidak ada uang untuk menebus nya, jadi kios jangan ngorbankan saya, saya tahu percis bahwa sebelumnya kios sendiri yang suka kirim barang ke warung tersebut, yang saya tau dari dulupun kios yang menjual bebas ke warung tersebut, dan itu sudah berjalan lama,bahkan saya yakinkan kios tidak hanya menjual ke warung itu, kemungkinan ke warung lain pun ada, jangan saya yang di jadikan korban, hayu kalau mau saling bongkar,saya yang punya wilayah disini, dan saya lebih tau semua perbuatan kios. Ungkapnya.25/12/2025.


Menurut ,SI, selaku distributor pupuk , " saya sudah wanti-wanti dan selalu memberikan arahan kepada semua kios, jangan sampai pupuk bersubsidi di jual bebas, dah harganyapun harus mengikuti Harga Eceran Tertinggi(HET) karena pupuk bersubsidi tidak boleh di jual bebas tanpa mengacu ke e,RDKK, jadi jangan sampai dikemudian hari menjadi permasalahan, dan apa bila masih terjadi seperti itu, saya akan cabut ijin nya, dan tidak akan dikirim lagi pupuk. Ujarnya.

Grand Opening Dapur MBG, Kitchen Saelera 6 Terlaksana Dengan Lancar

By On Kamis, Januari 08, 2026






Lebak, Banten,  pelaksanaan opening dapur SPPG kitchen Saelera 6  yang berada Jl. Nasional III, Kp. Ranca Beureum,RT/RW 001/002, Desa Bayah Barat, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Banten, di bawah naungan PT SINAR BULAN MATAHARI, terlaksana dengan aman dan lancar, 


Acara tersebut di hadiri beberapa sektor mulai dari direktur PT sinar bulan matahari sekaligus ketua yayasan nirwasita bumi Nusantara, dan beberapa pejabat di wilayah kecamatan Bayah, seperti 

Bpk. Dr. Ujang, M.AP Giri (Ketua KOMISI IV DPRD Kabupaten Lebak) 

Camat Kecamatan Bayah,

Kapolsek Bayah ,

Danramil Bayah,

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayah, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Bayah, Kepala KUA Kecamatan Bayah, 

Ketua PGRI Kecamatan Bayah, 

Korwil SPPI Kabupaten Lebak,

. Korcam SPPI Kecamatan Bayah

. Kepala Desa Bayah Barat

. Kepala Desa Darmasari 

. Kepala Desa Pamubulan 

. Kepala Sekolah Penerima Manfaat . Ketua DKM Nurul Ikhlas 

. Ketua RT. 002 dan RW. 001 dan 

. Tokoh Masyarakat Setempat.(08/01/2026)









“Melalui Dapur MBG ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat dan kuat, juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya dapur MBG banyak tenaga kerja yang diserap dan banyak melibatkan UMKm Lokal dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku. ” di sampaikan bapak Uung selaku dari mitra yayasan Nawacita  Bumi Nusantara.Sekaligus mewakili pihak yayasan. 


Kami juga meminta do'anya terhadap semua tamu undangan yang hadir di tempat ini agar program MBG ini tetap berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sedikitpun, tutup Uung.


Selain itu juga ujang giri selaku ketua DPRD komisi IV kabupaten Lebak Banten , menurutnya dengan hadirnya dapur MBG mudah"an dapat mencegah stanting dan maningkatkan pemenuhan giji yang maksimal, demi mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, tuturnya,

Marwan xbi//.*

Tahun 2026 Kab. Lebak Anggarkan Rp. 1 Milyar Untuk Toilet dan Fasilitas Pejalan kaki di lingkungan Alun-alun Rangkas Bitung Wowww...!" Pasti WC nya Mewah

By On Kamis, Januari 08, 2026





Kab. Lebak, xbintangindo.com --

Proyek revitalisasi Alun-alun Rangkasbitung. Anggaran yang disiapkan pemerintah daerah kabupaten Lebak untuk revitalisasi lanjutan tahun 2026 senilai Rp 1 miliar. 7/01/26.


"Tahun 2026 ini akan ada peningkatan kapasitas, anggaran yang disiapkan Rp 1 miliar," kata Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).


Pada tahun 2025 Pemkab Lebak telah menggelontorkan anggaran Rp 4,9 miliar untuk revitalisasi alun-alun. Tahun 2026 masih ada beberapa fasilitas umum yang belum tersedia, seperti toilet dan peningkatan fasilitas untuk pejalan kaki itu akan Pemda kabupaten Lebak anggarkan Rp. 1 milyar." Kata bupati kabupaten Lebak.


Lanjut Hasbi," Toilet dan (jalur) pedestrian menjadi perhatian kami. Akan segera dikerjakan oleh Dinas PUPR," ucapnya.


"program ini bagian dari upaya untuk pembenahan tata kota, termasuk alun-alun menjadi ikon sebuah daerah. Ia berpendapat, jika tata kota baik, investor akan datang ke Lebak." Jelas Hasbi.


"kita sebagai pemerintah daerah tidak mulai memperbaiki tata kota, khususnya di Rangkas bitung sebagai ibu kota kabupaten Lebak, secara statistik 10 tahun terakhir tidak ada investor yang mau berinvestasi," katanya.


"Untuk pedagang kaki lima akan kami tata dengan baik Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018, kawasan alun-alun harus bebas dari pedagang. Ujar Hasbi.


Salah satu warga kecamatan Ona kabupaten Lebak Bonang Lola senang mendengar untuk toilet dan fasilitas pejalan kaki alun-alun Rangkas Bitung dianggarkan Rp. 1 Milyar." Wowww... pasti WC nya mewah, semoga saja anggaran fantastic untuk toilet dan fasilitas pejalan kaki di alun-alun Rangkas Bitung diterapkan dengan baik tidak disalahgunakan atau menjadi azas manfaat saja." Tutur Lola.

Marwan xbi//.*

Yayasan Hamim Center Founder Gelar Syukuran dan Resmikan Dapur MBG, Santuni Puluhan Anak Yatim

By On Minggu, Januari 04, 2026






Foto bersama pengurus HCF dengan puluhan anak-anak yatim piatu 

Lebak, Banten, xbintangindo.com -- Cilograng – Dapur SPPG Lebaktipar Kecamatan Cilograng, yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Hamim Center Founder (HCF) dan Buana Grup, menggelar kegiatan syukuran dan peresmian Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dari berbagai sekolah yang ada di Kecamatan Cilograng, pada Sabtu, 3 Januari 2026.


Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, dihadiri oleh Sekretaris Yayasan HCF, Mitra Yayasan Buana Grup, Sekretaris Camat Cilograng, Danramil Cilograng, Kapolsek Cilograng, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan sekolah, serta warga sekitar. Acara diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas berdirinya dan beroperasinya Dapur MBG yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Sekretaris Yayasan Hamim Center Founder (HCF) dalam sambutannya menyampaikan bahwa peresmian Dapur MBG ini merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, sekaligus memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial serta dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.


“Melalui Dapur MBG ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat dan kuat, juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya dapur MBG banyak tenaga kerja yang diserap dan banyak melibatkan UMKm Lokal dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku. ” ujarnya.


Selain peresmian dapur, acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim yang berasal dari beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Cilograng. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban serta memberikan semangat bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita.


Tokoh masyarakat setempat Bapak Sudarya, mengapresiasi keberadaan Dapur SPPG Lebaktipar dan peran aktif Yayasan HCF dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, program Dapur MBG dan santunan anak yatim ini sangat positif serta sejalan dengan upaya membangun kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.


Dengan diresmikannya Dapur MBG ini, Yayasan Hamim Center Founder (HCF) berkomitmen untuk terus menjalankan program-program sosial dan kemanusiaan yang berkelanjutan, demi mendukung kesejahteraan dan masa depan generasi muda di Kecamatan Cilograng.

Marwan xbi//.*

Jembatan Cirompang Kec. Cibeber Putus, Gegara Hujan Beberapa Hari Terus Mengguyur Wilayah kabupaten Lebak,

By On Sabtu, Januari 03, 2026








Foto : jembatan Cirompang yang terputus di desa Sinargalih Kecamatan Cibeber kabupaten Lebak.

Kab. Lebak, xbintangindo.com --

Intensitas hujan beberapa hari ini mengguyur wilayah kabupaten Lebak Provinsi Banten akibatnya badan atau penyangga jembatan besi beton Cirompang di Desa Sinargalih Kecamatan cibeber kabupaten Lebak terjadi longsor dan putus. Sabtu, 3/01/26.







Menurut salah satu warga kecamatan Cibeber kabupaten Lebak Ahmad membenarkan jika jembatan Cirompang yang berada di Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber kabupaten Lebak kini terputus.









"Ya benar ... jembatan Cirompang yang terbuat dari bahan besi beton kini tidak dapat dilalui kendaraan karena terputus amblas, amblasnya jembatan Cirompang tersebut terjadinya pengerusan kultur tanah yang berada di sekitar pondasi jembatan Cirompang akibat arus air yang cukup kencang, karena intensitas hujan tinggi sehingga debit air sungai meluap." Kata warga.


Begitu pula dikatakan warga Kecamatan Cibeber lainnya," jembatan Cirompang tersebut kini amblas sekitar 1 meteran, kini jembatan Cirompang tidak bisa di lalui kendaraan, untuk menyebrang jembatan Cirompang dengan berjalan kaki warga harus extra hati-hati khawatir jembatan Cirompang sudah rapuh karena sudah ada pergeseran. " Ujarnya.


Warga Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber kabupaten Lebak mengharapkan bantuan dari pemerintah kabupaten Lebak atau pemerintah Provinsi Banten untuk pembangunan jembatan Cirompang kembali dengan sistem dibeton kokoh dan nyaman dlalui kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan roda empat, jembatan Cirompang tersebut adalah akses jalan utama bagi anak-anak bersekolah dan peningkatan ekonomi warga kecamatan Cibeber." Tuturnya.

Sukriyah xbi//.*



Baru 1 Bulan dikerjakan sudah rusak, CV. KABEJA Bangun Jalan PSU Pemukiman TA. 2025 Provinsi Banten di Salahaur RT. 010 Cijoro Lebak Terkesan Asal-asalan, Komeng LPPD Banten," Jika Tidak Segera diperbaiki Saya Akan Lapdukan Ke Kejati Banten".

By On Senin, Oktober 20, 2025






Foto : Tampak hasil fisik pembangunan, pemasangan paving blok renggang dan sudah rusak di beberapa titik.

Kab. Lebak, xbintangindo.com --

Proyek pembangunan jalan yang dikerjakan dengan sistem paving blok di kampung Salahaur RT. 010 Desa Cijoro Kabupaten Lebak Banten dengan anggaran Rp. 189.390.000,- (Seratus Delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) TA. 2025 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten hasil fisik pembangunannya dikeluhkan warga kabupaten Lebak. Senin, 20/10/25.






menurut salah satu warga kabupaten Lebak Komeng Abdul Rohman yang juga sebagai ketua LPPD Banten bahwa CV. KABEJA selaku pemborong mengerjakannya pembangunan jalan dengan sistem paving blok nya terkesan asal-asalan.


"Hasil fisik pembangunan jalan dengan sistem paving blok di kampung Salahaur RT. 010 Cijoro Lebak dalam pantauan kami pemborong mengerjakannya terkesan asal-asalan, mengapa saya katakan seperti itu, tampak pemasangan paving blok kurang rapih dalam pemberian pasir batu untuk Nat tidak maksimal terlihat renggang," ujar Komeng.


Lanjut Komeng," Kalau tidak salah pembangunan tersebut hampir 1 bulan selesai dikerjakan, namun kini fisiknya sudah ada beberapa titik yang sudah amblas, diduga pemadatan lantai dasar pada fisik bangunan tidak maksimal dalam pemberian matrial lantai kerja." Sambung Komeng ketua LPPD Banten.


Masih dengan Komeng,/" dugaan saya kondisi fisik pembangunan seperti ini minimnya pengawasan dan pengendalian dari Dinas Perkim Banten, mungkin juga tidak diawasi secara ketat oleh Dinas terkait sehingga pemborong mengerjakannya asal-asalan hasilnya pembangunan tersebut tidak kuat dan tahan lama." Tutur Komeng.


"Saya meminta kepada Dinas Perkim Banten segera menegur CV. KABEJA selaku pemborong yang mengerjakan jalan paving blok di Kampung Salahaur Cijoro Lebak yang sudah rusak agar memperbaikinya, jika tidak diperbaiki kami dari LPPD Banten akan melaporkan kegiatan tersebut ke Kejatil Banten agar memeriksa hasil pembangunan progress demi progress nya." Tegas Ketua LPPD Banten.


Sampai berita ini disiarkan pihak pemborong CV. KABEJA belum dapat dikonfirmasi.

Red xbi//.*

BBM Subsidi Diduga Diselewengkan, SPBU Panggarangan Jadi Sorotan

By On Minggu, September 21, 2025








Lebak,xbintangindo.com -- 

Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat. Kali ini, SPBU yang berlokasi di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, disebut-sebut menjual pertalite bersubsidi tidak sesuai peruntukannya.

Informasi yang dihimpun oleh awak media, seorang pegawai SPBU mengaku kerap melayani pembeli dengan menggunakan jerigen yang diangkut satu mobil bak. 


Para pembeli tersebut mengklaim memiliki surat keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan BBM mesin traktor dan gergaji mesin. 


Namun, faktanya di lapangan, BBM tersebut diduga tidak digunakan sesuai klaim, melainkan dialihkan untuk diperjualbelikan kembali secara eceran di warung-warung.


Jika benar demikian, hal ini jelas mencederai tujuan mulia program subsidi energi pemerintah. BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil, petani, nelayan, dan kalangan yang membutuhkan. Tetapi, dalam praktiknya, justru dinikmati oleh oknum yang menjadikannya sebagai ladang bisnis haram.


Publik pantas mempertanyakan, di mana letak fungsi pengawasan? Baik dari pihak SPBU, aparat penegak hukum, maupun instansi pemerintah terkait. 


Tidak cukup hanya mengandalkan surat rekomendasi dari dinas, tanpa verifikasi penggunaan di lapangan. Jika dibiarkan, maka subsidi yang seharusnya meringankan beban rakyat kecil akan terus bocor ke tangan spekulan.


Kasus di SPBU Panggarangan ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan Pertamina untuk segera turun tangan. Jangan sampai praktik penyelewengan BBM bersubsidi terus berlangsung di depan mata, sementara rakyat kecil justru kesulitan mendapatkan haknya.

Diduga Nyari Untung Banyak, Ketua KBR Menggunakan Bibit Tidak Berkualitas

By On Selasa, September 09, 2025








Lebak, Banten,xbintangindo.com -- 

Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, menuai sorotan. Kegiatan yang berada di bawah Balai Pengelolaan DAS Citarum-Ciliwung, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi, Kementerian Kehutanan itu disebut-sebut sarat dengan dugaan ketidaksesuaian di lapangan.








Pelaksana kegiatan, Kelompok Tani Hutan (KTH) Halimpu, ditargetkan mampu menyiapkan minimal 35.000 bibit pohon. Jenis tanaman yang tercatat dalam program tersebut antara lain Sengon 31.000 batang, Durian 2.000 batang, Alpukat 1.000 batang, dan Nangka 1.000 batang.








Namun, dari hasil pantauan awak media di lapangan langsung dan informasi yang berkembang di masyarakat, terdapat dugaan kuat bahwa bibit yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 


Bahkan, saat awak media mencoba melakukan komunikasi terkait kegiatan tersebut kepada ketua kelompok, seakan enggan memberikan tanggapan, bahkan publik menyoroti tidak adanya papan informasi anggaran, yang seharusnya menjadi sarana transparansi penggunaan dana negara.


Padahal, dalam setiap program yang menggunakan anggaran pemerintah, keterbukaan informasi menjadi kewajiban hukum sekaligus bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Tanpa kejelasan ini, wajar bila muncul pertanyaan: ke mana perginya bibit-bibit tersebut?


Kegiatan yang seharusnya menjadi harapan bagi petani untuk menumbuhkan kesejahteraan bersama, justru berpotensi menjadi polemik akibat dugaan praktik tidak transparan. 


Jika benar terbukti ada penyimpangan, hal ini bukan hanya merugikan petani, tetapi juga mencederai semangat rehabilitasi lingkungan yang digaungkan pemerintah.


Masyarakat dan pemerhati lingkungan pun mendesak agar pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam. Jangan sampai program yang mengusung slogan “Tumbuh Sejahtera Bersama” ini hanya menjadi jargon kosong, sementara di lapangan rakyat kecil justru dirugikan.

Marwan xbi//.*

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *